TULUNGAGUNG — Dinamika perjuangan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tani Mandiri Desa Nyawangan dan Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, kembali memasuki babak baru. Setelah sempat terhenti akibat perkara hukum beberapa tahun lalu, kini Pokmas Tani Mandiri kembali bangkit dan menempuh jalur hukum lanjutan.

Diketahui, pada tahun 2021 lalu, penasihat Pokmas Desa Nyawangan dan Ketua Pokmas Desa Picisan sempat tersandung persoalan hukum. Perkara tersebut telah diputus inkrah pada Desember 2023. Namun, hasil putusan tersebut justru memunculkan fakta-fakta baru yang dinilai janggal.

Dengan kepengurusan Pokmas yang baru, kedua desa tersebut kini menggandeng Kantor Advokat Billy Nobile & Associates (BNA) yang dipimpin oleh M.A. Billy Mj, S.Sy., M.H., C.L.A. untuk menempuh upaya hukum pidana.

Melalui kuasa hukumnya, Pokmas melaporkan seorang berinisial Z ke Polda Jawa Timur atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

“Benar, kami telah melaporkan saudara Z ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2025. Saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan ke Polres Tulungagung berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung,” ujar Billy, CEO Billy Nobile & Associates, kepada 90detik.com Senin(9/2).

Laporan tersebut dilayangkan setelah ditemukan sejumlah poin yang diduga tidak sesuai fakta ketika Z menjadi pelapor di Polres Tulungagung sekaligus saksi di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara tahun 2021.

Polda Jawa Timur telah menerima laporan tersebut dan melimpahkannya ke Polres Tulungagung untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Pihak kuasa hukum menyatakan bahwa bukti-bukti pendukung telah diserahkan dan dinilai lengkap oleh penyidik.

“Pada 7 Februari 2026 lalu, klien kami telah dimintai keterangan oleh penyelidik Polres Tulungagung dengan sekitar 35 pertanyaan, khususnya terkait proses persidangan dan fakta-fakta aktual yang terjadi,” tambah Billy.

Perkara ini sendiri bermula sejak tahun 2020. Akibat kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh Z, proses Permohonan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diajukan Pokmas Tani Mandiri sempat terhenti dan berdampak langsung pada perjuangan masyarakat.

“Masyarakat kini menaruh harapan besar agar Polres Tulungagung dapat bekerja secara profesional dan proporsional, sehingga perkara ini dapat segera tuntas dan keadilan benar-benar terwujud,” pungkas Billy. (DON/Red)

BLITAR – Upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas terus dilakukan Satlantas Polres Blitar Polda Jatim melalui pendekatan humanis.

Dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026, petugas menggelar aksi simpatik di kawasan Terminal Kesamben dengan memberikan edukasi langsung sekaligus kepada Sopir bus, penumpang dan pengguna jalan yang tertib.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu titik strategis arus lalu lintas tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Galih Yasir Mubaroq, S.T.K., S.I.K., M.H. bersama jajaran personel Satlantas.

Operasi ini juga melibatkan sinergi dengan lintas sektoral sebagai bentuk kolaborasi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Blitar.

Berbeda dengan razia konvensional, kegiatan kali ini dikemas dengan pendekatan humanis dan kegiatan pelayanan Pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi angkutan umum.

Selain itu para pengemudi dan awak bus lainnya juga dilakukan Tes Urine untuk memastikan para pengemudi dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh alkohol dan narkoba.

Petugas tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga membagikan brosur tentang keselamatan kepada pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Blitar mengatakan, pendekatan persuasif menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat.

“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat. Melalui aksi simpatik ini, kami memberikan edukasi langsung tentang potensi bahaya di jalan raya serta pentingnya etika berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan,” ujarnya, Sabtu (7/2/26).

Ia berharap kegiatan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan mampu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

“Keselamatan adalah kebutuhan bersama. Dengan sinergi lintas sektoral dan seluruh pengguna jalan, kami optimistis angka fatalitas kecelakaan di Kabupaten Blitar dapat terus ditekan,” pungkas AKP Galih. (Jk/Red)

NGAWI – Polres Ngawi Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ilegal.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Kabupaten Lamongan menuju wilayah Kabupaten Ngawi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga menghentikan satu unit truk Mitsubishi warna kuning putih dengan nomor Polisi S-8689-JE.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Pengemudi beserta barang bukti selanjutnya diamankan ke Polres Ngawi Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa: 100 sak atau 5 ton pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, 100 sak atau 5 ton pupuk bersubsidi jenis Urea,1 unit kendaraan truk sebagai pengangkut dan beberapa barang bukti lainnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui para tersangka menjual pupuk bersubsidi dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama melalui Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polres Ngawi Polda Jatim dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan serta melindungi hak petani.

“Pengungkapan kasus peredaran pupuk bersubsidi ilegal ini merupakan bentuk komitmen Polres Ngawi dalam memberantas praktik penyalahgunaan distribusi pupuk yang sangat merugikan petani dan negara,” terangnya, Minggu (8/2/26).

Ia menegaskan, pupuk bersubsidi seharusnya diterima oleh petani yang berhak, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Polres Ngawi tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat,” tegas Kompol Rizki.

Wakapolres Ngawi juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan apabila mengetahui adanya praktik penimbunan maupun penjualan pupuk bersubsidi di atas HET,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengungkapan kasus ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi bersama anggotanya yang dilakukan pada Sabtu, 17 Januari 2026, sekitar pukul 01.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Ngawi–Bojonegoro, wilayah Kecamatan/Kabupaten Ngawi.

Dari pengungkapan ini, penyidik Satreskrim Polres Ngawi Polda menetapkan 6 tersangka.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Jo Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Jo Permentan RI Nomor 15 Tahun 2025, serta Pasal 110 Jo Pasal 35 ayat (2) Jo Pasal 36 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. (DON/Red)