Surabaya— Seribu jamaah Nahdlatul Ulama (NU) memadati Aula KH. Hasyim Asy’ari, Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Ahad (26/7/2026), untuk mengikuti Dzikir Istighosah bertajuk “Mengetuk Pintu Samaawat untuk Muktamar dan Indonesia Selamat.” Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Suasana khidmat menyelimuti jalannya acara. Lantunan dzikir dan istighosah dipimpin langsung oleh Rois Syuriah PWNU Jawa Timur, KH. Abdul Mathin Djawahir. Ratusan jamaah yang terdiri dari ulama, santri, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga Nahdliyin larut dalam doa bersama demi keselamatan bangsa dan kelancaran pelaksanaan Muktamar NU.

Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH. M. Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun, dalam tausiyahnya menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar yang membutuhkan ikhtiar lahir dan batin.

“Menjadi pemimpin itu bukan perkara mudah. Tidak semua orang sanggup memanggul amanah itu. Maka, selain berusaha sekuat tenaga, kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Allah. Dan pertolongan itu sering kali datang lewat jalan doa dan dzikir yang tulus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan, M.Ag., mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon keberkahan bagi bangsa dan organisasi.

“Bangsa ini tidak dibangun hanya dengan senjata dan darah. Bangsa ini tegak juga karena doa para ulama, doa para pejuang yang tak pernah lelah memohon perlindungan kepada-Nya. Karena itu, menjelang peringatan kemerdekaan dan Muktamar NU, kami mengajak seluruh elemen masyarakat mengetuk pintu langit bersama. Semoga Indonesia senantiasa aman, bersatu, penuh berkah, dan Muktamar NU berjalan damai, bermartabat, serta menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan negara,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Moch. Khoirul Anwar, M.E.I., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat tiga pilar persaudaraan yang menjadi ruh Nahdlatul Ulama, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan zaman, ikhtiar lahiriah harus diimbangi dengan kekuatan spiritual melalui doa bersama.

“Kami ingin menghadirkan ruang di mana ulama, santri, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa bersatu dalam satu doa. Ketika doa dipanjatkan dengan ikhlas secara bersama-sama, akan lahir energi persatuan yang menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus menyongsong Muktamar NU dengan penuh kedamaian dan harapan,” tuturnya.

Kegiatan dzikir istighosah ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, kemajuan Nahdlatul Ulama, serta kelancaran penyelenggaraan Muktamar ke-35. Semangat kebersamaan dan kekhusyukan yang terbangun sepanjang acara diharapkan menjadi ikhtiar spiritual dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, dan menghadirkan keberkahan bagi Indonesia. (DON/Red)

Surabaya— Gagasan membangun jaringan global Nahdlatul Ulama merupakan langkah strategis dalam memandang masa depan organisasi. Namun, perluasan jaringan saja tidak akan cukup apabila tidak disertai tata kelola kelembagaan yang mampu mengakomodasi keragaman karakter warga Nahdliyin di berbagai negara.

Dalam konteks itulah, pembentukan Pengurus Wilayah Istimewa Nahdlatul Ulama Global (PWI-NU Global) layak dipertimbangkan sebagai ikhtiar menerjemahkan semangat universal yang sejak lama tercermin dalam lambang Nahdlatul Ulama.

Para muassis NU menempatkan bola dunia (globe) sebagai pusat lambang organisasi, diikat oleh tali persatuan yang melingkar dan dihiasi sembilan bintang. Simbol-simbol tersebut merepresentasikan keluasan pandangan, ukhuwah yang melampaui batas negara, keterikatan dalam satu jam’iyah, serta cahaya nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang menerangi kehidupan.

Seiring berkembangnya NU menjadi organisasi dengan jejaring di berbagai belahan dunia, filosofi tersebut sudah saatnya diwujudkan dalam desain kelembagaan yang lebih kokoh. Yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan cabang istimewa, melainkan sistem koordinasi yang mampu menyatukan seluruh diaspora Nahdliyin dalam satu jaringan organisasi yang terintegrasi.

Urgensi gagasan ini semakin nyata jika mencermati perkembangan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) di berbagai negara. Perhatian khusus perlu diberikan kepada PCI NU yang berada di negara-negara dengan konsentrasi besar pekerja migran Indonesia, seperti Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan.

Di kawasan tersebut, mayoritas warga Nahdliyin bukan diplomat ataupun akademisi, melainkan diaspora pekerja migran yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan hukum, ketenagakerjaan, sosial, budaya, hingga perlindungan hak-hak dasar di negara penempatan.

Karena itu, ukuran “keistimewaan” sebuah PCI NU semestinya tidak hanya didasarkan pada keberadaannya di luar negeri, tetapi juga mempertimbangkan jumlah warga Nahdliyin yang dilayani serta kompleksitas persoalan yang mereka hadapi. Pembinaan PCI NU tidak dapat diseragamkan karena setiap negara memiliki sistem hukum, regulasi organisasi, dan karakter masyarakat yang berbeda.

Pengalaman PCI NU Hong Kong dapat menjadi salah satu bahan refleksi. Setelah hampir dua belas tahun berdiri, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat identitas kelembagaan sekaligus memperoleh legalitas organisasi yang sesuai dengan ketentuan hukum negara setempat.

Tantangan tersebut tentu berbeda dengan kondisi PCI NU di negara lain. Perbedaan inilah yang menuntut pola pembinaan yang lebih adaptif, profesional, dan berkelanjutan dari PBNU.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PWI-NU Global diusulkan sebagai pusat koordinasi yang bertugas melakukan pembinaan organisasi, pengembangan kelembagaan, asistensi hukum, penguatan tata kelola, advokasi, serta pengembangan kapasitas seluruh PCI NU di dunia.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, PWI-NU Global membawahi sembilan Pengurus Rayon Istimewa sebagai koordinator kawasan, yaitu:

1. Pengurus Rayon Istimewa Asia Timur.
2. Pengurus Rayon Istimewa ASEAN.
3. Pengurus Rayon Istimewa Timur Tengah.
4. Pengurus Rayon Istimewa Eropa.
5. Pengurus Rayon Istimewa Amerika Utara.
6. Pengurus Rayon Istimewa Amerika Latin.
7. Pengurus Rayon Istimewa Australia–Selandia Baru.
8. Pengurus Rayon Istimewa Afrika.
9. Pengurus Rayon Istimewa Asia Selatan dan Asia Tengah.

Pembagian kawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah jenjang birokrasi organisasi, melainkan membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif sesuai karakter hukum, budaya, dan dinamika diaspora di masing-masing kawasan.

Jumlah sembilan juga memiliki makna simbolik. Ia dapat dipahami sebagai representasi inspiratif dari sembilan bintang yang menghiasi lambang Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana sembilan bintang mengelilingi bola dunia yang diikat tali persatuan, demikian pula sembilan Pengurus Rayon Istimewa diharapkan menjadi simpul koordinasi yang menjaga keterhubungan Nahdliyin di seluruh dunia dalam satu jam’iyah yang kokoh.

Keunggulan lain dari model ini ialah bahwa sumber daya manusianya sesungguhnya telah tersedia. Kepengurusan PWI-NU Global maupun Pengurus Rayon Istimewa dapat direkrut dari para alumni PCI NU yang telah kembali dan menetap di Indonesia.

Mereka memiliki pengalaman empiris membangun organisasi di luar negeri, memahami budaya dan regulasi negara penempatan, serta tetap memelihara jejaring internasional yang aktif. Pengalaman tersebut merupakan aset kelembagaan yang sangat berharga dan tidak semestinya berhenti ketika masa pengabdian mereka di luar negeri berakhir.

Melalui mekanisme ini, setiap PCI NU yang baru berdiri tidak perlu memulai dari titik nol. Praktik-praktik terbaik, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai negara dapat dihimpun menjadi pengetahuan kelembagaan yang diwariskan secara sistematis kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, pembinaan PCI NU tidak lagi bersifat insidental, tetapi berkembang menjadi sistem yang berkesinambungan.

Apabila Muktamar NU berkehendak menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan masyarakat sipil berskala global, maka yang diperlukan bukan hanya perluasan jaringan, melainkan desain kelembagaan yang mampu mengonsolidasikan pengalaman kader, memperkuat legalitas organisasi, memberikan perlindungan kepada warga Nahdliyin di luar negeri, serta memastikan setiap PCI NU memperoleh pendampingan yang sesuai dengan karakter negara penempatannya.

Pada akhirnya, kekuatan NU Global tidak diukur dari banyaknya cabang istimewa yang berdiri, melainkan dari kemampuannya membangun tata kelola yang profesional, adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan nyata warga Nahdliyin di seluruh dunia.

Dengan demikian, filosofi bola dunia yang diikat tali persatuan dan diterangi sembilan bintang tidak berhenti sebagai lambang organisasi, melainkan menjelma menjadi arah pembangunan kelembagaan Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan abad ke-21. (Red)

Oleh: A. Dardiri Syafi’i
Pendiri PCI NU Hong Kong (2008–2014).

BLITAR – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat kemandirian keluarga penerima manfaat.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang telah lulus (graduasi) dari PKH tidak kembali bergantung pada bantuan sosial (bansos).

Pernyataan itu disampaikan Jairi pada kegiatan Sosialisasi Mengembangkan Peluang di Industri Kreatif dengan Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang diikuti 128 pendamping PKH se-Kabupaten Blitar, pada Senin (20/7).

Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya yang menyasar pelaku UMKM, kali ini peserta utama adalah para pendamping PKH yang setiap hari berinteraksi langsung dengan keluarga prasejahtera penerima bantuan pemerintah.

Menurut Jairi, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan PKH adalah memastikan keluarga yang telah dinyatakan graduasi mampu bertahan secara ekonomi tanpa harus kembali masuk dalam daftar penerima bansos.

“Pendamping PKH memiliki peran penting mendampingi masyarakat prasejahtera. Penerima PKH memang didorong untuk graduasi atau lepas dari bantuan. Karena itu kami ingin mereka memiliki usaha agar setelah keluar dari program tidak kembali menjadi penerima bantuan pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya menyinergikan data yang dimiliki pendamping PKH dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Putri Jawara dan KPM Jawara.

Melalui program tersebut, penerima manfaat yang telah memiliki usaha berkesempatan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta dalam bentuk hibah.

“Teman-teman pendamping PKH memiliki data, sementara kami memiliki program. Data itu kemudian disinkronkan agar bantuan tepat sasaran. Setelah mereka berkembang dan sudah keluar dari desil lima, maka mereka bisa benar-benar keluar dari daftar penerima PKH,” jelasnya.

Bantuan hibah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing penerima. Mulai dari usaha toko kelontong, kuliner seperti mie ayam, penyediaan gerobak usaha, peralatan produksi, hingga pengembangan produk yang telah berjalan.

Jairi menyebut, sepanjang tahun 2026 program tersebut telah menjangkau sekitar 75 hingga 80 penerima manfaat.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan modal semata. Para penerima juga memperoleh pendampingan berkelanjutan berupa pelatihan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengembangan usaha.

Kolaborasi tersebut juga melibatkan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan agar penerima manfaat memperoleh pendampingan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi mengenai kesehatan keluarga.

“Bantuan ini merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Yang terpenting adalah pendampingan terus berjalan sampai mereka benar-benar mandiri. Harapannya, ketika keluar dari PKH mereka sudah memiliki usaha yang mampu menopang ekonomi keluarga sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Whenny, mengatakan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Blitar mengusulkan 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengikuti Program KPM Jawara dengan sasaran masyarakat pada desil 3 dan desil 4.

Selain itu, Dinas Sosial juga mengajukan sejumlah program pendukung lainnya, di antaranya KPM Jawa Ranya, TPSA, serta pengadaan mobil operasional untuk mendukung sektor pendidikan.

Wheny berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat kapasitas para pendamping PKH, khususnya dalam mengusulkan program pemberdayaan, melakukan pemutakhiran data, serta memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

“Terkait keberlanjutan kolaborasi ini, hasil kegiatan akan kami laporkan kepada pimpinan dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peran kami adalah menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan program-program yang tersedia di tingkat provinsi,” pungkasnya.

(JK/Red)