Bantuan Salah Sasaran, Warga Geruduk Balaidesa Sumberbendo: Jamban untuk Perangkat, Amarah untuk Rakyat

TULUNGAGUNG — Pagi yang semula cerah di Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban, mendadak memanas oleh gelombang suara warga. Rabu, 31 Desember 2025, ratusan warga mendatangi kantor balaidesa.

Bukan untuk perayaan akhir tahun, melainkan menuntut kejelasan atas dugaan penyelewengan sejumlah program desa yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Pemicu utama kemarahan warga adalah program jambanisasi yang diduga salah sasaran.

Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu justru disebut dinikmati oleh keluarga perangkat desa.

Fakta ini memantik kekecewaan mendalam, sekaligus mempertebal kecurigaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Warga mengungkapkan bahwa persoalan di Sumberbendo bukanlah kejadian tunggal.

Sejak 2018 hingga 2025, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai tidak transparan. Data administrasi desa dianggap tidak sinkron dengan kondisi riil warga, menimbulkan kebingungan sekaligus kecurigaan.

Program ketahanan pangan berupa pengadaan kambing turut menjadi sorotan. Selain harga pengadaan yang dinilai tidak wajar, warga menuding pengelola program tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar nilai proyek, melainkan simbol rusaknya keadilan dan etika kekuasaan di tingkat desa.

Berdasarkan pantauan awak media, mediasi dilakukan di kantor balaidesa dengan dihadiri Camat Pucanglaban, Kepala Desa Sumberbendo, Kapolsek, Danramil, serta perangkat desa. Meski forum resmi digelar, suasana tetap berlangsung tegang.

Warga mendesak adanya transparansi anggaran dan pertanggungjawaban terbuka, menolak jawaban normatif yang dinilai berputar-putar dan tidak menyentuh substansi persoalan.

Tak berhenti di situ, program bantuan air bersih juga menuai kritik. Bendahara desa menjadi sasaran kemarahan warga, dituding bekerja tanpa akuntabilitas dan mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Di mata warga, amanah publik telah tercemar oleh praktik yang jauh dari prinsip pelayanan.

Apa yang terjadi di Sumberbendo bukan sekadar gejolak lokal. Peristiwa ini mencerminkan krisis moral dalam pengelolaan kekuasaan desa, ketika jabatan publik dijalankan seolah warisan keluarga, bukan mandat rakyat.

Demokrasi desa kehilangan maknanya saat transparansi dan kejujuran dikorbankan demi kepentingan segelintir orang.

Sebagaimana ungkapan warga dalam aksi tersebut, “Kekuasaan tanpa moral hanyalah tirani kecil yang perlahan merusak kehidupan bersama.”

Aksi geruduk balaidesa ini menjadi panggilan nurani, agar pemerintahan desa kembali pada prinsip keadilan, mengembalikan amanah kepada rakyat, dan menghentikan praktik-praktik yang memaksa warga terus menelan pahitnya ketidakadilan. (Red)