Aceh Utara – Dua pekan sudah berlalu sejak banjir besar yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merendam permukiman dan memutus akses warga. Namun di Dusun Tumpok Blang, Desa Babahkrueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, tanda-tanda pemulihan masih jauh dari harapan.

Langit terlihat cerah siang itu, tapi suasana desa menyimpan cerita berbeda. Tanah yang retak, dinding rumah yang terkelupas, serta batang-batang kayu yang tersangkut di sisa pondasi menjadi saksi bisu betapa ganasnya air bah dua pekan lalu.

Saat memasuki dusun, pemandangan yang muncul seolah bencana baru terjadi kemarin sore: rumah-rumah miring, tembok roboh, dan halaman berubah menjadi genangan lumpur tebal.

Kondisi rumah warga di Dusun Tumpok Blang, Desa Babahkrueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh UtaraAceh Utara, (dok/JK)

Di tengah kerusakan itulah, seorang ayah berdiri menggenggam tangan anaknya, menatap rumah yang kini tak lebih dari bangunan setengah tenggelam dalam lumpur. Salah satunya adalah Riliandika Herdiansyah, warga yang hingga kini masih berjuang membersihkan sisa kehancuran.

“Air naik cepat sekali. Kami hanya sempat lari. Setelah surut, kami kembali dan semuanya hilang. Rumah berubah, barang-barang lenyap,” ujarnya, Kamis (11/12).

Harta Benda Hanyut, Rumah Terkubur Lumpur

Kerugian warga tidak hanya berupa tembok yang retak atau lantai yang amblas. Harta benda yang disimpan bertahun-tahun ikut tersapu arus: kasur basah dan membusuk, lemari jebol, dokumen penting hilang, barang elektronik rusak total, hingga sebagian hewan ternak hanyut tak tersisa.

Banyak warga masih menggali lumpur, berharap menemukan barang yang masih utuh. Namun hasilnya sering hanya pecahan kayu rapuh atau benda yang sepenuhnya rusak setelah terendam lumpur selama dua pekan.

“Banyak barang hanyut. Ada yang ditemukan warga lain beberapa kilometer dari sini, tapi sebagian besar hilang total,” katanya.

Akses menuju dusun pun belum sepenuhnya pulih. Lumpur setinggi betis hingga lutut membuat kendaraan roda empat mustahil masuk. Pengendara motor pun harus berjibaku dengan jalur licin yang membahayakan.

Karena rumah tak layak huni, sebagian keluarga terpaksa menumpang di rumah kerabat atau tinggal sementara di posko. Tekanan mental akibat kehilangan, ketidakpastian bantuan, serta kondisi lingkungan yang sulit dibersihkan makin terasa.

“Setiap hari kami bekerja dari pagi sampai sore, tapi rumah tidak banyak berubah. Lumpur makin keras. Kalau tidak ada alat berat, entah sampai kapan begini,” keluhnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui BPBD telah menyalurkan bantuan darurat berupa makanan siap saji, air mineral, tenda, dan kebutuhan pokok. Namun bagi warga, bantuan terbesar yang mereka butuhkan belum juga datang, alat berat untuk menyingkirkan lumpur yang mengeras.

“Kami butuh excavator, bukan hanya sekop. Lumpur ini keras sekali. Rumah tertimbun. Ini bukan pekerjaan ringan,” tegas Riliandika.

Pemerintah Pusat Turun Tangan, tetapi Proses Panjang Menanti

Di tingkat nasional, BNPB telah melakukan pendataan kerusakan sebagai syarat pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah. Pemerintah pusat berjanji mendukung proses rehabilitasi, termasuk infrastruktur desa yang rusak.

Namun pendataan di lapangan terkendala kondisi bangunan yang sebagian masih terkubur lumpur. Beberapa rumah bahkan belum bisa dibuka pintunya.

“Bagaimana mau didata kalau bentuk rumah saja tidak kelihatan? Harus bersih dulu,” ujar seorang warga lainnya.

Di tengah semua keterbatasan, gotong royong menjadi satu-satunya kekuatan warga Tumpok Blang. Anak-anak mengumpulkan kayu, kaum ibu membersihkan barang yang mungkin masih bisa dipakai, sementara para lelaki mengeruk lumpur dengan peralatan seadanya.

Dusun Tumpok Blang kini menjadi cermin bagaimana bencana tidak berhenti ketika air surut. Bagi warganya, justru fase paling berat dimulai ketika mereka harus bangkit tanpa kepastian kapan bantuan besar benar-benar tiba.

“Kami hanya ingin rumah kami bisa ditempati lagi. Anak-anak bisa tidur nyaman. Dan kami ingin pemerintah benar-benar melihat kondisi kami,” katanya.

Dua pekan sudah berlalu, namun pemulihan di Dusun Tumpok Blang masih jauh dari kata selesai. Banjir memang telah pergi, tetapi penderitaan warganya masih tertinggal. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Sumbar — Penyaluran bantuan untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatra kembali menunjukkan kuatnya solidaritas dan kehadiran nyata Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Kegiatan kemanusiaan ini merupakan bagian dari program Solidaritas Nusantara, yang secara khusus diarahkan untuk membantu korban banjir dan bencana alam di berbagai provinsi.

Untuk wilayah Sumatra Barat, kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum, yang turun langsung memikul beras dan membantu pendistribusian logistik tanpa protokoler serta tanpa mencari sorotan kamera.

Di Sumatra Utara, penyaluran dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PKN, Sri Mulyono, sementara di Aceh dipimpin oleh Bendahara Umum PKN, Mirwan Amir.

Seluruh rangkaian kegiatan diselenggarakan oleh Pimpinan Nasional (Pimnas) bersama jajaran Pimda dan Pimcab masing-masing daerah.

Di lapangan Sumbar, Anas berbaur dengan para relawan dan warga, memastikan setiap bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Aksinya mencerminkan semangat bahwa Kebangkitan Nusantara adalah gerakan bekerja bersama rakyat, bukan slogan politik semata.

Dalam pendistribusian bantuan di Nagari Pasie Laweh, PKN membawa sejumlah kebutuhan penting, seperti paket perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kebersihan, pakaian dalam, beras tambahan, susu anak, air mineral, mi instan, gerobak, sepatu boots, serta berbagai perlengkapan lapangan lainnya. Bantuan diprioritaskan untuk warga yang mengalami dampak paling berat akibat bencana.

Di hadapan para relawan, Anas menyampaikan pesan yang menegaskan filosofi PKN dalam bekerja membantu masyarakat Sumatra Barat:

“Khusus untuk kegiatan ini, jika mereka tidak maksimal mengenalkan PKN, biar saya yang ambil tanggung jawab kekurangannya. Memang saya yang menyarankan agar atribut tidak mencolok. Dan itu berdasarkan pengertian saya terhadap karakter kebudayaan di Sumbar.” (10/12)

Pendekatan tanpa atribut politik yang mencolok ini disambut positif oleh warga. Mereka merasa lebih nyaman dengan pola kerja yang humanis, membumi, dan menempatkan empati sebagai prioritas.

Para relawan menilai langkah tersebut menunjukkan kepekaan Anas terhadap nilai-nilai lokal serta kondisi psikologis masyarakat pascabencana.

Penyaluran bantuan melalui program Solidaritas Nusantara sekaligus menjadi bukti komitmen PKN untuk hadir secara substansial, bukan seremonial.

Anas menegaskan bahwa Solidaritas Nusantara berarti hadir, bekerja, dan memperkuat saudara sebangsa ketika bencana melanda.

Aksi kemanusiaan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama bangsa. (By/Red)

Jakarta — Pengamat hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sekaligus menyerukan penguatan penegakan hukum bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember.

Fredi menilai birokrasi MBD melemah, tidak profesional, dan gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam penyelesaian kasus PPPK atas nama Derius Lukas Tiwery.

“BKD Maluku Barat Daya lemah, penanganan kasus PPPK Derius Lukas Tiwery juga lemah. Jangan permainkan nasib orang lain, terutama Sdr. Derius yang sudah mengabdi 13 tahun 7 bulan,” tegas Fredi.

Ia menyampaikan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Sekda MBD, Body David, namun tidak ada perkembangan signifikan meski dokumen sudah dikirim ke BKN.

“Kelihatannya tak dianggap, bahkan terkesan bukan hal penting. Urusan komunikasi saja kacau, bagaimana pekerjaan yang lain?” ujarnya.

Fredi juga menyinggung komitmen Bupati Maluku Barat Daya yang sebelumnya berjanji membantu proses penyelesaian kasus Derius, namun hingga kini tidak menunjukkan tindak lanjut konkret.

“Bupati, di mana janjimu? Jangan nanti pakai klarifikasi di media untuk memposisikan diri sebagai korban demi pembenaran. Publik sudah cerdas melihat drama birokrasi seperti ini”, cetusnya.

Mengaitkan persoalan birokrasi MBD dengan momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Fredi menegaskan bahwa lemahnya integritas pelayanan publik kerap berjalan beriringan dengan potensi penyimpangan dan praktik korupsi. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini mandek.

“Kami mendesak Polda Maluku dan Kejati Maluku untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi. Jangan melindungi koruptor, apalagi jika yang diduga kuat terlibat adalah kepala daerah”, ujarnya.

Ia menyebut sedikitnya tiga kasus besar yang kini menjadi sorotan:

1. Kasus pembangunan jalan di Pulau Wetar
2. Kasus korupsi Covid-19
3. Kasus TPPU Maluku Barat Daya (2025)

Menurut Fredi, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di meja penyidik.

“Kami akan terus mem-pressure kasus-kasus tersebut. Penegak hukum harus tegas, transparan, dan tidak main mata dengan pejabat daerah”, terangnya.

Fredi juga mengecam keras tindakan intimidasi maupun ancaman yang kerap diterima aktivis antikorupsi serta keluarga mereka.

“Intimidasi terhadap aktivis dan keluarganya adalah tindakan pengecut. Kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi”, imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah atau pihak mana pun yang menggunakan ancaman untuk membungkam kritik harus diproses sesuai hukum.

“Oknum kepala daerah atau koruptor yang mengintimidasi aktivis harus diproses hukum. Tidak boleh ada kekebalan bagi siapa pun”, jelasnya.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Fredi mengajak masyarakat memperkuat gerakan antikorupsi.

“Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Mari tingkatkan kesadaran dan aksi nyata membangun Indonesia yang adil, bersih, dan sejahtera”, tambahnya.

Menutup pernyataannya, Fredi kembali menekankan bahwa lambatnya birokrasi dan ketidakadilan dalam kasus Derius Lukas Tiwery mencerminkan persoalan yang lebih besar: lemahnya moralitas dan integritas pejabat publik.

“Negara tidak boleh kalah dari birokrasi yang lambat dan pemimpin yang ingkar. Keadilan harus ditegakkan, baik untuk Derius maupun untuk seluruh rakyat Maluku”, pungkasnya. (By/Red)