Surabaya— Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penipuan online modus percintaan (love scamming) yang melibatkan jaringan internasional.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi menetapkan Tiga tersangka yang terdiri dari Dua warga negara asing dan Satu warga negara Indonesia.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (22/6/2026).

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Ditressiber Polda Jatim dengan Imigrasi Jawa Timur dan Polresta Sidoarjo.

“Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti kuat sinergitas antarinstansi dalam memberantas kejahatan siber yang merugikan masyarakat luas,” ujar Kombes Pol Abast.

Kabid Humas Polda Jatim juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung sehingga dapat mengungkap secara bersama-sama tindak pidana penipuan online modus percintaan ini.

Sementara itu, Dirressiber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Ariyanto menerangkan, kasus ini berawal dari informasi tim gabungan Imigrasi dan Ditressiber terkait dugaan pelanggaran izin tinggal sejumlah warga negara asing di wilayah Surabaya.

Saat dilakukan pengecekan di sebuah apartemen di Surabaya, petugas menemukan Empat warga negara asing asal Afrika yang kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Ketika kami lakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa device berupa handphone, kartu SIM dan perangkat elektronik lainnya yang diduga digunakan sebagai sarana melakukan penipuan online dengan modus love scamming,” kata Kombes Pol Bimo Ariyanto.

Dari hasil pendalaman, penyidik menetapkan Tiga tersangka, yakni LNHA warga negara Indonesia, KKP warga negara Ghana, dan AYV warga negara Pantai Gading atau Côte d’Ivoire.

“Sementara Dua warga negara asing lainnya masih dalam proses pengembangan bersama pihak Imigrasi,” ujar Kombes Bimo.

Menurut Kombes Bimo, para pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar korban perempuan berusia 45 hingga 60 tahun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp.

Pelaku kemudian membangun hubungan emosional dengan korban dengan berpura-pura sebagai pria mapan yang tinggal di luar negeri.

“Pelaku berusaha mendekati korban, menjalin hubungan seperti orang berpacaran, lalu berpura-pura mengirim hadiah bernilai tinggi seperti jam tangan, laptop atau barang berharga lainnya,” jelas Kombes Bimo.

Setelah korban percaya, pelaku mengirim pesan palsu seolah-olah paket hadiah tertahan di bea cukai atau terkendala biaya imigrasi. Korban kemudian diminta mentransfer sejumlah uang agar paket bisa dikirim.

“Padahal barang tersebut tidak pernah ada. Tidak pernah ada pengiriman dan tidak pernah diamankan pihak imigrasi. Itu seluruhnya adalah rekayasa untuk menipu korban,” tegas Kombes Bimo.

Dalam jaringan ini, tersangka LNHA berperan sebagai admin sekaligus pemegang rekening penampung hasil kejahatan dan berpura-pura menjadi petugas ekspedisi yang menghubungi korban untuk meminta biaya tebusan.

Keuntungan hasil penipuan kemudian dibagi dengan skema 65 persen kepada pelaku utama dan 30 persen dibagi kepada tersangka lainnya.

Menurut Kombes Bimo, sindikat ini telah beroperasi sejak Agustus 2025 dan berhasil meraup keuntungan sekitar Rp1,1 miliar.

Adapun Korban teridentifikasi sementara ini ada 53 orang se-Indonesia dan 22 diantaranya warga Jawa Timur.

“Kami masih terus melakukan pendalaman terhadap korban-korban lain dan juga mengembangkan penyidikan terhadap jaringan lain yang terlibat. Kami bekerja sama secara intensif dengan pihak imigrasi untuk menelusuri pelaku lainnya,” pungkas Kombes Bimo.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal penipuan dalam KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar. (DON)

Jakarta— Di tengah riuh deburan ombak Laut Maluku yang tak pernah berhenti, tersimpan sebuah potensi raksasa bernama Blok Masela. Bagi sebagian orang, ia hanyalah angka cadangan gas sebesar 10 TCF. Bagi korporasi, ia adalah peluang keuntungan. Bagi politisi, ia merupakan proyek strategis nasional. Namun bagi Engelina Pattiasina, Blok Masela adalah denyut nadi masa depan anak-anak Maluku.

Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di Ambon dan Jakarta melalui pesan WhatsApp, Engelina Pattiasina mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya memandang proyek Masela bukan semata persoalan teknis industri migas, melainkan tentang keadilan pembangunan bagi masyarakat Maluku.

Pada tahun 2015, ketika skema Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) atau kilang terapung masih dianggap sebagai pilihan paling efisien oleh para ahli dan investor, Engelina melihat adanya aspek penting yang terabaikan.

“Visinya sederhana namun radikal. Kekayaan alam Maluku tidak boleh hanya lewat di atas permukaan laut tanpa menyentuh tanah Maluku,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan kilang di darat bukan sekadar persoalan lokasi investasi, melainkan upaya menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Ia membayangkan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Maluku bagian selatan yang selama ini relatif tertinggal dalam pembangunan.

Lebih dari itu, Engelina membayangkan generasi muda Maluku memiliki kesempatan bekerja dan berkembang di daerah sendiri tanpa harus merantau ke luar daerah. Kehadiran industri berteknologi tinggi diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, menghadirkan transfer pengetahuan dari tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja lokal, serta menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar preferensi lokasi. Ini adalah filosofi pembangunan yang berkeadilan,” katanya.

Yang membuat perjuangan Engelina Pattiasina bersama Archipelago Foundation dinilai istimewa sekaligus menyentuh adalah karena tidak adanya motif kepentingan pribadi di balik advokasi tersebut.

Di tengah praktik lobi dan advokasi kebijakan yang kerap dikaitkan dengan kepentingan bisnis maupun keuntungan tertentu, Engelina memilih jalan berbeda. Ia mengaku mengabdikan waktu, tenaga, pikiran, serta sumber daya pribadinya demi memperjuangkan masa depan masyarakat Maluku.

Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari skeptisisme birokrasi, respons dingin dari korporasi, hingga kompleksitas regulasi nasional. Namun seluruh perjuangan tersebut dilakukan tanpa harapan memperoleh keuntungan pribadi, jabatan, ataupun penghargaan.

“Perjuangan ini lahir dari kecintaan terhadap tanah kelahiran, terhadap masyarakat yang sering berada di pinggiran narasi pembangunan nasional, serta keyakinan bahwa daerah penghasil sumber daya alam berhak memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan yang dimilikinya,” ungkapnya.

Perjuangan Archipelago Foundation kemudian membuahkan hasil. Berbagai data, kajian sosial-ekonomi, dan argumentasi yang mereka susun akhirnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan agar pengembangan Blok Masela dilakukan melalui skema kilang darat (onshore), menggantikan konsep FLNG yang sebelumnya direncanakan.

Keputusan tersebut dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pengembangan Blok Masela dan dipandang sebagai bukti bahwa aspirasi masyarakat sipil dapat memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan nasional.

“Ini bukan hanya kemenangan teknis, tetapi juga kemenangan advokasi masyarakat. Suara rakyat yang disampaikan dengan data, integritas, dan keteguhan hati mampu mengubah kebijakan negara,” kata Engelina.

Kini, memasuki tahun 2026, pengembangan proyek Masela terus berjalan menuju tahap operasional. Harapan akan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, peningkatan pendapatan daerah, serta terciptanya berbagai efek berganda bagi masyarakat mulai terlihat di depan mata.

Namun di tengah perjalanan panjang tersebut, Engelina menilai masih sedikit pihak yang mengetahui siapa saja yang pertama kali memperjuangkan agar proyek Masela dibangun di darat.

Menurutnya, perhatian publik lebih banyak tertuju kepada nama-nama pejabat, pimpinan BUMN, maupun konsultan internasional, sementara peran masyarakat sipil yang ikut mengawal perubahan kebijakan perlahan terlupakan.

“Ini bukan soal penghargaan pribadi. Tetapi sejarah perlu dicatat secara utuh agar generasi mendatang mengetahui bahwa perubahan besar selalu lahir dari perjuangan banyak pihak, termasuk mereka yang bekerja di balik layar,” ujarnya.

Engelina juga menilai bahwa kisah perjuangan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan Maluku. Ia meyakini bahwa kepemimpinan tidak selalu harus hadir melalui jabatan formal, melainkan dapat diwujudkan melalui pengaruh moral, visi jangka panjang, dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Daerah Maluku dapat mendokumentasikan perjalanan sejarah pengembangan Masela secara lebih komprehensif, termasuk kontribusi berbagai elemen masyarakat yang turut memperjuangkannya.

“Maluku mungkin tidak memiliki utang materi kepada mereka yang berjuang. Namun ada utang penghormatan yang perlu diberikan kepada mereka yang telah mengabdikan diri demi masa depan daerah ini,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Engelina menegaskan bahwa warisan terbesar dari perjuangan tersebut bukanlah keuntungan finansial, melainkan keyakinan bahwa suara daerah dapat didengar dan diperjuangkan hingga tingkat nasional.

Ia berharap generasi muda Maluku terus menjaga semangat tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang untuk Maluku. Semoga sejarah mencatat setiap kontribusi yang diberikan demi masa depan daerah dan bangsa,” tutupnya. (By/Red)

TRENGGALEK – Ribuan warga yang terdiri atas pengelola dapur umum, petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, relawan, serta mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Trenggalek, Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

Mereka menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program nasional tersebut dengan disertai tuntutan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima layanan, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan tiga tuntutan utama kepada DPRD Trenggalek. Pertama, mendukung keberlanjutan Program MBG dengan disertai evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan.

Kedua, mereka meminta program dibersihkan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ketiga, massa aksi meminta optimalisasi pelibatan UMKM serta pemanfaatan produk lokal dalam penyediaan bahan pangan Program MBG agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Salah seorang orator dalam aksi menyatakan pihaknya siap melakukan berbagai pembenahan demi menjaga kualitas pelaksanaan program.

Ia juga menegaskan hingga saat ini pelaksanaan MBG di Trenggalek masih terbebas dari kasus keracunan makanan.

“Kami siap melakukan perbaikan-perbaikan. Perlu diketahui, di Trenggalek sampai sekarang masih zero kasus keracunan dan itu akan kami pertahankan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi telah diterima dan akan ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, para mitra pelaksana mendukung keberlanjutan Program MBG dengan tetap membuka ruang evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Mereka berharap program ini tetap dilanjutkan dengan evaluasi. Teman-teman juga sepakat untuk melakukan perbaikan agar pelaksanaan program menjadi lebih baik ke depan,” kata Doding.

Selain menerima aspirasi dari massa aksi, DPRD Trenggalek juga menggelar rapat dengar pendapat bersama mahasiswa, satuan tugas MBG, organisasi perangkat daerah, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas tata kelola Program MBG di Kabupaten Trenggalek.

Doding menjelaskan DPRD siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, meskipun kewenangan dan anggarannya berada di pemerintah pusat.

“Walaupun program ini dari pusat, DPRD memiliki hak pengawasan yang melekat. Semua komisi di DPRD siap melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Menurut Doding, salah satu rekomendasi hasil rapat adalah mendorong satuan tugas MBG agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik korupsi yang menyeret oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, isu tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan pelaksana program di daerah dan berdampak terhadap citra Program MBG secara keseluruhan.

“Harapannya praktik-praktik korupsi di dalam BGN segera diselesaikan. Karena isu-isu itu membuat para pelaku di bawah menjadi resah dan berdampak pada citra program,” ujarnya.

Doding menambahkan, para petani yang turut hadir dalam aksi berharap hasil pertanian dan produk lokal mendapat prioritas dalam memenuhi kebutuhan bahan baku menu Program MBG.

Aspirasi tersebut, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat dampak ekonomi program terhadap masyarakat daerah.

“Tadi ada sekitar tiga ribu orang yang menyampaikan aspirasi. Semuanya kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Evaluasi menyeluruh, pemberantasan korupsi, dan pengutamaan produk lokal menjadi aspirasi yang disepakati bersama,” pungkasnya. (YT/Red)

Editor: Joko Prasetyo