Jakarta— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menghadapi gejolak internal yang kembali menyita perhatian publik nasional.

Keputusan Rais Syuriyah PBNU untuk memberhentikan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memicu perdebatan sengit di kalangan Nahdliyin dan elite organisasi.

Bagi sebagian pihak, langkah ini merupakan bentuk koreksi struktural, namun bagi yang lain justru menimbulkan kekhawatiran atas stabilitas organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menanggapi pemberhentian dirinya, Gus Yahya dengan tegas menyatakan bahwa keputusan itu tidak sah secara konstitusional.

Ia menilai penyelesaiannya harus kembali pada mekanisme tertinggi organisasi.

“Tidak ada jalan keluar selain mari kita bersama-sama menyelenggarakan muktamar. Jadwalnya tidak lama,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Kantor PBNU Jakarta, 28 November.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menolak wacana yang menempatkan dirinya sebagai Penjabat Ketua Umum.

Ia menegaskan bahwa seluruh kewenangan berada di tangan Syuriyah sebagai otoritas tertinggi.

“Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” kata Gus Ipul, yang juga tengah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Konflik yang terjadi tidak hanya terkait persoalan kepemimpinan, tetapi juga dikaitkan dengan isu ekonomi.

Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus tokoh NU, Said Abdullah, menyebut bahwa perseteruan internal tersebut diduga turut dipicu oleh perebutan kepentingan terkait pengelolaan tambang batu bara.

“Konflik itu menjadi berita terbuka di mana-mana, disertai saling pecat-memecat. Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” ujarnya dengan nada kritik.

Di tengah memanasnya situasi, PBNU juga memutuskan memberhentikan penasihat khusus bidang internasional, Charles Holland, yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan Israel.

Keputusan ini diambil untuk menjaga sensitivitas politik luar negeri PBNU, terutama dalam isu Palestina yang sangat penting bagi umat Islam Indonesia.

Respons masyarakat terhadap konflik ini pun beragam. Sebagian warga Nahdliyin menganggap dinamika tersebut sebagai hal wajar dalam organisasi besar.

Namun tidak sedikit pula yang menilai perpecahan ini dapat mengurangi peran PBNU sebagai penyangga moral bangsa.

Di tingkat daerah, PBNU dipandang bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga mitra sosial yang banyak membantu pendidikan, pemberdayaan, dan ekonomi masyarakat.

Kekisruhan di pusat dikhawatirkan dapat mengurangi energi organisasi dalam menjalankan program-program tersebut.

PBNU kini berada pada titik krusial. Organisasi ini dituntut mampu mengelola dinamika internal secara dewasa, menjaga khidmah, serta memperkuat peran sosialnya di tengah masyarakat.

Transformasi organisasi yang digagas Gus Yahya mulai dari rotasi jabatan hingga adaptasi terhadap perubahan zaman menjadi ujian besar apakah PBNU dapat mempertahankan kepercayaan publik dan tetap menjadi rumah besar umat. (Abd/Red)

JAKARTA – Petarung Yonif 2 Marinir turut hadir dan mengikuti Apel Khusus yang dipimpin langsung oleh Komandan Brigif 1 Marinir Kolonel Marinir Alim Firdaus, S.H., M.Tr.Hanla., M.M.. yang bertempatan di Lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, (26/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran prajurit di bawah Brigif 1 Marinir sebagai bentuk konsolidasi, penyampaian arahan, serta penekanan kedinasan dari pimpinan kepada seluruh personel, Para prajurit Yonif 2 Marinir yang hadir menunjukkan sikap responsif dan penuh semangat selama kegiatan berlangsung. Kehadiran mereka menjadi wujud nyata komitmen satuan dalam menyimak arahan pimpinan sebagai dasar pelaksanaan tugas harian maupun operasi.

Selain penyampaian arahan, apel khusus juga dimanfaatkan untuk olahraga bersama Prajurit Brigif 1 Marinir dengan berlari mengelilingi Ksatrian Marinir Cilandak yang bertujuan menjaga soliditas dan kekompakan antar satuan di jajaran Brigif 1 Marinir.

Kehadiran Petarung Yonif 2 Marinir dalam apel ini menegaskan kesiapan dan konsistensi satuan dalam mendukung kebijakan, instruksi, dan program pembinaan yang ditekankan oleh Danbrigif 1 Marinir.

Pada kesempatan tersebut Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. menyampaikan “Sebagai prajurit Yonif 2 Marinir, kita harus selalu siap menerima setiap arahan dari pimpinan. Apel khusus ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat disiplin, serta memastikan kita semua berada pada garis komitmen yang sama dalam menjaga kehormatan Korps,” ujar Danyonif 2 Marinir. (Tim/Red)

Jakarta— Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas bagi 400 Guru Bimbingan Konseling (BK) SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan aman dan bebas dari kekerasan maupun paparan paham radikal.

“Sekolah perlu menjadi benteng nilai kebangsaan dengan memastikan seluruh warganya—guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik berperan aktif menjaga lingkungan belajar dari pengaruh intoleransi, kekerasan, serta konten negatif digital,” kata Dr. Nahdiana, S.Pd., M.Pd., Kadisdik Prov. DKI Jakarta.

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakilkan oleh Kombespol Moh Dofir, S.Ag., M.H., sebagai Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, menegaskan bahwa perundungan (bullying) tidak boleh lagi dianggap masalah ringan.

”Bullying, trauma, dan kerentanan ekstremisme harus ditangani sejak dini,” ujarnya.

Dr. Naomi Soetikno, S.Psi., M.Pd., Psikolog, menekankan bahwa memahami dinamika psikologis anak adalah fondasi penting dalam menangani kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan kelompok radikal.

“Guru BK diharapkan mampu menjadi early detector terhadap kondisi psikologis siswa,” katanya.

Prima Dea Pangestu, M.Pd., perwakilan kementerian PPPA, menegaskan bahwa guru BK memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, pencegahan eksploitasi, serta penguatan sikap moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Solahudin, Akademisi & Peneliti jaringan Teror, menyoroti bahwa anak-anak saat ini hidup dalam dua dunia sekaligus fisik dan virtual di mana dunia virtual menyimpan ancaman yang lebih sulit dilihat oleh orang tua maupun guru.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sekolah sebagai ruang aman dan bebas ekstremisme, serta meningkatkan kemampuan guru BK dalam mendeteksi dini dan mencegah kekerasan dan radikalisme di lingkungan pendidikan. (DON/Red)