Belanja Modal APBD Lumajang 2026 Baru Terserap 11,58 Persen, PSMP Pertanyakan Percepatan Pembangunan

LUMAJANG – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Hingga Triwulan III, penyerapan belanja daerah tercatat baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2,346 triliun.

Berdasarkan data dalam materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,231 triliun. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp1,115 triliun atau 47,52 persen yang belum terealisasi.

Salah satu pos anggaran yang menjadi perhatian adalah belanja modal. Dari pagu sebesar Rp210,48 miliar, realisasinya baru mencapai Rp24,36 miliar atau sekitar 11,58 persen.

Rendahnya penyerapan belanja modal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pasalnya, belanja modal berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ketua PSMP, Didik, menilai capaian realisasi belanja daerah tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik dan pengadaan aset.

“Ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh OPD, khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar besaran anggaran yang belum terserap, melainkan bagaimana anggaran yang telah direncanakan dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.

“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata, khususnya kepada masyarakat Lumajang,” ungkap Didik.

Selain belanja modal, PSMP juga menyoroti realisasi sejumlah pos belanja lainnya yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data evaluasi tersebut, belanja operasional dengan pagu Rp1.731,39 miliar baru terealisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen. Sementara belanja transfer dari pagu Rp393,87 miliar terealisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen.

Adapun belanja tak terduga dengan pagu anggaran Rp10,96 miliar baru terealisasi Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.

PSMP meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor yang memengaruhi realisasi belanja tersebut. Terutama terkait kemungkinan adanya kendala perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, tender proyek, persoalan teknis, maupun koordinasi antar-OPD.

Menurut PSMP, apabila rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi agar tidak berdampak pada tertundanya pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya diterima masyarakat.

“Semua harus dijelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana APBD yang berasal dari uang rakyat ini digunakan, apakah sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau justru berpotensi menyebabkan tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat,” pungkas Ketua PSMP.

PSMP berharap Pemkab Lumajang segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan realisasi APBD 2026, terutama rendahnya penyerapan belanja modal.

Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran daerah telah digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lumajang.(DD/Red)