Connect with us

Nasional

PJ Bupati Maybrat Menerima WTP Dari BPK RI Perwakilan Papua Barat

Published

on

 

MANOKWARI, 90detik.com – Penjabat (PJ) Bupati Maybrat saat menerima WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat serta memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kabupaten Maybrat tahun 2023. Dari hasil pencapaian dalam pengelolaan anggaran itu diminta BPK, agar dapat dipertahakan terutama dalam penggunaan belanja barang dan jasa. Menanggapi harapan BPK tersebut, Penjabat bupati Maybrat mengaku akan memanfaatkan uang negara di lingkungan pemerintah kabupaten Maybrat dengan baik,” ujarnya saat di hubungi wartawan pada hari Selasa (10/09/24).

“Kami ingin menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Karena kami ini juga bagian dari pemerintah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan ini sebagai contoh kedepan agar semakin lebih baik, agar kedepan uang dapat digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ucap Vicente Campana Baay.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Maybrat tahun anggaran 2023, Maka, BPK Perwakilan Papua Barat juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maybrat Tahun 2023. Pengakuan ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maybrat, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Meskipun demikian, BPK Perwakilan Papua Barat juga memberikan beberapa catatan terkait pengelolaan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, serta belanja aset tetap. Catatan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat agar lebih optimal dalam pengelolaan anggaran, di tahun-tahun mendatang. BPK juga berharap agar dengan catatan ini tidak akan terulang lagi di tahun-tahun berikutnya.

Saat menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, di Manokwari, pada hari Senin (9/09/24).

Selanjut pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Maybrat tahun anggaran 2023, juga dihadiri Kepala Subauditorat Papua Barat 1 Hendri Purnomo Djati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maybrat.

Menurut PJ Bupati Maybrat saat di hubungi wartawan mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk dapat mengevaluasi kembali kinerja keuangan tahun anggaran 2023. Dimana hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi pendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian PJ Bupati Maybrat juga menekankan tentang pentingnya kesadaran seluruh pegawai dalam pengelolaan keuangan negara, untuk memanfaatkan uang dari negara sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Langkah ini dianggap penting untuk mempertahankan opini WTP dimasa mendatang.

Lanjut Vicente Campana Baay, S.IP, dengan pencapaian WTP ini juga agar dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maybrat agar terus memperbaiki tata kelola keuangan.

“Dengan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan BPK, sehingga diharapkan agar seluruh proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Maka Pemkab Maybrat akan selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di kabupaten Maybrat yang kita cintai bersama,” tegasnya PJ Bupati Maybrat.

“Kami sangat berterima kasih atas kerja keras dan profesionalitas tim BPK, yang telah menilai laporan keuangan kami secara objektif dan konstruktif. Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman untuk perbaikan kedepan. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang kuat, antara Pemerintah Kabupaten Maybrat dan BPK Perwakilan Papua Barat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Polres Maybrat Gelar Upacara HUT Bhayangkara ke-79: Wujud Pengabdian Polri untuk Masyarakat

Published

on

Maybrat, — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Polres Maybrat menggelar upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Mapolres Maybrat pada Selasa (1/7/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Maybrat, Karel Murafer, S.H., M.A., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Maybrat, para pejabat utama Polres Maybrat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para tamu undangan lainnya.

Upacara ini juga diikuti oleh berbagai elemen pasukan gabungan, baik dari internal Polres Maybrat maupun unsur TNI dan masyarakat, yang terdiri atas: Sat Samapta/Dalmas dan Pleton Gabungan Staf Polres Maybrat,Satlantas Polres Maybrat,Gabungan Sat Intelkam dan Sat Reskrim,Siswa SMA dari wilayah Kabupaten Maybrat, Regu BKO Satgas Brimob Nusantara,Regu Pasmar 10 Marinir/Sorong Barat Yudha (SBY), Regu Yonif 763/SBA, serta Regu dari Kodim 1809/Maybrat.

Formasi pasukan ini mencerminkan kuatnya sinergi dan semangat kolaboratif antara Polri, TNI, serta komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Maybrat.

Dalam amanatnya, Bupati Maybrat menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Maybrat, atas dedikasi dan pengabdian dalam menciptakan stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

> *”Momentum HUT Bhayangkara ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, serta memperkuat integritas dan profesionalisme sesuai dengan semangat Polri Presisi,”* ujar Bupati dalam sambutannya.

Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., turut menyampaikan bahwa peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini mengusung tema:
*“Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”*
Tema ini menjadi arah kebijakan strategis Polri dalam mendukung agenda nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-79 Polres Maybrat berlangsung aman, tertib, dengan situasi kamtibmas tetap terjaga secara kondusif selama kegiatan berlangsung.

(Tim/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bupati Blitar Lantik Khusna Lindarti Sebagai Pj Sekda: Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Berintegritas

Published

on

BLITAR, – Pemerintah Kabupaten Blitar resmi melantik Khusna Lindarti sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar dalam upacara yang digelar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Senin (30/6).

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Blitar,Rijanto, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, jajaran kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rijanto mengucapkan selamat kepada Khusna Lindarti atas amanah baru yang diemban sebagai Pj Sekda.

Ia berharap, Khusna mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta menjalin sinergi dengan seluruh perangkat daerah.

“Semoga Ibu Khusna dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan dedikasi tinggi, menjaga komunikasi yang baik, dan bekerja bersama seluruh perangkat daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Rijanto.

Bupati juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Izul Marom, Sekda sebelumnya yang telah purna tugas. Menurutnya, dedikasi dan kontribusi Izul Marom selama menjabat sangat berarti bagi kemajuan Kabupaten Blitar.

“Meskipun sudah purna tugas, saran dan pemikiran Bapak Izul masih kami harapkan demi kemajuan daerah. Atas nama pribadi dan jajaran Pemkab, saya juga mohon maaf apabila selama bekerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan,” imbuhnya.

Bupati Rijanto juga menyinggung pentingnya integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, apalagi dalam konteks pembinaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang beberapa waktu lalu sempat memberikan arahan kepada jajaran Pemkab Blitar.

“Kita semua harus lebih waspada dan profesional. Pj Sekda harus bisa menjadi penggerak semangat reformasi birokrasi dan menjamin pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya.(JK-Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Aktivitas Penambangan di Bukit Bunda Blitar Dinilai Legal, Jaka Prasetya : Telah Memiliki Ijin Eksplorasi yang Sah 

Published

on

BLITAR, – Aktivitas penambangan di kawasan wisata Bukit Bunda, Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mendapat sorotan terkait keabsahan perizinannya.

Namun, baik pihak pemerintah desa maupun perusahaan penambang menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Desa Dawuhan, Ahmad Muhibbudin, mengonfirmasi bahwa perusahaan telah menunjukkan dokumen perizinan resmi saat melakukan sosialisasi di balai desa.

“Memang sempat ada sengketa dengan beberapa warga sekitar, tetapi pihak perusahaan telah menyerahkan salinan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Secara legalitas, mereka memenuhi semua ketentuan,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan bahwa meskipun desa tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin tambang, pihaknya tetap berperan untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kami hanya menerima laporan dan dokumen dari pihak perusahaan. Mereka menyatakan bahwa seluruh prosedur telah dilalui sesuai aturan,” imbuhnya.

Jaka Prasetya, Humas Paguyuban Penambang Blitar Selatan, juga mengkonfirmasi bahwa aktivitas tambang di Bukit Bunda telah memiliki izin eksplorasi yang sah.

“Izin eksplorasi atas nama pemilik usaha, Siti Aminah, sudah diurus. Proses perpanjangan izinnya juga telah diajukan sejak 2023,” jelas Jaka.

Siti Aminah, pemilik tambang, menjelaskan bahwa semua kegiatan operasional tambangnya telah melalui prosedur resmi dan legal.

“Izin kami terbit atas nama perusahaan CV Aji Sakti Jaya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2903220023753. Kami menambang batuan gamping di area seluas 7,08 hektare,” terangnya.

Jaka Prasetya yang juga merupakan ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menegaskan bahwa seluruh operasional dijalankan sesuai regulasi, termasuk kewajiban penggunaan bahan bakar dan pembayaran pajak.

“Kami tidak berani menjalankan usaha sembarangan. Semua operasional dilakukan sesuai regulasi, dan pajak dibayarkan secara rutin,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Siti Aminah akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar terkait kewajiban retribusi pajak.

“Bapenda akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan kami berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(JK-Red)

Continue Reading

Trending