Connect with us

Redaksi

Partai Kucing” Tantang Politik Lama, PPN Bawa Revolusi Gaya Baru dari Rakyat

Published

on

JAKARTA — Sebuah gagasan tak biasa mulai mengusik wajah politik nasional. Di tengah dominasi partai-partai yang sibuk dengan manuver elite, Partai Pergerakan Nusantara (PPN) hadir membawa pendekatan berbeda melalui simbol yang kerap dianggap sederhana: kucing.

Di balik kesederhanaannya, simbol ini menyimpan pesan yang lebih dalam. PPN menjadikan kucing sebagai representasi kedekatan emosional antara politik dan rakyat sesuatu yang dinilai mulai hilang dalam praktik politik saat ini.

PPN secara terbuka mengusung satu gagasan utama, yakni mengembalikan politik agar kembali dicintai oleh rakyat. Kucing dipilih karena dianggap dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah disayangi, serta mampu menghadirkan suasana yang hangat dan positif.

“Kalau politik hari ini terasa dingin, penuh konflik, dan jauh dari rakyat, maka kami hadirkan kebalikannya: politik yang hangat, menyenangkan, dan memberi harapan,” ujar Cak Pendi di Menteng, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Narasi ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik politik yang dinilai terlalu elitis, kaku, dan sarat jargon.

Menurut PPN, kondisi tersebut membuat politik semakin menjauh dari realitas kehidupan masyarakat, bahkan kehilangan sentuhan kemanusiaan.

PPN menegaskan diri sebagai gerakan yang berlandaskan Pancasila, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan membumi. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya dijadikan slogan, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata.

Prinsip yang diusung meliputi politik yang menjunjung kemanusiaan tanpa saling serang, memperkuat persatuan tanpa memecah belah, mengutamakan suara rakyat di atas kepentingan elite, serta mendorong keadilan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi PPN, persoalan utama bukan terletak pada nilai Pancasila, melainkan pada cara penyampaiannya yang selama ini dianggap terlalu jauh dari kehidupan rakyat.

“Pancasila harus dirasakan, bukan sekadar dihafal. Dan itu dimulai dari cara kita berpolitik,” tegasnya.

Di balik pendekatan yang terkesan ringan, PPN juga membawa gagasan yang lebih luas, yakni geopolitik Nusantara berbasis rakyat. Dalam pandangan ini, kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga pada energi sosial masyarakat.

Budaya, kedekatan emosional, dan interaksi sosial dipandang sebagai kekuatan strategis dalam menjaga persatuan. Simbol kucing pun dimaknai sebagai metafora bahwa kekuatan besar kerap lahir dari hal-hal kecil yang sering diabaikan.

Kemunculan PPN juga dibaca sebagai kritik terhadap pola lama politik nasional yang dinilai terlalu berorientasi pada elite, minim kedekatan dengan rakyat, serta kurang mampu menjangkau generasi muda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PPN memanfaatkan platform digital seperti TikTok dan Instagram sebagai medium komunikasi politik. Langkah ini dinilai sebagai upaya memasuki ruang baru dalam membangun pengaruh publik melalui ekonomi perhatian dan algoritma digital.

“Ini bukan sekadar partai, ini perubahan cara berpolitik,” ujar seorang analis politik.

Meski tampil dengan pendekatan berbeda, PPN menegaskan tidak berseberangan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Isu kedaulatan, ekonomi rakyat, dan stabilitas tetap menjadi pijakan utama.

Namun demikian, PPN menawarkan pembaruan dalam metode yakni bagaimana membangun kedekatan yang lebih autentik dengan masyarakat.

Respons publik pun beragam. Sebagian melihat PPN sebagai angin segar yang menghadirkan politik lebih manusiawi dan relevan.

Sementara itu, sebagian lainnya menilai pendekatan ini terlalu sederhana untuk menghadapi kompleksitas kekuasaan.

Terlepas dari pro dan kontra, PPN berhasil memancing perhatian dan membuka ruang diskusi baru tentang arah politik Indonesia ke depan.

Saat ini, Partai Pergerakan Nusantara masih berada pada tahap awal sebagai sebuah eksperimen politik di ruang publik. Perjalanan ke depan akan menentukan apakah gagasan ini mampu berkembang menjadi gerakan besar atau sekadar fenomena sesaat.

Jika selama ini politik terasa jauh, dingin, dan penuh kepentingan, lalu hadir sesuatu yang hangat dan dekat dengan rakyat, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi pada simbol yang digunakan.

Melainkan, apakah sudah saatnya cara berpolitik di Indonesia benar-benar diubah. (By/Red)

Redaksi

Tak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?

Published

on

TULUNGAGUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tamanan, Kabupaten Tulungagung, kembali menuai sorotan. Sejumlah wali murid mengeluhkan menu makanan yang diterima siswa karena dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

Menu yang diterima siswa disebut hanya terdiri dari nasi, tahu, sawi, brokoli, telur putih menyerupai puding dan empat butir buah kelengkeng. Sajian tersebut memicu kekecewaan para orang tua yang berharap program MBG mampu menghadirkan makanan bergizi dan seimbang sesuai tujuan pemerintah.

“Sangat disayangkan. Anak-anak seharusnya mendapatkan makanan bergizi dan layak, tetapi yang diterima justru menu yang sangat tidak layak dikonsumsi anak-anak. Lalu dimana standar gizi BGN ?” ujar Oky Anggoro, salah satu wali murid, kepada 90detik.com, Kamis (6/8).

Menurut Oky, kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia mengaku penyelenggara program melalui SPPG sebelumnya juga beberapa kali menyajikan menu yang dinilai kurang layak, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan program MBG.

Tak hanya menyoroti kualitas makanan, para wali murid juga mempertanyakan kesesuaian anggaran dengan menu yang disajikan. Mereka menduga makanan yang diterima siswa tidak sebanding dengan standar biaya yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, dugaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.

Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik melalui menu yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Karena itu, munculnya keluhan yang berulang dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tidak terus menurun.

Para wali murid mendesak SPPG, Badan Gizi Nasional, dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu, proses pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran, sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan para wali murid tersebut. 90detik.com masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan akan memperbarui pemberitaan apabila tanggapan resmi telah diterima. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Disambut Prosesi Pedang Pora, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi Resmi Jabat Kapolres Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG— Polres Tulungagung menggelar upacara penyambutan Kapolres Tulungagung yang baru, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, S.I.K., dengan prosesi Pedang Pora di halaman Mapolres Tulungagung, Rabu (29/7/2026) pagi. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya kepemimpinan AKBP Wiwin sebagai Kapolres Tulungagung.

Kasi Humas Polres Tulungagung, IPTU Nanang Murdianto, mengatakan, sebelumnya upacara serah terima jabatan (sertijab) dari AKBP Dr. Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi telah dilaksanakan di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur pada Selasa (28/7/2026).

Menurut IPTU Nanang, pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari rotasi di lingkungan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: ST/830/VII/KEP./2026 tanggal 20 Juli 2026.

“Berdasarkan surat telegram Bapak Kapolda Jatim tersebut, Bapak AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota kini secara resmi menjabat Kapolres Tulungagung menggantikan Bapak AKBP Dr. Ihram Kustarto yang mendapat amanah jabatan baru sebagai Kasubbaggassusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri,” ujar IPTU Nanang.

Ia menjelaskan, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada AKBP Dr. Ihram Kustarto atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin Polres Tulungagung. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi sebagai Kapolres Tulungagung yang baru,” tambahnya.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, Polres Tulungagung diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang aman, tertib, dan kondusif. (DON)

Continue Reading

Redaksi

Kamboja Ingin Belajar Pancasila dari Indonesia, BPIP: Penguatan Identitas Bangsa Jadi Fokus Kerja Sama

Published

on

Jakarta— Pemerintah Kerajaan Kamboja menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam membangun persatuan bangsa melalui Pancasila. Pengalaman Indonesia dinilai menjadi contoh penting dalam pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Hal tersebut disampaikan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, usai pertemuan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dengan Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many di Jakarta, Senin (28/7/2026).

Menurut Djumala, Hun Many mengungkapkan kekagumannya terhadap keberhasilan Indonesia mempersatukan masyarakat yang majemuk melalui ideologi Pancasila. Ia menilai pengalaman Indonesia sangat relevan bagi Kamboja yang tengah memperkuat identitas nasional setelah melewati sejarah panjang konflik dan perang saudara.

“Kamboja ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam mempersatukan bangsanya melalui pembentukan identitas dan karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Indonesia juga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian bagi bangsa Kamboja,” ujar Djumala dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Hun Many menjelaskan bahwa pemerintah Kamboja saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berupaya memperkuat karakter generasi muda agar persatuan nasional tetap terjaga di tengah keberagaman masyarakat dan dinamika politik.

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar nilai yang hidup di Indonesia, melainkan memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh berbagai bangsa dengan menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara.

Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap diundang oleh sejumlah pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana Indonesia mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Menurutnya, nilai-nilai yang lahir dari KAA tetap relevan hingga saat ini dan perlu terus dijaga sebagai fondasi kerja sama antarbangsa, khususnya negara-negara berkembang.

Sebagai tindak lanjut, BPIP melihat peluang kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang pendidikan kebangsaan. Beberapa program yang diusulkan antara lain pertukaran pemuda, penyelenggaraan joint research dan academic conference mengenai persatuan dalam keberagaman, serta pertukaran pengalaman (exchange of experiences and best practices) dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta pengangkatan alumni program tersebut sebagai Duta Pancasila.

BPIP berharap kerja sama tersebut dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja sekaligus memperkuat diplomasi nilai melalui pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan semangat persatuan, toleransi, dan kebangsaan. (By/Red)

Continue Reading

Trending