BLITAR – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2,3 miliar untuk pembangunan kawasan wisata religi di area Majelis Sabilu Taubah (ST) pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam dipastikan tidak dilanjutkan dalam pembahasan APBD 202

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027, pada Senin (9/11).

Rifa’i menegaskan, usulan dana hibah untuk pembangunan kawasan wisata religi tersebut telah dihapus dari rencana alokasi anggaran tahun mendatang.

“Anggaran hibah untuk ST nggak jadi, dihapus,” tegas Muhammad Rifa’i saat memberikan keterangan kepada wartawan usai pembahasan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar.

Meski demikian, Rifa’i menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2027 masih harus dituntaskan sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna. DPRD Kabupaten Blitar menargetkan pengesahan APBD 2027 dapat dilakukan sebelum 30 November 2026.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut membenarkan bahwa alokasi hibah untuk pembangunan kawasan wisata religi Majelis Sabilu Taubah tidak lagi tersedia dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.

Menurut Aryo, dalam forum pembahasan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, telah menyampaikan bahwa rencana alokasi hibah untuk Majelis Sabilu Taubah dipending atau tidak dilanjutkan.

“Ini tadi juga disampaikan dari Bu Sekda, dana hibah untuk ST dipending, artinya tidak tahun ini, jadi tidak ada. Semua masih pembahasan, artinya selama belum diketok, semua masih bisa berubah,” jelasnya.

Kendati APBD 2027 belum disahkan, Aryo menilai peluang dana hibah tersebut kembali masuk dalam alokasi anggaran sangat kecil. Berdasarkan penyampaian Sekda dalam rapat, rencana hibah senilai Rp2,3 miliar itu hampir dipastikan tidak direalisasikan.

Ia menambahkan, anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk hibah tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program atau kegiatan lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Anggaran yang dialokasikan Rp2,3 miliar itu bisa dialokasikan ke kegiatan lain, dan tentunya prioritas kita tetap yang berdampak langsung ke masyarakat,” tandasnya.

Rencana pemberian hibah Rp2,3 miliar untuk pembangunan kawasan wisata religi di area Majelis Sabilu Taubah sebelumnya menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Blitar.

Besarnya anggaran yang direncanakan melalui APBD 2027 memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah pihak mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah, sementara pembahasan mengenai rencana hibah tersebut turut menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial.

Dengan dihapusnya alokasi tersebut, Pemkab Blitar dan DPRD kini memiliki ruang untuk mengevaluasi kembali prioritas belanja daerah dalam penyusunan APBD 2027.

Terlebih, kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai menggunakan uang rakyat.

Meski keputusan penghapusan hibah telah disampaikan dalam forum pembahasan Banggar dan TAPD, kepastian akhir tetap menunggu pengesahan APBD 2027 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Publik kini menantikan ke mana anggaran Rp2,3 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk hibah pembangunan kawasan wisata religi tersebut akan dialihkan, serta program apa yang nantinya menjadi prioritas Pemkab Blitar.(JK/Red)

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto melantik empat pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, pada Rabu (28/10).

Dalam pelantikan tersebut, Rijanto menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Ruang Transit Lantai 2 Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.

Para pejabat yang dilantik mendapat penugasan baru di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintahan kecamatan.

Dalam sambutannya, Rijanto mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan pengabdian.

“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Karena itu, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, utamakan pelayanan kepada masyarakat, dan pastikan setiap kebijakan serta program memberikan manfaat nyata,” katanya.

Menurut dia, pejabat pemerintah dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Rijanto menyampaikan tiga hal yang harus menjadi pedoman para pejabat dalam menjalankan tugas. Pertama, mengutamakan pelayanan masyarakat dengan sikap responsif, ramah, dan solutif. Kedua, membangun budaya kerja inovatif yang berorientasi pada hasil. Ketiga, memberikan keteladanan melalui komunikasi yang baik serta kepemimpinan yang disiplin, kolaboratif, dan berintegritas.

Ia juga mengaitkan pelantikan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan pentingnya semangat persatuan dan pengabdian.

Menurutnya, nilai tersebut perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk membangun birokrasi yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, Rijanto menyoroti penerapan manajemen talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan bahwa pengembangan karier ASN harus dilakukan secara objektif dan profesional dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya minta para pejabat juga memegang teguh nilai dasar ASN BerAKHLAK, menjaga netralitas, menaati kode etik, serta menghindari penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Empat pejabat administrator yang dilantik menempati jabatan baru dengan lingkup tugas berbeda. Berikut nama dan penugasan masing-masing pejabat:

1. Dwi Agus Santoso, S.T., M.M., dilantik sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya, ia menjabat Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.

2. Eko Sumardiyanto, S.E., M.M.A., dilantik sebagai Camat Wonodadi. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

3. Leliana Novianita, S.T., M.Si., dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Kecamatan Wates.

4. Alfandi Yuswantoro, S.IP., M.M., dilantik sebagai Sekretaris Kecamatan Wates. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Sanankulon.

Penempatan tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas koordinasi internal, memperkuat pelaksanaan program pemerintahan, serta mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing unit kerja.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto, berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan tantangan birokrasi yang semakin dinamis.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji empat pejabat administrator tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Blitar Nomor T/800.09.05.10/461/409.7.5/KPTS/2026 dan Nomor T/800.09.05.10/462/409.7.5/KPTS/2026, yang masing-masing ditetapkan pada 27 Oktober 2026.

Melalui penugasan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap kinerja organisasi semakin efektif, budaya kerja semakin profesional, dan pelayanan publik terus meningkat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya.(JK/Red)

BLITAR – Polemik Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar belum menemukan titik temu. Rapat dengar pendapat (hearing) antara empat organisasi pemerintahan desa dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar,pada Jumat (16/10), belum menghasilkan kepastian mengenai tuntutan kenaikan anggaran yang dinilai penting untuk menopang kebutuhan pemerintahan desa.

Empat organisasi yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar tersebut adalah Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Acara tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, serta dihadiri beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Khusna Lindarti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pertemuan itu memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai besaran ADD yang seharusnya dialokasikan dalam rancangan APBD 2027.

Organisasi desa meminta pemerintah mencari ruang penambahan anggaran, sedangkan pemerintah daerah menyatakan perhitungan masih berlangsung dengan mempertimbangkan formula yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Bagi organisasi desa, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan angka dalam dokumen anggaran. Mereka menilai kebutuhan pemerintahan desa harus mendapat perhatian yang seimbang dalam penentuan prioritas belanja daerah.

Ketua PKDI, Rudi Puryono, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya hearing. Ia menilai pertemuan tersebut belum memberikan ruang pembahasan yang cukup untuk menjawab aspirasi organisasi desa.

Menurutnya, DPRD semestinya tidak hanya menunggu rancangan anggaran dari eksekutif, tetapi juga menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan dengan mencermati kebutuhan masyarakat desa.

“Ketika kepentingan mereka berdua ini terakomodasi dan desa dikalahkan, enggak fair dong,” ujar Rudi dalam hearing tersebut.

Ia menegaskan, perjuangan kenaikan ADD bukan semata-mata untuk kepentingan kepala desa, BPD, maupun perangkat desa, melainkan untuk memastikan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi.

Rudi juga menyayangkan tidak adanya tawaran solusi konkret yang menurutnya dapat menjadi jalan tengah dalam pertemuan tersebut.

Salah satu opsi yang ia usulkan adalah penyesuaian alokasi secara bertahap, termasuk kemungkinan penambahan anggaran melalui Perubahan APBD atau P-APBD apabila kondisi keuangan memungkinkan.

Menurutnya, pembahasan semestinya tidak berhenti pada perbedaan pandangan mengenai besaran anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD perlu membuka ruang negosiasi untuk mencari angka yang dapat diterima tanpa mengabaikan kebutuhan desa.

Ketidakpuasan terhadap hasil hearing membuat empat organisasi desa tersebut masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah dan DPRD.

Rudi menyampaikan bahwa pihaknya memberikan waktu sekitar empat hari untuk melihat perkembangan komunikasi dan respons atas aspirasi yang telah disampaikan. Ia juga menyebut telah menyampaikan surat kepada kepolisian terkait rencana penyampaian aspirasi secara terbuka.

Jika tidak ada perkembangan yang dianggap memadai, konsolidasi organisasi desa berpotensi berlanjut menjadi aksi yang lebih besar.

“Kalau teman-teman eksekutif dan legislatif ini paham dan menangkap ini, seharusnya ini tidak perlu terjadi,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa polemik ADD belum selesai setelah hearing. Organisasi desa masih menunggu langkah konkret, sementara keputusan mengenai besaran anggaran 2027 belum ditetapkan.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menjelaskan bahwa penentuan anggaran memiliki mekanisme dan tahapan yang tidak dapat dilewati.

Menurut dia, perencanaan awal APBD berada di tangan eksekutif. DPRD kemudian membahas rancangan tersebut dan menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan pertimbangan terhadap alokasi yang diajukan.

“Yang punya kewenangan untuk penganggaran pertama itu eksekutif,” ujar Rifa’i.

Ia menjelaskan, ADD Kabupaten Blitar sebelumnya telah dianggarkan mendekati 12 persen berdasarkan perhitungan pemerintah daerah. Namun, kondisi keuangan daerah dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor yang turut memengaruhi pembahasan anggaran berikutnya.

Rifa’i juga mengingatkan bahwa penambahan alokasi untuk satu sektor harus memperhitungkan konsekuensinya terhadap program lain yang telah direncanakan.

Jika ADD dinaikkan, kata dia, pemerintah perlu menghitung kembali prioritas belanja agar perubahan tersebut tidak mengganggu kebutuhan pembangunan lainnya.

Meski demikian, Rifa’i belum memberikan kepastian apakah usulan kenaikan ADD akan dipenuhi. Keputusan akhirnya masih bergantung pada pembahasan rancangan anggaran yang diajukan eksekutif.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menyatakan pembahasan ADD untuk tahun anggaran 2027 belum selesai. Pemerintah daerah masih melakukan penghitungan dan koordinasi sebelum menentukan alokasi akhir.

Khusna menjelaskan bahwa besaran ADD berkaitan dengan formula perhitungan berdasarkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai ketentuan yang berlaku.

“Minimal 10 persen. Kita sudah menganggarkan kurang lebih 12 persen,” kata Khusna usai kegiatan kepada awak media.

Ia menegaskan, persentase tersebut harus dipahami berdasarkan komponen yang menjadi dasar penghitungan, bukan sekadar membandingkan nominal anggaran dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Khusna, penyusunan anggaran 2027 sebelumnya menggunakan asumsi anggaran 2026 karena informasi mengenai transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perencanaan.

Setelah dilakukan penghitungan, terdapat komponen yang mengalami perubahan. Karena itu, usulan penambahan ADD masih harus dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan prioritas belanja.

Ketika ditanya apakah besaran ADD masih berpeluang meningkat, Khusna belum memberikan kepastian. Ia menyatakan kemungkinan perubahan tetap terbuka selama proses pembahasan berlangsung.

“Kita akan komunikasi terus, dan tidak perlu melakukan aksi bila semua bisa dibicarakan,“ujarnya.

Hearing tersebut memperlihatkan perbedaan sudut pandang yang belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik.

Organisasi desa meminta pemerintah daerah dan DPRD mencari solusi atas kebutuhan anggaran yang mereka nilai penting bagi keberlangsungan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah menekankan formula perhitungan, kemampuan fiskal, dan prioritas pembangunan sebagai dasar penyusunan anggaran.

Persoalan yang kini menunggu jawaban bukan hanya apakah ADD dapat dinaikkan, melainkan juga sejauh mana pemerintah daerah bersedia membuka ruang pembahasan dan menjelaskan dasar penghitungan anggaran kepada organisasi desa.

Dengan waktu yang diberikan oleh organisasi desa, komunikasi lanjutan antara eksekutif dan legislatif akan menjadi penentu apakah polemik ini dapat diselesaikan melalui pembahasan anggaran atau justru berkembang menjadi aksi penyampaian aspirasi.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada keputusan final mengenai besaran ADD Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2027 maupun kepastian pemenuhan tuntutan kenaikan yang disampaikan empat organisasi desa tersebut.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo