Jakarta – Keputusan Rahayu Saraswati mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI atas inisiatif sendiri menjadi sorotan publik. Fenomena ini tergolong langka, terlebih mengingat Saras merupakan generasi muda berprestasi, jarang terlibat kontroversi, dan memiliki rekam jejak politik yang mandiri.

Nama Rahayu Saraswati sendiri memiliki makna yang mendalam. Rahayu, dari bahasa Jawa/Kawi, berarti selamat, sejahtera, aman, dan damai, sedangkan Saraswati, diambil dari nama Dewi Saraswati, dewi pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan dalam budaya Hindu.

Bersama-sama, nama ini melambangkan doa dan harapan agar pemiliknya hidup selamat, sejahtera, bijaksana, dan bermanfaat bagi orang lain. Filosofi ini seolah menjadi cerminan perjalanan politik Saras yang penuh ketekunan dan integritas.

Saras menunjukkan ketekunan dan kerja keras dalam berpolitik. Ia pernah gagal menjadi anggota DPR RI pada 2019, namun tidak menyerah dan berhasil terpilih kembali pada 2024, tanpa mengandalkan hubungan keluarga dengan ketua umum partainya.

Berbeda dengan beberapa anggota DPR RI yang baru-baru ini dinonaktifkan oleh partainya karena tekanan demonstrasi, pengunduran diri Saras mengejutkan banyak pihak, termasuk rekan sejawat dan pengurus partai sendiri.

Keputusan ini menegaskan sikap independen dan karakter yang kuat, jauh dari budaya menunggu titah atau berlindung pada ketua partai.

Alasan mundurnya Saras terkait kritik yang muncul di media sosial terhadap wawancaranya dalam sebuah podcast. Padahal, kritik ini masih dapat diperdebatkan dan tidak melibatkan pamer kekayaan, gaya hidup hedon, atau pernyataan kontroversial.

Dalam podcast tersebut, Saras menyarankan generasi muda untuk tidak sekadar menunggu kesempatan kerja dari pemerintah, tetapi memanfaatkan keterampilan masing-masing untuk menjadi wirausahawan, sekaligus membantu menciptakan lapangan kerja. Sayangnya, pesan ini kerap dipelintir di media sosial sebagai kritik yang “tidak cerdas.”

Meski demikian, keputusan Saras patut diapresiasi. Ia memilih mundur sebagai bentuk teladan bagi pejabat negara, mengedepankan budaya malu dan tanggung jawab, sesuatu yang masih jarang dijumpai di Indonesia, kecuali jika ada demonstrasi besar yang menuntut mundur.

Filosofi nama Rahayu Saraswati seolah menegaskan prinsip hidupnya, selalu menjaga kesejahteraan, kebijaksanaan, dan integritas, bahkan saat menghadapi tekanan publik.

Budaya malu dan akuntabilitas yang tinggi sudah menjadi standar di beberapa negara, misalnya Jepang, di mana pejabat transportasi kerap meminta maaf dan mundur jika terjadi keterlambatan kereta.

Keteguhan Saras mengingatkan pentingnya menempatkan integritas di atas ambisi kekuasaan atau kenikmatan pribadi.

Seperti yang dikatakan Saras, “Berjuang demi bangsa tidak harus menjadi anggota DPR!”

Keputusannya menjadi pelajaran penting, tidak semua anggota DPR kehilangan integritas, dan generasi muda tetap bisa mencontoh teladan kepemimpinan yang bertanggung jawab, sebagaimana makna dari namanya sendiri. (By/red)

Oleh: Laksamana Sukardi.

Jakarta — Polri menggelar Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus” pada Jumat, 12 September 2025 Kegiatan ini dipimpin Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto dan diikuti lebih dari 800 peserta dari seluruh jajaran kepolisian.

Forum menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Mahfud MD dan Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.

Dalam paparannya, Komjen Chryshnanda menekankan pentingnya transformasi pendidikan Polri berbasis moralitas, literasi, dan dialog peradaban.

“Polri harus mampu membentuk polisi yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital serta post-truth. Smart policing dan media policing adalah kunci, namun yang terpenting adalah menjaga kepercayaan publik dengan menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD menyoroti tantangan moril anggota Polri yang kerap menghadapi tekanan publik dan media sosial.

“Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” pungkasnya.

Forum ini menjadi wadah refleksi untuk memulihkan semangat, memperkuat profesionalisme, dan meneguhkan komitmen Polri sebagai institusi penegak hukum yang tegas sekaligus humanis, demi memperkokoh kepercayaan publik dan menjaga keutuhan NKRI. (By/Red)

Jakarta— Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Pol Dr. Anwar, S.I.K., M.Si., menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata dia, telah menginisiasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program tersebut.

“Polri tidak tinggal diam. Kami turut membantu pemerintah dengan membangun SPPG untuk mendukung program MBG. Hingga saat ini sudah ada 464 unit yang dibangun bersama MBG, dan lebih dari 40 di antaranya sudah beroperasi,” ungkap Irjen Anwar, Kamis (11/9/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG akan menjadi investasi besar bagi generasi mendatang. “Harapannya, kebutuhan gizi anak-anak Indonesia bisa terpenuhi sejak dini. Inilah yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas,” ujar mantan Kapolda Bengkulu itu.

Selain itu, Anwar juga menekankan pentingnya pembinaan SDM Polri sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.. Menurutnya, perhatian Kapolri dalam pengembangan SDM sangat besar, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan karier, hingga pemberian reward and punishment.

Ia mencontohkan, salah satu bentuk perhatian tersebut adalah keterlibatan SDM Polri dalam program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Bidang SDM diminta untuk mengawal program ketahanan pangan sampai ke jajaran bawah, dari tingkat Mabes hingga Polres dan Polsek,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa Polri mendapat target mendukung penanaman jagung seluas 1 juta hektare. Target tersebut selaras dengan rencana Presiden yang mencanangkan penghentian impor jagung di akhir tahun ini.

“Jika terealisasi, maka bisa menghasilkan sekitar 4 juta ton. Satu juta ton disiapkan sebagai cadangan pangan, sementara sisanya untuk didistribusikan kepada masyarakat,” jelas Anwar. (By/Red)