Redaksi
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Soroti Kasus Keracunan Massal Akibat Menu MBG di Tulungagung

TULUNGAGUNG — Terus berulangnya kasus keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hampir terjadi setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Tulungagung, Jawa Timur, pada pertengahan Oktober lalu, memantik perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan.
Menurut Jairi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencetak Generasi Emas 2045.
Karena itu, kata dia, pengawasan terhadap pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
“Setiap kesalahan kecil dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi banyak orang,” ujar Jairi, Rabu (5/11).
Politisi yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung itu menjelaskan, sedikitnya ada empat hal utama yang harus dipahami dan dijalankan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni tempat pengolahan dan penyaluran menu MBG kepada siswa penerima manfaat.
“Sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan oleh pengelola atau pemilik SPPG,” terang Jairi.
Pertama, pemerintah daerah harus memastikan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higien Sanitasi (SLHS).
“SLHS merupakan syarat utama yang menandakan SPPG tersebut layak beroperasi dan bisa menjadi operator Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Kedua, pengelola SPPG wajib memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi seluruh karyawan, mulai dari proses pemilihan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, hingga kebersihan tempat penyimpanan dan penyajian makanan.
“Terjadinya keracunan di beberapa daerah terhadap anak-anak sekolah menunjukkan adanya bagian dari SOP yang tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.
Ketiga, Jairi menekankan bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya, setiap SPPG bertanggung jawab kepada Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga harus dipastikan telah mendapatkan persetujuan resmi dari BGN sebagai mitra pelaksana program.
Keempat, jika terjadi kasus keracunan akibat menu MBG, pengelola atau pemilik SPPG wajib bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan korban, mulai dari biaya perawatan hingga korban benar-benar dinyatakan sembuh.
Di akhir pernyataannya, Jairi menegaskan bahwa setiap kasus keracunan harus dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG terkait.
“Jika ditemukan kejadian keracunan, maka SPPG harus dihentikan sementara untuk evaluasi total, karena hal ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa program MBG merupakan program besar berskala nasional, sehingga tidak boleh ada kelalaian sekecil apa pun.
“Sekali lagi, karena ini adalah program besar, setiap kesalahan sekecil apa pun pasti akan menimbulkan konsekuensi bagi banyak orang,” pungkasnya. (Abd/Red)
Redaksi
KPK Sita Uang Ratusan Juta dari OTT Bupati Tulungagung: Belasan Orang Diperiksa Intensif

Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya diamankan petugas.
Tak hanya mengamankan belasan orang, tim penindakan KPK juga menyita uang tunai dalam jumlah besar yang diduga erat kaitannya dengan praktik korupsi di daerah tersebut.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa uang yang disita mencapai ratusan juta rupiah.
“Ada uang ratusan juta rupiah,” ujar Fitroh di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Kendati demikian, Fitroh belum merinci angka pasti dari uang sitaan tersebut karena masih dalam proses penghitungan oleh penyidik. Ia hanya memastikan bahwa nilai sementara sudah menyentuh angka ratusan juta.
Seluruh pihak yang terjaring dalam OTT ini, total 16 orang, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK, Jakarta.
Proses pendalaman terus dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut kasus yang menjerat orang nomor satu di Tulungagung tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci bentuk korupsi yang disangkakan. Namun penangkapan terhadap kepala daerah dan belasan orang lainnya menunjukkan keseriusan lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. (By/DON)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi
Bupati Tulungagung Terjaring OTT, Tiba di KPK Pagi Buta Tanpa Sepatah Kata

Jakarta — Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026), setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Gatut tiba sekitar pukul 06.50 WIB menggunakan mobil berwarna hitam milik KPK. Saat turun dari kendaraan, dia tampak mengenakan jaket dan topi hitam, serta langsung dikawal aparat kepolisian dan penyidik menuju ke dalam gedung.
Tak ada pernyataan yang disampaikan Gatut kepada awak media terkait kasus yang menjeratnya. Dia memilih bungkam dan segera masuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Meski KPK sebelumnya menyebutkan sebanyak 16 pihak turut diamankan dalam OTT tersebut, hingga saat ini belum terlihat pihak lain yang tiba di Gedung Merah Putih KPK.
Gatut langsung menjalani pemeriksaan intensif setibanya di lokasi. KPK menyatakan akan segera menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
“Pagi ini, tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mendalami perkara dan belum mengungkap secara rinci konstruksi kasus yang melatarbelakangi OTT tersebut. (By/Red)
Redaksi
16 Orang Digelandang KPK di Tulungagung, Harta Bupati Tembus Rp20 M

TULUNGAGUNG— Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat malam (10/4/2026), menggegerkan publik. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Salah satunya adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat malam.
Meski jumlah yang terjaring cukup besar, KPK masih menutup rapat detail perkara. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat para pihak, termasuk nilai uang yang diamankan maupun peran masing-masing individu.
Budi hanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penindakan KPK di wilayah Jawa Timur.
Sorotan Harta Kekayaan Bupati: Rp 20,3 Miliar, 20 Bidang Tanah, 18 Mobil.
Di tengah minimnya informasi kasus, perhatian publik justru mengarah pada profil kekayaan Gatut Sunu Wibowo. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir per 3 Maret 2026, total hartanya tercatat mencapai Rp 20.335.211.000.
Rincian kekayaan tersebut meliputi:
• 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tulungagung, Trenggalek, Surabaya, hingga Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dengan total nilai Rp 14.532.711.000.
• 18 unit kendaraan senilai Rp 3.470.500.000, di antaranya Toyota Alphard, Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, serta sejumlah kendaraan lainnya.
• Harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.740.000.000.
• Kas dan setara kas sebesar Rp 592.000.000.
Data LHKPN ini menjadi gambaran awal profil finansial pejabat publik, meski tidak serta-merta berkaitan langsung dengan perkara yang tengah diselidiki KPK.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari 16 orang yang diamankan. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara guna memutuskan apakah pihak-pihak tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga membenarkan adanya OTT tersebut.
“Benar, yang bersangkutan (Bupati) diamankan dalam OTT,” ujarnya singkat.
Isu OTT ini telah beredar sejak Jumat siang. Situasi di Mapolres Tulungagung tampak tidak biasa dengan penjagaan superketat. Dua pintu gerbang utama ditutup rapat, sementara awak media tidak diizinkan memasuki area dalam.
Sejumlah kendaraan dengan pelat nomor “L” (wilayah Surabaya dan sekitarnya) terlihat keluar-masuk area Mapolres. Mobil-mobil tersebut juga terpantau hilir mudik di kawasan Pendopo Tulungagung sejak sore hari.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dikonfirmasi memilih bungkam.
Kini, publik Tulungagung dan Jawa Timur menanti perkembangan lanjutan dari operasi ini. Apakah kasus ini akan berkembang lebih luas? Siapa saja pihak lain yang terlibat? Semua masih menjadi tanda tanya besar. (By/DON)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi14 jam ago16 Orang Digelandang KPK di Tulungagung, Harta Bupati Tembus Rp20 M
Nasional16 jam agoGeger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini
Redaksi1 minggu agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Nasional14 jam agoOTT KPK Guncang Tulungagung: 16 Pejabat Diamankan, Bupati Turut Terseret
Redaksi2 minggu agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Redaksi3 minggu agoFredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Redaksi4 hari agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi2 minggu agoSurat Miskin Jadi ‘Tiket Emas’: Dugaan Permainan SKTM di RSUD dr. Iskak Lukai Rasa Keadilan









