Jakarta,— Isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat ke permukaan, didorong oleh gelombang kekecewaan rakyat terhadap kinerja wakil-wakilnya.

Mulai dari gaji dan tunjangan yang dinilai tak sebanding dengan kinerja, kontroversi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, hingga dugaan korupsi dan gaya hidup mewah anggota dewan, kepercayaan publik terhadap DPR semakin tergerus.

Namun secara konstitusional, pembubaran DPR adalah langkah yang mustahil dilakukan.

Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, baik presiden maupun lembaga manapun tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.

Aktivis kebangsaan, Fredi Moses Ulemlem, menilai desakan pembubaran DPR merupakan bentuk ekspresi kemarahan rakyat yang telah lama terpendam.

“Rakyat sudah lama dikecewakan. Bayangkan, ketika harga pangan naik dan rakyat menderita, anggota DPR justru berjoget di tengah sidang. Itu bukan sekadar insiden kecil, tapi luka batin rakyat,” ujar Fredi dalam keterangannya, Senin(25/8).

“Namun, perlu dicatat, konstitusi kita tidak memberi ruang bagi pembubaran DPR. Jalan keluarnya adalah DPR harus berbenah, bukan bubar”, imbuhnya.

Fredi juga menyoroti lemahnya komitmen DPR terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Ia menyebut bahwa LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) seharusnya menjadi standar utama bagi para anggota dewan.

“Kalau DPR ingin dipercaya kembali, pertama mereka harus jujur dalam melaporkan harta kekayaan. Banyak rakyat kecewa melihat kekayaan fantastis anggota DPR yang tak sesuai dengan realitas rakyat kecil,” tegasnya.

“Kedua, jalankan keterbukaan informasi publik secara nyata. Rakyat berhak tahu ke mana uang pajak mereka dibelanjakan. Tanpa transparansi, DPR hanya akan semakin menjauh dari rakyat”, tambahnya.

Menurutnya, keterbukaan adalah langkah konkret untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

“Demokrasi itu bukan panggung pertunjukan, tapi bentuk pertanggungjawaban. Bung Karno sudah bilang, kedaulatan rakyat jangan cuma tertulis di atas kertas, tapi harus hidup dalam tindakan. DPR wajib membuktikan itu”, terangnya.

Fredi menilai desakan pembubaran DPR harus dibaca sebagai peringatan serius, bukan hanya slogan kosong.

“DPR hanya bisa memulihkan wibawa dengan hidup sederhana, bersikap transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Selama DPR sibuk dengan kepentingan elit, rakyat akan terus merasa dikhianati. Tapi kalau DPR berani membuka diri, mulai dari LHKPN yang jujur hingga pelaksanaan KIP yang nyata, itu bisa jadi titik balik”, ujarnya.

Fredi menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa eksistensi DPR bergantung pada kepercayaan rakyat.

“Ingat, DPR ada karena rakyat, bukan sebaliknya. Kalau kepercayaan itu hilang, meski secara hukum tak bisa dibubarkan, DPR secara moral sudah kehilangan legitimasinya”, pungkasnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung Polda Jatim resmi beroperasi dengan menghadirkan layanan makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sebagai langkah nyata mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Polres Tulungagung Polda Jatim menyalurkan makan bergizi gratis kepada 3.047 penerima manfaat dengan rincian, 15 ibu hamil, 216 balita, 26 ibu menyusui, serta 2.790 anak sekolah mulai dari PAUD hingga tingkat SMA.

Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok rentan dan generasi penerus bangsa.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak dan kelompok prioritas lain mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing pada masa depan”, ungkap AKBP Taat, Sabtu (23/8/25).

Program SPPG Polres Tulungagung Polda Jatim juga sejalan dengan program pemerintah tentang makan bergizi gratis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting.

“Program ini sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung,” tambah AKBP Taat.

Untuk memastikan dampak ekonomi yang luas, pengelola SPPG akan melibatkan Primkoppol Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyedia bahan baku utama.

“Menyerap bahan baku dari BUMDes yang menampung hasil Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)”, imbuh AKBP Taat.

Dengan kolaborasi ini, SPPG tak hanya memberi manfaat pada aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga mendukung perekonomian lokal, selaras dengan arah kebijakan Presiden RI ,Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan Nasional berbasis masyarakat.

Dengan dimulainya layanan ini, Polres Tulungagung berharap SPPG dapat menjadi salah satu wadah pelayanan publik yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (DON)

Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong memulai langkah besar dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan melalui Musrenbang RPJMD 2025–2029 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Septinus Lobat, SH, M.P.A.

Bertempat di Gedung Lambert Jitmau, kegiatan ini menjadi panggung kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Sorong.

Dengan menggandeng instansi teknis seperti Bappeda Kota dan Provinsi, BPS, BP2OKP, serta tim penyusun dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Pemerintah Kota Sorong bertekad melahirkan dokumen RPJMD yang berkualitas, sistematis, dan responsif terhadap perubahan.

RPJMD ini tidak hanya sekadar memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga menjadi penjabaran konkret dari visi besar Wali Kota: menjadikan Sorong kota yang maju, bersih, aman, dan sejahtera. Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan bahwa seluruh program prioritas, termasuk pendidikan gratis, akan menjadi landasan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

“Kami percaya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Sekolah gratis akan membantu generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mendorong lahirnya wirausahawan baru,” ujar Wali Kota.

Selain pendidikan, penanganan kemiskinan dan pengangguran juga menjadi fokus.

Pemerintah akan menciptakan ruang usaha yang tertib dan teratur bagi masyarakat kecil, termasuk solusi atas konflik lahan, serta penguatan koperasi dan UMKM.

RPJMD 2025–2029 juga menjadi panduan dalam penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan sinergi antara pusat dan daerah, RPJMD ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membawa perubahan nyata di Kota Sorong.

“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa perencanaan yang matang dan berkualitas. Di sinilah peran Musrenbang sangat penting,” tambahnya.

Dengan resmi dibukanya Musrenbang RPJMD, Wali Kota Septinus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut terlibat, memberikan masukan, dan bersama-sama membangun masa depan Kota Sorong yang lebih baik.

Jika Anda ingin berita ini disesuaikan untuk publikasi media cetak, siaran pers resmi, atau situs web pemerintah kota, saya juga bisa bantu menyesuaikan format dan gaya bahasanya. Ingin dilanjutkan?

ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting. Lihat Preferensi Cookie. (Timo)