Connect with us

Nasional

Divisi Humas Polri Goes To Campus Universitas Pancasila: Mahasiswa Sasaran Empuk Bandar Narkoba

Published

on

JAKARTA, 90 detik.com – Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Tjahyono Saputro mengungkapkan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi sasaran empuk para pengedar dan bandar narkoba.

Hal itu dikatakan Tjahyono saat membuka kegiatan Sosialisasi Kinerja Polri kepada 350 mahasiswa Goes To Campus 2024, bertema “Mewujudkan Generasi Muda Sehat Tanpa Narkoba”, di Universitas Pancasila (UP), Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Tjahyono menuturkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini kata dia tidak bisa dinggap ringan terhadap ancaman bahaya nasional.

“Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Sama seperti generasi milenial, anggota Gen Z atau juga yang disebut zoomer memiliki risiko lebih tinggi terkena penyalahgunaan narkoba dibandingkan kelompok usia sebelumnya,” ucapnya.

Dibeberkannya bahwa berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Kendati demikian dari data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemakai narkoba pada kalangan umur 15-24 tahun.

Untuk itu pihaknya mengadakan kegiatan ini sebagai upaya preemtif dan preventif mencegah para mahasiswa sebagai penerus bangsa selamat dari bahaya narkoba. “Sosialisasi kinerja Polri bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas dari narkoba. Bahaya narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, menurunkan prestasi akademik dan merusak hubungan nasional,” ucapnya.

Cegah Narkoba, Rektor UP Berlakukan Jam Malam

Sementara Rektor UP, Marsudi Wahyu Kisworo mengapresiasi kegiatan oleh Divisi Humas Polri di kampusnya ini. Dikatakannya, bahwa penyakit besar para generasi muda adalah narkoba, sedangkan untuk generasi tua yakni korupsi. Menurutnya sangat penting sosialisasi dari Polri untuk mencegah narkoba masuk ke dunia kampus.

“Sudah banyak alumni (UP) yang jadi pemimpin bangsa.Dan kita ingin mencetak bibit-bibit unggul, kita tidak mau pemimpin bangsa dikotori oleh narkoba pada masa mudanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Marsudi, beberapa upaya preemtif telah dilakukan Universitas Pancasila yakni dengan membentuk satgas pencegahan dan memberlakukan jam malam. “Tidak ada lagi kegiatan usai jam 10 malam. Kita juga undang para alumni dan aktivisi untuk memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa,” kata Marsudi.

Ketum GRANAT Tegaskan Narkotba Tiket Sekali Jalan Kehancuran

Dalam kegiatan ini Divisi Humas Polri juga membuka panel diskusi dengan mengundang tiga narasumber untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Ketiga pembicara yaitu Analis Kebijakan Madya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sucipta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkotika (DPP GRANAT) Henry Yosodiningrat dan Wakil Dekan Fakultas Psikologi UP, Aully Grashinta.

Henrry Yosodiningrat membuat 350 mahasiswa semester 2 yang hadir terdiam. Dirinya meminta para generasi bangsa ini untuk meresapi tanggung jawab yang diberikan dari orang tua untuk belajar dan mengejar cita-cita.

“Tidak semua dari keluarga yang mampu. Diantara kalian ada orang tua yang banting tulang, berhutang sana-sini gadaikan sawah untuk masa depan kalian. Tapi kamu pakai narkoba di kampus kalian akan jadi sampah yang tidak ada gunanya dan tidak punya andil untuk Republik Indonesia ini,” tandas Henry.

Dirinya mengingatkan kepada mahasiswa jika sudah mencoba dan ketergantungan sebagai pecandu dan pelaku tindak pidana narkoba, maka penyidik berhak mempidanakan. “Ini one way tiket, sekali mencoba tidak akan bisa kembali. Jangan mau meski gratis, harus menolak. Saya mau kalian menjadi pemimpin bangsa,” tandasnya.

Sedangkan Aully Grashinta berujar bahwa para mahasiswa memasuki tahap dewasa dan cenderung akan bertambah beban masalah yang akan dihadapi. Agar terhindar dari pergaulan yang tidak sehat jauhi narkoba, dirinya mengajak untuk mahasiswa melakukan kegiatan produktif seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Menurutnya, sebagai orang yang berpendidikan tinggi sambung Aully, para mahasiswa bisa membedakan mana yang baik dan tidak. “Artinya berbagai kejahatan narkoba bisa kita serap dan analisa untuk terhindar narkoba,” ucapnya.

Dirinya berujar, sebagai mahasiswa unggul adalah yang bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk hal yang produktif, memberikan manfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. “Satu dari keluarga kita kalau terkena narkoba, seluruh keluarga akan terdampak,” ujarnya.

Sementara, Sucipta mengungkapkan dari hasil penelitian BNN, bahwa lingkungan kampus rentan dari peredaran narkoba. Dirinya mengajak para rektor, akademisi, dosen dan mahasiswa untuk memerangi narkoba dengan melakukan pencegahan

“Teman-teman mahasiswa kalau ada yang melihat ingin atau pakai kasih tahu laporkan. Jadi peredaran narkoba dari awalnya gratis, ingin coba-coba, semakin penasaran mencoba ini yang harus jauhi,” ucapnya.

Ia mengajak para mahasiswa menjadi agen perubahan. Bilamana melihat ada teman yang terlibat narkoba untuk segera laporkan ke pihak yang berwajib. Para penyalahguna narkoba menurutnya adalah korban yang harus direhabilitasi agar bisa sembuh. (DON)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Semarak HUT ke-80 RI, Koarmada III Gelar Lomba Khas 17-an Penuh Kemeriahan

Published

on

Katapop, — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Armada (Koarmada) III menggelar berbagai perlombaan khas 17-an di Lapangan Kompleks Arafuru, Katapop, Kabupaten Sorong, Sabtu (16/8).

Perlombaan ini dibuka secara meriah oleh Panglima Koarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada (DJA) III, Ny. Dita Hersan.

Sejumlah lomba tradisional yang identik dengan semangat kemerdekaan turut dipertandingkan, di antaranya balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, memecah balon, voli net tertutup, dan berbagai lomba hiburan lainnya.

Peserta lomba berasal dari seluruh satuan kerja di Mako Koarmada III. Kemeriahan, keceriaan, dan kebersamaan tampak jelas di setiap sorot mata prajurit, keluarga, maupun peserta lomba yang larut dalam suasana penuh semangat perjuangan.

Antusiasme peserta semakin meningkat karena setiap pemenang mendapatkan hadiah menarik berupa perlengkapan rumah tangga, peralatan olahraga, hingga bingkisan kebutuhan sehari-hari yang menambah semangat kompetisi.

Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah mempererat tali persaudaraan dan soliditas di lingkungan keluarga besar Koarmada III.

“Perlombaan ini mencerminkan nilai kebersamaan, sportivitas, dan semangat juang yang selaras dengan nilai-nilai kemerdekaan. Semoga melalui momentum ini, hubungan kekeluargaan di Koarmada III semakin erat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kas Koarmada III Laksma TNI Singgih Sugiarto beserta istri, Inspektur Koarmada III Laksma TNI Al Sunaryo bersama istri, Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, para Asisten Pangkoarmada III, Dansat, serta Kasatker Koarmada III.

Acara berlangsung meriah, penuh gelak tawa, serta menumbuhkan semangat kebangsaan yang tak pernah luntur meski zaman terus berganti. (Timo)

Continue Reading

Nasional

Pengorbanan Kades: Uang Pribadi Dijadikan Solusi Akhir Jalan Berlubang, Sementara Anggaran Pemkab Tulungagung Mandek

Published

on

TULUNGAGUNG— Ketidakpuasan warga Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, memuncak. Aksi protes yang dilakukan warga terhadap kondisi ruas jalan penghubung antar dusun yang rusak parah terus berlanjut meski pemerintah desa telah melakukan sosialisasi hasil pertemuan dengan Bupati Tulungagung dan Dinas PUPR.

Sosialisasi yang digelar di Balai Desa Tanggunggunung pada Jumat (15/08/2025) seharusnya menjadi momen menenangkan.

Namun, penjelasan bahwa pembangunan jalan baru akan direalisasikan pada tahun 2026 justru membuat warga semakin kecewa.

Janji pembangunan sebesar 85% pada tahun depan dinilai terlalu lambat untuk kebutuhan yang sudah sangat mendesak.

“Jalan tersebut adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR. Sesuai hasil pertemuan dengan Bupati dan Plt Kepala Dinas, pembangunan akan dilakukan tahun 2026,” ujar Kepala Desa Asmiatin dalam sosialisasi tersebut.

Namun, warga bersikukuh agar perbaikan dilakukan lebih cepat.

Jalan yang menghubungkan Ngemplaksari hingga Dusun Ngipik tersebut telah lama rusak parah, menghambat aktivitas harian dan merugikan perekonomian masyarakat.

Ketidakhadiran pemerintah dalam menyikapi kerusakan tersebut membuat keresahan masyarakat terus membara.

Menanggapi tekanan warganya, Kepala Desa Asmiatin mengambil langkah cepat.

Tanpa menunggu anggaran resmi, ia mendatangkan alat berat untuk memperbaiki jalan secara sementara.

Bahkan, ia mengaku menggunakan dana pribadinya demi memenuhi harapan warganya.

“Petunjuk dari Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan sementara akan kami laksanakan. Meskipun harus mengeluarkan dana pribadi tanpa melibatkan anggaran desa maupun kabupaten, ini saya lakukan demi masyarakat,” tegas Asmiatin, Sabtu(16/8).

Langkah nekat kepala desa ini mencerminkan dua hal, kepedulian pemimpin lokal yang tak ingin warganya terus menderita dan sekaligus kegagalan pemerintah kabupaten dalam menyikapi kebutuhan dasar warganya secara cepat dan tanggap.

Asmiatin menutup pernyataannya dengan harapan besar agar janji Bupati benar-benar ditepati.

“Besar harapan kami, sesuai janji Bapak Bupati ruas jalan Ngemplaksari–Ngipik benar-benar dibangun tahun 2026 agar akses perekonomian masyarakat bisa kembali normal,” pungkasnya. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Papua

Gubernur Buka Ekspos RT/RW Papua Barat Daya: Arah Baru Tata Ruang 20 Tahun ke Depan

Published

on

Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi memulai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2025–2044, sebagai dasar pengelolaan ruang dan landasan pembangunan jangka panjang.

Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Ekspos Laporan Antara oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, di Hotel Rylich Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Jumat (15/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan enam kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya RT/RW sebagai panduan pembangunan jangka panjang yang akan berlaku selama dua dekade ke depan.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk aktif berkontribusi dalam proses perencanaan tersebut.

“RT/RW ini bukan hanya dokumen teknis, tapi menjadi pedoman arah pembangunan wilayah 20 tahun ke depan. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, badan usaha, hingga kampung-kampung. Kita harus proyeksikan kebutuhan pembangunan dan potensi investasi jangka panjang dari sekarang,” ujar Elisa.

Gubernur juga menyoroti pentingnya mengevaluasi ruang-ruang yang ada agar pemanfaatannya optimal, baik untuk pembangunan, pelestarian lingkungan, maupun investasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Eliezer Nelson Homer, ST, MT, menjelaskan bahwa laporan antara ini merupakan hasil analisis awal dari berbagai tahapan yang telah dilakukan, mulai dari konsultasi publik, pertemuan dengan masyarakat adat, hingga pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami telah menampung berbagai masukan dari stakeholder di Papua Barat Daya. Ini penting agar dokumen RT/RW benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi wilayah,” ungkap Eliezer Nelson Homer”.

Penyusunan RT/RW ini menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai konsultan, dan akan berlangsung hingga satu setengah bulan ke depan menuju penyusunan laporan akhir.

RT/RW Provinsi ini nantinya akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang nasional.

Pemerintah Provinsi menekankan bahwa RT/RW bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Partisipasi publik adalah kunci. Perencanaan ruang yang tidak melibatkan masyarakat akan kehilangan relevansi. Maka kami pastikan seluruh proses ini inklusif dan transparan,” tambah Gubernur Elisa.

Dengan dimulainya tahapan ekspos ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menyusun RT/RW yang visioner, responsif terhadap tantangan global dan lokal, serta mampu mendorong percepatan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Trending