Papua
Wagub PBD Buka Seminar BKOW: “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya Lindungi Generasi”

Sorong PBD — Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Seminar BKOW Papua Barat Daya Bidang Hukum, HAM, dan Politik dengan tema “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya, Lindungi Generasi Bangsa”, yang berlangsung di Hotel Kryat, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Sabtu (15/11/2025).
Kegiatan ini digelar oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) PBD sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak, yang saat ini masih menghadapi tingginya angka kekerasan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Ketua BKOW PBD, Ida Priyanti Nausrau, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan langkah kolaboratif lintas sektor, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan korban.
Ida Priyanti menyoroti pentingnya:
– Penyuluhan dan koordinasi lintas Forkopimda,
– Pencegahan dini kekerasan,
– Pemberian hukuman tegas bagi pelaku, serta
Pengendalian peredaran minuman keras melalui Perda sebagai upaya menekan munculnya kasus baru.
Ia juga menekankan fakta bahwa banyak perempuan dan anak masih memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Karena itu, BKOW menegaskan prioritas membuka akses informasi layanan pengaduan dan pendampingan.
“Pengetahuan adalah langkah awal pencegahan. Ketika masyarakat mengenali bentuk kekerasan sejak awal, maka peluang untuk mencegahnya semakin besar,” tegasnya.
Dalam seminar tersebut, BKOW menghadirkan tiga sesi utama:
– Bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak,
– Peran perempuan berdaya dalam membangun keluarga dan lingkungan ramah anak,
– Aspek hukum terkait KDRT dan perlindungan anak.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi gerakan perempuan se-Papua Barat Daya yang dihadiri ketua-ketua organisasi wanita dari berbagai kabupaten/kota.
Dalam sambutan resminya, Wagub Ahmad Nausrau menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius dan sering kali tersembunyi. Ini tidak boleh kita biarkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan dan anak,” ujarnya.
Wagub menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program, antara lain:
– Pendampingan korban,
– Penguatan lembaga layanan,
– Edukasi masyarakat, serta
kerja sama lintas sektor untuk memastikan perempuan dan anak dapat tumbuh tanpa rasa takut.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
“Di sinilah peran strategis BKOW dan organisasi perempuan. Seminar ini memperkuat jejaring dan menyatukan langkah pencegahan kekerasan,” tegasnya.
Wagub juga menekankan bahwa perempuan berdaya adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat.
“Ketika perempuan mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang setara, maka anak-anak kita tumbuh dalam suasana penuh kasih dan bebas dari kekerasan,” ujarnya sebelum resmi membuka kegiatan seminar tersebut.
Seminar ini turut menghadirkan narasumber dari:
– Kanit PPA Polresta Sorong,
– Praktisi hukum, serta
– Kejaksaan Negeri Sorong.
Para narasumber memaparkan berbagai bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, konsekuensi hukum bagi pelaku, hingga strategi perlindungan korban berbasis komunitas dan kelembagaan hukum.
Penegasan kembali dilakukan bahwa KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan di sekolah harus dilaporkan dan tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah pribadi atau aib keluarga.
Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai organisasi wanita ini ditutup dengan komitmen bersama untuk:
– Memperkuat kampanye anti kekerasan,
– Memperluas edukasi ke kampung-distrik,
– Menjalin kerja kolaboratif lintas sektor,
-Serta mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
“Perempuan adalah pencetak peradaban. Ketika perempuan kuat, keluarga kokoh, masyarakat harmonis, dan pembangunan daerah bergerak lebih cepat dan berkualitas,” tutup Ketua BKOW PBD. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Redaksi6 hari agoProgram MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Redaksi3 hari agoMenu MBG Tuai Sorotan, Belimbing Bonyok dan Tempe Gosong Disajikan untuk Anak Sekolah
Redaksi2 minggu agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi
Redaksi1 minggu agoPT Indoco Surabaya Mangkir, Pokmas Tani Mandiri Beri Ultimatum 7 Hari: Dokumen HGU Dipertanyakan, Lahan Terancam Diusulkan Jadi TORA
Redaksi3 hari agoOknum TNI Bobol Minimarket di Tulungagung, Dandim 0807 Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Redaksi2 minggu agoDisdik Tulungagung Pasang Badan untuk Siswa: Jual Beli Baju dan Buku Sekolah Dilarang Keras
Redaksi5 hari agoSkandal Roti Berjamur di Program Makan Bergizi Gratis, Sultan Resto Diduga Terlibat
Hukum Kriminal3 minggu agoAMKEI Serukan Keadilan: Jangan Lindungi Oknum, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Tual Tak Boleh Berakhir Damai












