Jakarta— Dinamika politik Indonesia kembali menjadi sorotan seiring munculnya berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan perbaikan sistem demokrasi nasional agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Wacana pemilu ulang pada tahun 2027 pun mulai menguat di sejumlah kalangan. Gagasan tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokratis untuk membuka ruang evaluasi serta memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional melalui jalur konstitusional.

Ketua Umum DPP Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), Ridwan, menyampaikan pada Selasa (4/4/2026) bahwa tuntutan tersebut merupakan cerminan dari praktik demokrasi yang hidup di Indonesia.

“Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai dasar pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa kepemimpinan nasional berjalan sesuai kehendak rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, berkembangnya isu pemilu ulang 2027 merupakan bentuk aspirasi politik yang sah dan disampaikan melalui jalur damai serta konstitusional. Ia menilai, tuntutan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindakan makar.

“Tuntutan pemilu ulang tidak bisa dinilai sebagai makar. Di luar pro dan kontra, ini adalah bentuk kedewasaan politik masyarakat untuk menuntut demokrasi yang lebih sehat, sistem pemilu yang transparan, pemerintahan yang responsif, serta penguatan kontrol publik terhadap kekuasaan,” jelasnya.

Ridwan menambahkan, seruan pemilu ulang bukan sekadar gerakan politik, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Ridwan menekankan peran penting generasi muda dalam menjaga masa depan bangsa. Menurutnya, dalam sejarah Indonesia, pemuda selalu menjadi motor perubahan sekaligus pengawal demokrasi.

“Pemuda harus aktif dalam diskusi kebangsaan, berani menyampaikan aspirasi, menjaga demokrasi, dan mengedepankan persatuan bangsa,” tegasnya.

Ridwan juga menyoroti pentingnya respons pemerintah terhadap berkembangnya isu ini, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap wacana pemilu ulang dapat menjadi momentum membuka ruang dialog nasional yang lebih luas.

“Dialog sangat penting agar demokrasi tidak berjalan sepihak, melainkan menjadi ruang bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, mahasiswa, tokoh nasional, organisasi masyarakat, dan media,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa setiap seruan pemilu ulang harus ditempuh melalui jalur konstitusi, diskusi publik, serta mekanisme demokrasi yang damai. Ridwan juga mengingatkan agar tidak ada tindakan inkonstitusional yang dapat mengancam stabilitas negara.

“Kita mengutuk segala bentuk aksi inkonstitusional yang berpotensi menimbulkan konflik. Menjaga stabilitas negara dan persatuan bangsa adalah prioritas utama,” ungkapnya.

Menurutnya, wacana pemilu ulang 2027 merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dikelola dengan baik demi menjaga Indonesia sebagai negara besar yang membutuhkan stabilitas, persatuan, dan komunikasi politik yang sehat.

“Jika pemilu ulang 2027 menjadi gerakan politik, maka harus menjadi ruang demokratis yang damai dan terbuka demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP pada hari pertama, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai prosedur sekaligus menjaga kualitas dan integritasnya. Tim monev turun langsung ke sejumlah sekolah guna meninjau kondisi di lapangan.

Tiga sekolah yang menjadi sampel pemantauan yakni SMP Negeri 1 Boyolangu, SMP Negeri 1 Campurdarat, dan SMP Negeri 2 Campurdarat. Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan TKA hari pertama berjalan lancar, tertib, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Deni Susanti, A.P., M.M., menjelaskan bahwa TKA tahun ini diperuntukkan bagi siswa di akhir jenjang pendidikan, yaitu kelas VI SD dan kelas IX SMP.

Menurutnya, TKA menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian akademik siswa sekaligus sebagai bahan evaluasi mutu pendidikan di daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan TKA di Tulungagung dibagi menjadi empat gelombang utama dan satu gelombang khusus, dengan masing-masing gelombang terdiri dari empat sesi ujian.

“Pengaturan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah serta ketersediaan perangkat pendukung ujian berbasis komputer,” ujarnya.

Meski secara umum berjalan lancar, pelaksanaan TKA masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Beberapa sekolah dilaporkan belum memiliki perangkat laptop yang memadai.

Selain itu, gangguan jaringan internet juga terjadi di sejumlah lokasi. Bahkan, sambaran petir sempat menghambat akses jaringan pada gelombang pertama sesi pertama.

“Kendala lain berupa kesulitan mengakses laman web TKA sempat terjadi pada sesi awal. Namun berkat kesiapan proktor dan panitia di sekolah, permasalahan tersebut dapat segera diatasi sehingga peserta tetap dapat menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyarankan sekolah yang kekurangan perangkat untuk meminjam laptop atau Chromebook dari lembaga lain.

Selain itu, dilakukan penyesuaian jadwal gelombang dan sesi agar pelaksanaan ujian tetap optimal.

Sekolah yang mengalami kendala teknis juga diminta segera melapor kepada teknisi TKA Dinas Pendidikan. Peserta yang terdampak akan dijadwalkan ulang mengikuti ujian.

Dinas Pendidikan juga mendorong sekolah untuk menyiapkan penyedia layanan internet alternatif guna memastikan kelancaran pelaksanaan TKA pada sesi berikutnya. (DON/Red)

Trenggalek— Jalan panjang pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan modus lelang arisan selesai sudah.

Jajaran Satreskrim Polres Trenggalek Polda Jatim berhasil mengamankan satu tersangka NK, warga Trenggalek yang sempat kabur ke luar negeri.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki mengatakan, awalnya setelah Polisi melakukan gelar perkara serta melakukan pemanggilan tersangka tidak memenuhi panggilan.

“Akhirnya kami menerbitkan DPO atas nama tersangka, hingga akhirnya tersangka diketahui telah melarikan diri ke Timor Leste,”kata AKBP Ridwan, Sabtu (4/4/26).

Berdasarkan surat DPO yang telah dikirim oleh Polres Trenggalek Polda Jatim, kemudian ditindak lanjuti oleh Imigrasi dengan melakukan deportasi untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Belu Polda NTT.

“Selanjutnya penyidik mengamankan tersangka dan dibawa ke Trenggalek pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 yang lalu untuk proses hukum lebih lanjut,” terang AKBP Ridwan.

Pihaknya menerangkan, peristiwa tersebut berawal dari sejumlah korban yang melaporkan penipuan dan penggelapan oleh tersangka yang mengaku sebagai owner dan bandar arisan di Trenggalek pada Januari 2026 yang lalu dengan nilai kerugian bervariasi mulai dari Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 531 juta.

“Jadi, para korban ditawari lelang arisan. Namun saat mutus, korban tidak menerima uang arisan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya,”ungkapnya.

Tak berhenti disitu, dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa barang bukti diantaranya 2 buah rekening bank, sebuah passport dan 2 bendel cetak rekening koran bank atas nama tersangka.

Sementara terhadap tersangka, petugas menjerat dengan pasal berlapis yakni pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

“Bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban agar melaporkan diri,”lanjut AKBP Ridwan.

Kapolres Trenggalek juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan patut mencurigai modus pelaku penipuan dengan tipu daya memberikan iming-iming imbalan yang lebih besar maupun menggunakan media sosial.

“Masyarakat bisa menggunakan layanan gratis bebas pulsa melalui Hotline 110 informasikan terkait gangguan Kamtibmas atau pelayanan ke Polres Trenggalek,”pungkasnya. (DON/Red)