TRENGGALEK— Kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Perempatan lampu merah desa Bendoagung, Kampak Trenggalek , Sabtu (2/8/2025) dini hari. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut.

Sejak laporan kebakaran diterima, para petugas pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi dan berjibaku memadamkan si jago merah hingga 3 jam nonstop.

Wasis Widodo kepala Pemadam Kebakaran (Damkar) Trenggalek menyebutkan, Pihak Damkar Trenggalek mendapatkan informasi dari warga Kampak, sekitar pukul 03,14 wib ketika dapat laporan kami bersama Tim langsung meluncur ke TKP dan sampai TKP sekitar pukul 03, 38 dan langsung kami padamkan api yang membakar pertokoan tersebut.

“Kami terjunkan 12 tim yang dibantu regu-regu yang standby dari Gandusari dan Kampak sendiri,” terang Widodo

Lebih lanjut Widodo menjelaskan, Dugaan sementara lebaran terjadi adanya konsleting listrik arus pendek yang terjadi dari dalam pertokoan tersebut.

“Tidak ada korban jiwa namun kerugian bisa mencapai ratusan juta,” terangnya

Informasi yang dihimpun media ink, toko yang difungsikan sebagai Konter handphone jualan bakso, alat-alat rumah tangga dan gudang penyimpanan barang pecah belah terbakar sekitar pukul 03.12 WIB.

Tampak dari pantauan di lokasi kejadian, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran terlihat di lokasi kejadian.

Warga sekitar lokasi kebakaran pun dibuat panik karena khawatir api menjalar ke permukiman.

Saksi mata, Joko mengatakan, api terlihat sekitar pukul 03.12 WIB.

“Kepulan asap terlihat sekitar jelas, saya pastikan ada api itu muncul. Ini gudang pecah belah dan pertokoan,” katanya.

Untungnya Petugas Pemadam Kebakaran, pihak Polsek Kampak dibantu warga sekitar sigap dan api segera bisa dipadamkan dan tidak menjalar ke pemukiman warga sekitar.

Menurutnya, di dalam toko selain beberapa barang pecah belah, terdapat barang mudah terbakar seperti kasur dan karpet.

Api juga membakar beberapa kedai bakso dan konter handphone yang berada dikawasan pertokoan tersebut.

“Yang jelas barang pecah belah, handphone semua terbakar,” pungkasnya. (Ji/Red)

BLITAR, – Komitmen membayar pajak bukan berarti tanpa tuntutan. Itulah pesan tegas yang disampaikan Bajang (72), Ketua Paguyuban Penambang Kali Putih, usai mengikuti acara Sosialisasi Pajak Daerah yang digelar Bapenda Kabupaten Blitar di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, pada Kamis (31/07).

Dalam forum itu, tokoh yang akrab disapa Mbah Bajang menyuarakan duka lama para penambang rakyat siap patuh bayar pajak, namun merasa diabaikan ketika berbicara soal perizinan.

“Pajak itu kewajiban, kami tidak menolak. Tapi jangan hanya ditarik pajaknya, izin kami juga diperhatikan. Sudah berkali-kali kami ajukan sampai sekarang tak ada kabar,” tegasnya.

Birokrasi Perizinan Dinilai Tidak Ramah Rakyat Kecil

Menurut Mbah Bajang, proses perizinan tambang manual yang cenderung tidak transparan dan lamban. Hal ini menyulitkan kelompok penambang rakyat, yang sebagian besar bekerja dengan modal terbatas dan kapasitas terbatas pula.

“Kenapa perizinan bisa bertahun-tahun tanpa kejelasan?. Ini tidak adil. Pemerintah harus hadir di semua sisi, ataukah perizinan yang legal hanya untuk para pengusaha besar ?,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti kontribusi nyata para penambang terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti membuka akses jalan di sekitar aliran Kali Putih dan memberikan bantuan sosial secara swadaya. Namun sayangnya, kontribusi tersebut tidak dibarengi dengan kemudahan regulasi.

“Kami tidak hanya menggali pasir, kami juga membangun. Tapi bagaimana mau legal kalau izinnya saja tidak diproses?”, ujarnya dengan nada kecewa.

Pihaknya juga berharap kebijakan pajak tambang yang tengah digalakkan Pemkab Blitar dinilai harus dibarengi dengan percepatan reformasi perizinan, agar tidak hanya menjadi pajak semata tanpa kepastian hukum bagi pelaku usaha tambang rakyat.

”Saat ini, ratusan penambang manual menggantungkan harapan pada konsistensi pemerintah daerah untuk tidak hanya menertibkan pungutan pajak, tetapi juga menagih janji dan memperjuangkan nasib penambang ke tingkat instansi teknis dan kementerian terkait,” pungkasnya. (JK/Red)

BLITAR, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar sukses menggalang komitmen kepatuhan pajak dari para pelaku usaha tambang rakyat dalam sosialisasi tata kelola Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Kamis (31/7) di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Garum.

Sosialisasi yang dihadiri perwakilan Paguyuban Penambang Kali Putih, sopir angkutan tambang, Satpol PP, Kejaksaan Negeri Blitar, dan Forpimcam Garum ini bertujuan menyamakan persepsi tentang kewajiban perpajakan MBLB sekaligus membangun iklim usaha yang lebih tertib dan berkeadilan di sektor pertambangan rakyat.

Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi, menyatakan apresiasinya atas respons positif peserta.

“Alhamdulillah, sudah tercapai kesepakatan bahwa pajak MBLB adalah kewajiban yang perlu dipatuhi bersama. Baik penambang maupun sopir menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini, dan kami mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditunjukkan,” tegasnya.

Ia juga merespons masukan dari sopir mengenai dugaan pungutan di luar mekanisme resmi.

“Kami terbuka terhadap aspirasi dari lapangan. Hal tersebut menjadi catatan penting dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait,” jelasnya.

Ia menegaskan prinsip pemerintah untuk menciptakan keteraturan dan kepastian, menambahkan bahwa isu di luar kewenangan Bapenda akan diteruskan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Dukungan Penambang Disertai Harapan

Ketua Paguyuban Penambang Kali Putih, Bajang, menyambut baik forum sosialisasi ini. Penambang berpengalaman lebih dari 40 tahun ini menegaskan komitmen memenuhi kewajiban pajak daerah. “Kami mendukung penuh kebijakan pajak ini,” ujar Bajang.

Namun, ia juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kewajiban.

“Kami berharap pemerintah daerah memberi kemudahan perizinan serta penataan usaha penambangan manual agar lebih legal dan terlindungi,” tambahnya.

Bajang menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan dan perlindungan hukum bagi kelangsungan usaha penambang kecil yang memberi kontribusi ekonomi lokal.

Sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola penambangan MBLB yang transparan, tertib, dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha tambang rakyat di Kabupaten Blitar. (JK/Red)