TNI & Polri
Kapolres Blitar Gelar Curhat Kamtibmas di Selopuro, Serap Aspirasi Warga hingga Sosialisasi Layanan 110

BLITAR – Kepolisian Resor Blitar menggelar kegiatan Curhat Kamtibmas di Balai Wisata Bon Jambu, Kecamatan Selopuro, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., ini menjadi ruang dialog dua arah untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga sekaligus memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Blitar.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Blitar didampingi Kabag Ops dan Kasat Binmas. Ia menegaskan pentingnya pendekatan humanis untuk menyerap dinamika sosial di tingkat bawah serta meruntuhkan sekat birokrasi antara kepolisian dan masyarakat.
“Kegiatan Curhat Kamtibmas ini merupakan komitmen kami untuk meruntuhkan sekat antara kepolisian dan masyarakat. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi untuk memastikan setiap aspirasi dan keluhan warga mendapatkan solusi nyata,” ujar AKBP Ardhy.
Suasana dialog terlihat akrab. Jajaran perwira Polres Blitar duduk melingkar satu meja kayu bersama warga sambil menikmati kopi. Polisi dan masyarakat tampak berdialog tanpa sekat birokrasi, diselingi senyum dan gestur mengacungkan jempol.
Melalui Curhat Kamtibmas, Polres Blitar memanfaatkan forum tersebut untuk memetakan potensi gangguan kamtibmas, pelayanan publik, hingga isu keamanan lingkungan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Kapolres juga mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga kamtibmas, tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan, serta menyosialisasikan layanan 110, program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat”, dan program Kapolda “Jogo Omah”.
Lebih lanjut, Kapolres Blitar menyampaikan apresiasi atas proa ktifnya warga yang hadir dan menyampaikan kritik membangun demi terciptanya kondusivitas wilayah Blitar.
“Keamanan daerah tidak bisa diwujudkan oleh kepolisian semata, melainkan hasil kolaborasi erat bersama seluruh elemen masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas keterbukaan warga hari ini,” pungkasnya.
Polres Blitar berkomitmen terus menggelar program serupa secara berkala di berbagai titik wilayah hukum Polres Blitar guna memperkuat respons cepat kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat.(Hms/Jef)
TNI & Polri
Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Kodim 0808/Blitar Gelar Latihan Menembak Senjata Ringan Semester II

BLITAR – Guna memelihara dan meningkatkan kemampuan dasar keprajuritan, personel TNI Kodim 0808/Blitar melaksanakan kegiatan Latihan Menembak Senjata Ringan (Latbakjatri) Semester II Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut bertempat di Lapangan Tembak Pasoepati Yonif 511/DY Jl. Maluku Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, pada Rabu (18/11).
Latihan menembak senjata ringan ini merupakan program kerja rutin satuan yang telah dijadwalkan untuk menunjang kesiapan operasional prajurit. Adapun rangkaian kegiatan Latbakjatri Semester II TA 2026 jajaran Kodim 0808/Blitar ini digelar selama tiga hari berturut-turut, terhitung mulai tanggal 17 hingga 19 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, para personel yang mengikuti latihan dibagi ke dalam 8 gelombang.
Pembagian gelombang ini dilakukan agar seluruh prajurit dapat melaksanakan materi menembak secara maksimal, tertib dan tetap mengutamakan faktor keamanan maupun keselamatan selama berada di lapangan tembak.
Koordinator Materi Senapan (Bakpan) Kapten Kav Agung Pribowo, dalam arahannya menekankan agar seluruh peserta melaksanakan latihan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ia mengingatkan para prajurit untuk tidak menganggap latihan rutin ini sebagai sekadar rutinitas biasa yang dapat menurunkan tingkat kewaspadaan saat memegang senjata api.
Lebih lanjut Kapten Kav Agung Pribowo berharap agar setiap prajurit dapat memanfaatkan momentum latihan ini sebaik-baiknya.
Dengan kemampuan menembak yang senantiasa terpelihara dan terasah, diharapkan seluruh personel Kodim 0808/Blitar dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI di wilayah teritorial secara profesional pada masa mendatang (Dim0808).
TNI & Polri
Polri Siapkan Blue Policing, Pendekatan Baru Jaga Laut Indonesia

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, pada Selasa (17/11).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.
Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, program tersebut dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar ini menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Penerapannya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.(Hms/DON)
TNI & Polri
Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara konsisten terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas perbuatannya, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law menjadi landasan penting dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Terkait langkah banding yang diajukan EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah dijatuhkannya sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bahkan, terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meskipun yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.
Kompolnas, lanjutnya, melihat secara langsung proses persidangan sejak pagi hingga sore hari, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.
Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.
“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional7 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa7 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa3 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













