Nasional
Divisi Humas Polri Goes To Campus Universitas Pancasila: Mahasiswa Sasaran Empuk Bandar Narkoba

JAKARTA, 90 detik.com – Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Tjahyono Saputro mengungkapkan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi sasaran empuk para pengedar dan bandar narkoba.
Hal itu dikatakan Tjahyono saat membuka kegiatan Sosialisasi Kinerja Polri kepada 350 mahasiswa Goes To Campus 2024, bertema “Mewujudkan Generasi Muda Sehat Tanpa Narkoba”, di Universitas Pancasila (UP), Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).
Dalam sambutannya mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Tjahyono menuturkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Hal ini kata dia tidak bisa dinggap ringan terhadap ancaman bahaya nasional.
“Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Sama seperti generasi milenial, anggota Gen Z atau juga yang disebut zoomer memiliki risiko lebih tinggi terkena penyalahgunaan narkoba dibandingkan kelompok usia sebelumnya,” ucapnya.
Dibeberkannya bahwa berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Kendati demikian dari data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemakai narkoba pada kalangan umur 15-24 tahun.
Untuk itu pihaknya mengadakan kegiatan ini sebagai upaya preemtif dan preventif mencegah para mahasiswa sebagai penerus bangsa selamat dari bahaya narkoba. “Sosialisasi kinerja Polri bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas dari narkoba. Bahaya narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, menurunkan prestasi akademik dan merusak hubungan nasional,” ucapnya.
Cegah Narkoba, Rektor UP Berlakukan Jam Malam
Sementara Rektor UP, Marsudi Wahyu Kisworo mengapresiasi kegiatan oleh Divisi Humas Polri di kampusnya ini. Dikatakannya, bahwa penyakit besar para generasi muda adalah narkoba, sedangkan untuk generasi tua yakni korupsi. Menurutnya sangat penting sosialisasi dari Polri untuk mencegah narkoba masuk ke dunia kampus.
“Sudah banyak alumni (UP) yang jadi pemimpin bangsa.Dan kita ingin mencetak bibit-bibit unggul, kita tidak mau pemimpin bangsa dikotori oleh narkoba pada masa mudanya,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Marsudi, beberapa upaya preemtif telah dilakukan Universitas Pancasila yakni dengan membentuk satgas pencegahan dan memberlakukan jam malam. “Tidak ada lagi kegiatan usai jam 10 malam. Kita juga undang para alumni dan aktivisi untuk memberikan sosialisasi kepada para mahasiswa,” kata Marsudi.
Ketum GRANAT Tegaskan Narkotba Tiket Sekali Jalan Kehancuran
Dalam kegiatan ini Divisi Humas Polri juga membuka panel diskusi dengan mengundang tiga narasumber untuk memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba. Ketiga pembicara yaitu Analis Kebijakan Madya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Sucipta, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkotika (DPP GRANAT) Henry Yosodiningrat dan Wakil Dekan Fakultas Psikologi UP, Aully Grashinta.
Henrry Yosodiningrat membuat 350 mahasiswa semester 2 yang hadir terdiam. Dirinya meminta para generasi bangsa ini untuk meresapi tanggung jawab yang diberikan dari orang tua untuk belajar dan mengejar cita-cita.
“Tidak semua dari keluarga yang mampu. Diantara kalian ada orang tua yang banting tulang, berhutang sana-sini gadaikan sawah untuk masa depan kalian. Tapi kamu pakai narkoba di kampus kalian akan jadi sampah yang tidak ada gunanya dan tidak punya andil untuk Republik Indonesia ini,” tandas Henry.
Dirinya mengingatkan kepada mahasiswa jika sudah mencoba dan ketergantungan sebagai pecandu dan pelaku tindak pidana narkoba, maka penyidik berhak mempidanakan. “Ini one way tiket, sekali mencoba tidak akan bisa kembali. Jangan mau meski gratis, harus menolak. Saya mau kalian menjadi pemimpin bangsa,” tandasnya.
Sedangkan Aully Grashinta berujar bahwa para mahasiswa memasuki tahap dewasa dan cenderung akan bertambah beban masalah yang akan dihadapi. Agar terhindar dari pergaulan yang tidak sehat jauhi narkoba, dirinya mengajak untuk mahasiswa melakukan kegiatan produktif seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Menurutnya, sebagai orang yang berpendidikan tinggi sambung Aully, para mahasiswa bisa membedakan mana yang baik dan tidak. “Artinya berbagai kejahatan narkoba bisa kita serap dan analisa untuk terhindar narkoba,” ucapnya.
Dirinya berujar, sebagai mahasiswa unggul adalah yang bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk hal yang produktif, memberikan manfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. “Satu dari keluarga kita kalau terkena narkoba, seluruh keluarga akan terdampak,” ujarnya.
Sementara, Sucipta mengungkapkan dari hasil penelitian BNN, bahwa lingkungan kampus rentan dari peredaran narkoba. Dirinya mengajak para rektor, akademisi, dosen dan mahasiswa untuk memerangi narkoba dengan melakukan pencegahan
“Teman-teman mahasiswa kalau ada yang melihat ingin atau pakai kasih tahu laporkan. Jadi peredaran narkoba dari awalnya gratis, ingin coba-coba, semakin penasaran mencoba ini yang harus jauhi,” ucapnya.
Ia mengajak para mahasiswa menjadi agen perubahan. Bilamana melihat ada teman yang terlibat narkoba untuk segera laporkan ke pihak yang berwajib. Para penyalahguna narkoba menurutnya adalah korban yang harus direhabilitasi agar bisa sembuh. (DON)
Jawa Timur
Lewat PIRAMIDA, Polres Blitar Kota Sosialisasikan Pencegahan Narkoba dan Program Poliran

BLITAR – Polres Blitar Kota menggelar kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bareng Bersama Media) pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Presiden, Jalan Ir. Soekarno Nomor 276, Kelurahan Sentul, Kota Blitar, tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan insan pers.
Kegiatan itu dihadiri Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Blitar Kota, serta awak media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di wilayah Blitar Raya.
Dalam sambutannya, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang baik dengan media.
Menurutnya, insan pers merupakan salah satu elemen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa program Kapolri menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Menurut Kapolres, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan media perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.
Melalui kegiatan PIRAMIDA, Polres Blitar Kota juga membuka ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyoroti persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat keras terlarang berbahaya (okerbaya) yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian.
Ia menilai upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Kapolres mengajak media untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, media diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan serta upaya pemberantasan peredaran narkotika.
Melalui kolaborasi antara kepolisian, media, dan masyarakat, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan lingkungan.
Kesempatan ini, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, juga menyampaikan tentang program dari Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, tentang Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Ia menjelaskan bahwa pada program tersebut, salah satu upaya dan wujud kepedulian Polri untuk menekan angka pengangguran.
Polres Blitar Kota berharap kegiatan PIRAMIDA tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana membangun kemitraan yang profesional, terbuka, dan saling mendukung.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan nyaman di wilayah Kota Blitar. (JK/Red)
Nasional
Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha.
Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Kapolri menjelaskan, POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan.
Menurut Suyudi, Polri hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Peran kepolisian adalah membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan melalui pendataan, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, pada Jumat (20/11/2026).
Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan dalam menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Peserta kemudian mendapatkan pelatihan di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan.
Dari 502 peserta Angkatan ke-7, pelatihan mencakup berbagai keterampilan, seperti pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.
Suyudi menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.
“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.
Selain memperluas penempatan kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik agar dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.
Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap mereka dapat memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.
POLIRAN juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan untuk menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai potensi daerah.
Kapolri menyebut pengembangan POLIRAN merupakan kerja bersama, bukan hanya program yang dijalankan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.
Ia berharap perluasan kesempatan kerja melalui POLIRAN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membantu menekan pengangguran dan potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diharapkan berkembang sebagai pendekatan pemolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan memperbaiki kesejahteraan.(Hms/DON)
Nasional
Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)
Redaksi3 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi2 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Hukum3 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa2 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Peristiwa1 minggu agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini4 hari agoDana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan







