Jawa Timur

Bapenda Blitar Tegaskan Pendataan SISMIOP PBB Gratis, Dugaan Pungutan Rp350 Ribu di Sidorejo Disorot

Published

on

BLITAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar menegaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dipungut biaya dari masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya aduan mengenai dugaan penarikan uang sebesar Rp350 ribu per bidang tanah dalam kegiatan SISMIOP di Dusun Kakarejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada Tahun Anggaran 2026.

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Blitar, Imam Solichin, menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SISMIOP tidak membebani masyarakat dengan biaya apa pun.

Menurut Imam, pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan kepada warga dalam proses pendataan tersebut.

“Dalam pelaksanaan SISMIOP tidak ada beban biaya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kami tegaskan sekali lagi, dalam pendataan tersebut tidak ada pungutan,” ujar Imam Solichin, saat dihubungi pada Rabu (18/11).

Penegasan Bapenda tersebut menjadi penting di tengah munculnya aduan masyarakat terkait dugaan penarikan uang sebesar Rp 350 ribu untuk setiap bidang tanah di Desa Sidorejo.

Informasi dugaan pungutan itu sebelumnya disampaikan Ormas BIDIK DPD Jawa Timur setelah menerima aduan warga. Dalam aduan tersebut, seorang kepala dusun berinisial SL disebut-sebut sebagai pihak yang diduga melakukan penarikan uang dalam kegiatan SISMIOP.

Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ormas BIDIK melalui pertemuan Ketua DPD Jawa Timur, Sultan Abimanyu, dengan Camat Ponggok, Yudho Ismaryanto, pada Jumat (13/11) lalu.

Dalam pertemuan itu, Sultan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta agar dugaan penarikan dana tersebut ditelusuri melalui mekanisme pengawasan pemerintahan.

Menurut Sultan, setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang transparan, serta peruntukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak Kecamatan Ponggok disebut akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

Ormas BIDIK DPD Jawa Timur juga berencana membawa aduan masyarakat tersebut ke Inspektorat Kabupaten Blitar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, persoalan itu juga berpeluang diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH).

Sultan menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar dan tujuan penarikan uang yang dipersoalkan.

“Kami ingin persoalan ini menjadi terang. Kalau memang pungutan itu memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sah, silakan dijelaskan secara terbuka kepada warga. Namun, apabila tidak memiliki dasar yang jelas, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga meminta agar proses penelusuran dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta di lapangan, bukan berdasarkan asumsi maupun kepentingan tertentu.

Di sisi lain, penegasan Bapenda Kabupaten Blitar mengenai tidak adanya biaya dalam pendataan SISMIOP menjadi salah satu hal penting untuk diklarifikasi dalam mengungkap aduan tersebut.

Apabila terdapat penarikan uang yang dikaitkan dengan kegiatan pendataan SISMIOP, perlu dipastikan siapa pihak yang melakukan penarikan, apa dasar hukumnya, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.

Hingga berita ini disiarkan, dugaan pungutan Rp350 ribu per bidang di Desa Sidorejo masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun ada atau tidaknya pelanggaran dalam persoalan tersebut.

Bapenda Kabupaten Blitar telah menegaskan bahwa pendataan SISMIOP PBB tidak membebani masyarakat dengan biaya. Sementara itu, klarifikasi dari Pemerintah Desa Sidorejo dan pihak yang disebut dalam aduan masih diperlukan agar persoalan ini dapat terungkap secara objektif.

Transparansi dalam pelaksanaan pendataan objek pajak menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan sekaligus terhindar dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. (JK/Red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Exit mobile version