Tulungagung – Ratusan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (6/10).

Aksi ini dilakukan karena tuntutan mereka dalam aksi sebelumnya pada 11 September lalu dinilai belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tulungagung.

Sebagai bentuk simbolis keresahan, para demonstran membakar ban bekas di tengah jalan. Mereka juga membawa sound system untuk menyuarakan tuntutan secara lantang.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Totok Yulianto alias Totok Cakra, menyoroti dugaan ketidakterbukaan anggaran di Dinas Pendidikan setempat.

Ia menyebutkan sejumlah sumber dana, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Pendanaan Operasional Pendidikan Daerah (BPOPD), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diduga tidak dikelola secara transparan.

“Jika pengelolaan anggaran dilakukan secara jujur dan terbuka, rakyat tidak akan turun ke jalan,” tegas Totok.

Ia juga mempertanyakan komitmen Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai tetap mempertahankan kepala dinas yang dianggap bermasalah.

“Kenapa juga Bupati tetap mempertahankan kepala dinas itu kalau mereka gagal menunjukkan kinerja yang transparan dan akuntabel?” ujarnya.

Orator lain, Ahmad Dardiri, menyampaikan keprihatinan terkait maraknya tambang ilegal di Tulungagung.

Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, untuk memberikan penjelasan publik mengenai progres penanganan kasus-kasus tambang ilegal yang terjadi bulan ini.

Dardiri juga menyoroti persoalan Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mendengarkan suara rakyat kecil, bukan membela kepentingan oligarki.

“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan. Ini adalah bentuk kegelisahan masyarakat yang sudah lama menunggu tindakan nyata. Kami ingin Bupati dan Ketua DPRD bertindak hadir di tengah kepentingan masyarakat,” ujar Dardiri dalam orasinya.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap segala aspirasi masyarakat, asalkan disampaikan secara tertib. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Terkait persoalan tanah di kawasan Ngepoh, Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, sertifikat lahan tersebut berstatus HGU dan proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS) telah dinyatakan atas nama itu. Ia kemudian mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum yang tersedia.

“Sementara terkait jalan rusak, Pemkab Tulungagung telah memulai perbaikan di berbagai wilayah. Tentu prioritas kerusakan juga menjadi pertimbangan mana yang perlu didahulukan,” ungkap Gatut.

Meski aksi berlangsung dengan tensi tinggi, aparat kepolisian terlihat sigap mengawal jalannya demonstrasi. Situasi tetap kondusif hingga seluruh massa membubarkan diri secara tertib. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Sorong, PBD— Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80 di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Minggu (5/10/2025), berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Upacara yang mengusung tema nasional “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga kedaulatan dan membangun bangsa.

Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.IK, M.AP, hadir langsung dalam upacara tersebut bersama Wakapolda Semmy Ronny Thabaa, S.E dan jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya.

Kehadiran mereka mempertegas komitmen institusi Polri dalam mendukung peran strategis TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.

Upacara dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, Kepala Staf Komando Armada III, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Komando lapangan dipegang oleh Letkol Marinir Taufik Hidayat sebagai Komandan Upacara, dengan didampingi oleh Letkol Marinir Sugeng.

Rangkaian kegiatan yang disusun dengan sangat matang mencakup parade militer, defile akbar, dan atraksi demonstrasi taktis dari pasukan elit.

Seluruh formasi pasukan terdiri dari TNI tiga matra (Darat, Laut, dan Udara), pasukan khusus wilayah Sorong, Polri, dan instansi terkait lainnya.

Kehadiran mereka menggambarkan persatuan dan kesiapan tempur yang solid dalam menjaga kedaulatan wilayah timur Indonesia.

Masyarakat yang memadati lokasi upacara turut disuguhi pameran alat utama sistem senjata (alutsista) canggih, seperti ranpur PT-76M, BTR-50P, kendaraan Anoa, Tatra T815 Patriot, RM-70 Grad, hingga meriam Howitzer 105 MM.

Atraksi penanggulangan terorisme dan unjuk kekuatan fisik serta strategi dari prajurit TNI menambah kemeriahan suasana, membangkitkan rasa bangga nasional di kalangan warga Sorong dan sekitarnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran vital TNI dalam menjaga stabilitas wilayah Papua Barat Daya.

Ia menegaskan bahwa sinergitas TNI dan Polri bersama masyarakat merupakan kunci pembangunan Papua yang aman dan sejahtera.

Dalam amanat yang dibacakan Inspektur Upacara, Panglima TNI menekankan bahwa tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju” bukan sekadar slogan, melainkan bentuk nyata dari transformasi TNI menjadi kekuatan profesional, responsif, modern, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

“TNI harus terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan kemanunggalan dengan rakyat, dan menjaga netralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Panglima TNI dalam amanatnya.

Beliau juga mengingatkan seluruh prajurit untuk selalu disiplin, memperkuat iman dan takwa, serta bijak dalam bermedia sosial, agar TNI tetap menjadi institusi terpercaya yang kokoh dan tidak mudah terprovokasi.

Sebagai bentuk penghargaan dan motivasi, pada penghujung acara, diberikan tanda kehormatan dan penghargaan kepada prajurit berprestasi, yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas di berbagai penjuru tanah air.

Perayaan HUT TNI ke-80 di Papua Barat Daya bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan.

Kapolda Papua Barat Daya menyatakan bahwa TNI dan Polri akan terus berjalan seiring dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami dari Polda Papua Barat Daya sangat mendukung penuh sinergitas TNI dan Polri sebagai pilar utama keamanan nasional. Kami bersama rakyat, bersama TNI, untuk Indonesia yang lebih maju,” ungkap Brigjen Pol Gatot Haribowo usai acara.

Dengan semangat HUT TNI ke-80, harapan besar digelorakan: Indonesia yang aman, tangguh, dan bersatu dalam perbedaan, berakar dari kekuatan TNI yang prima dan menyatu dengan rakyat. (Timo)

GRESIK—  Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terus melaksanakan Pengawasan dan Asistensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di jajaran satuan wilayah Polda Jatim.

Seperti halnya SPPG Polres Gresik di Buyos Yosowilangon, Kecamatan Manyar yang tak luput dari Asistensi yang dilakukan oleh Itwasda Polda Jatim.

Kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk memastikan program Makanan Bergizi (MBG) Polri berjalan optimal, higienis, serta minim risiko.

Pengawasan yang dipimpin oleh Ketua Tim Asistensi, Kombes Pol. Yayat Ruhiyat itu turut hadiri Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, didampingi Wakapolres Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro, serta jajaran pejabat utama dan operator SPPG.

Dalam pemaparannya, Wakapolres Gresik Kompol Danu menjelaskan bahwa dapur utama SPPG Gresik seluas 426,5 m² di Komplek Bumi Yosowilangon telah beroperasi sejak 1 September 2025 dengan melibatkan 43 relawan.

“Hingga kini, layanan sudah menjangkau 3.206 penerima manfaat yang terdiri dari 13 sekolah, 1 SLB, dan 16 Posyandu,” ujarnya, Sabtu (4/10/25).

Polres Gresik juga menyiapkan rencana pengembangan dengan membangun Tiga dapur tambahan di Eks Mapolres Lama Jalan Basuki Rahmat, Eks Gedung Lap Tembak Jalan Brantas Randuagung, serta Lapangan Sunan Giri Manyarejo.

“Lokasi ini ditargetkan memperluas cakupan distribusi makanan bergizi,” tambah Kompol Danu.

Dalam arahannya, Kombes Pol. Yayat Ruhiyat menegaskan pentingnya standar operasional tanpa celah.

Ia menekankan wajib pelatihan bagi ahli gizi dan relawan dapur tentang keamanan pangan siap saji.

Kombes Pol. Yayat Ruhiyat juga mewajibkan standar kualitas bahan baku, makanan jadi, alat masak, dan alat makan harus sesuai regulasi.

Selain itu, sebelum didistribusikan, MBG harus diuji keamanan harian melalui food security test.

“MBG harus Higienitas total dari dapur hingga distribusi dan Prinsip Zero Mistakes untuk memastikan MBG Polri berjalan tanpa kesalahan,” tegas Kombes Pol. Yayat Ruhiyat.

Ia mengingatkan pentingnya mengenai program MBG, sekaligus menyebutkan bahwa Itwasda, Ditreskrim, Kabiddokkes, dan Kabidlabfor Polda Jatim akan melakukan pengawasan berkala.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan komitmen jajarannya untuk menjunjung tinggi aspek kebersihan.

“Agar diperhatikan betul terkait higienitas. Semua menu harus dicek kelayakannya sebelum didistribusikan, jangan sampai terjadi kesalahan seperti isu MBG belakangan ini,” ujar Kapolres Gresik.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung area dapur SPPG Polres Gresik. Tim Asistensi melihat langsung proses pengolahan makanan. (DON)