Connect with us

Redaksi

Kesehatan Dijadikan Alat Pencitraan, Rakyat Kecil Tulungagung Menanggung Derita

Published

on

TULUNGAGUNG— Di Kabupaten Tulungagung, sektor kesehatan kerap dipamerkan sebagai keberhasilan pemerintah daerah. Peresmian gedung, seremoni program, hingga unggahan media sosial pejabat seolah menunjukkan pelayanan kesehatan yang maju dan berpihak pada rakyat.

Namun di balik narasi manis tersebut, kenyataan di lapangan justru menyisakan luka, masyarakat kecil masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.

Bagi warga kelas bawah, sakit bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan biaya, akses, dan perlakuan. Antrean panjang di fasilitas kesehatan, pelayanan yang lambat, minimnya tenaga medis, hingga prosedur berbelit masih menjadi keluhan sehari-hari.

Ironisnya, keluhan ini seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk pencitraan yang terus diproduksi pemerintah daerah.

Program kesehatan sering diumumkan dengan bahasa bombastis, namun implementasinya jauh dari harapan.

Di atas kertas, layanan disebut mudah dan gratis. Di lapangan, masyarakat dipaksa berhadapan dengan sistem yang kaku, informasi yang tidak jelas, dan perlakuan yang terkadang tidak adil. Yang kuat dan “punya akses” dilayani cepat, sementara rakyat kecil diminta bersabar tanpa kepastian.

Lebih menyedihkan lagi, kritik dari masyarakat kerap dianggap sebagai serangan, bukan sebagai jeritan minta tolong.

Pemerintah daerah terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada mengakui persoalan mendasar. Seolah yang terpenting bukan bagaimana rakyat dilayani, tetapi bagaimana pemerintah terlihat berhasil.

Pencitraan telah menggeser esensi pelayanan publik. Kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar warga berubah menjadi komoditas politik. Ketika kamera menyala, pelayanan tampak ramah.

Ketika kamera mati, masyarakat kembali berhadapan dengan realitas pahit, antre, menunggu, dan berharap.

Masyarakat kecil Tulungagung bukan tidak tahu berterima kasih. Mereka hanya menuntut hak yang dijamin, layanan kesehatan yang cepat, adil, dan bermartabat.

Mereka tidak butuh baliho keberhasilan, tidak perlu seremoni berlebihan. Yang mereka perlukan adalah dokter yang tersedia, obat yang cukup, dan sistem yang berpihak pada pasien, bukan pada kepentingan citra.

Jika pemerintah daerah terus menjadikan kesehatan sebagai alat pencitraan, maka korban berikutnya bukan sekadar angka statistik, melainkan nyawa manusia.

Pemerintah harus berani berhenti bersembunyi di balik narasi keberhasilan dan mulai turun menghadapi kenyataan. Sebab kesehatan bukan panggung politik, melainkan urusan hidup dan mati rakyat kecil.

Tulungagung tidak membutuhkan pemerintah yang pandai tampil, tetapi pemerintah yang berani bekerja jujur dan berpihak.

Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa di tengah gegap gempita pencitraan, masyarakat kecil dibiarkan menanggung derita dalam diam. (Red)

Penulis: Donny Docken, Seorang Jurnalis dan juga sebagai Pimpinan Redaksi 90detik.com.

Editor: Joko Prasetyo

Redaksi

OTT KPK Sasar Bupati dan Wabup Rejang Lebong, Diduga Terkait Suap Proyek Daerah

Published

on

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah daerah. Namun, detail proyek serta nilai dugaan suap masih dalam pendalaman penyidik.

“Diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa(10/3).

Budi menambahkan informasi lebih lengkap mengenai proyek yang terlibat, termasuk dinas terkait dan besaran nilai proyek, akan disampaikan dalam konferensi pers resmi KPK.

Saat ini, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong bersama tujuh orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penangkapan ini menjadi bagian dari rangkaian operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan sejumlah OTT yang menyasar berbagai sektor, mulai dari dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, kasus pemerasan proyek di Pemerintah Kota Madiun, hingga pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Selain itu, KPK juga mengungkap kasus terkait restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, dugaan penyimpangan importasi barang tiruan yang melibatkan pejabat Bea Cukai, hingga perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

Teranyar sebelum OTT di Rejang Lebong, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk periode anggaran 2023–2026.

OTT terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang diumumkan pada 10 Maret 2026 ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK pada tahun ini. (By/Red)

Continue Reading

Redaksi

Ironi MBG di Tulungagung: Anak PAUD Disuguhi Buah Busuk Berbelatung

Published

on

TULUNGAGUNG— Program Makan Bergizi (MBG) yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak justru menuai sorotan di Kabupaten Tulungagung.

Makanan yang dibagikan kepada anak-anak PAUD di Karanganom, Kecamatan Kauman, dilaporkan dalam kondisi tidak layak konsumsi setelah ditemukan buah naga busuk yang dipenuhi belatung.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 9 Maret 2026, saat pembagian menu MBG kepada para siswa PAUD. Dalam paket makanan yang dibagikan, anak-anak menerima menu berupa tempe, tahu, ayam goreng, serta potongan buah naga sebagai pelengkap gizi.

Namun salah satu orang tua murid, inisial SW, mengaku terkejut ketika mengetahui kondisi buah yang diterima anak-anak tersebut.

Dirinya menyebut sebagian buah naga yang dibagikan sudah rusak dan tidak layak dimakan.

“Ini baru pertama kali dibagikan, tapi ternyata banyak buah naganya sudah busuk dan ada belatungnya,” ujar SW dengan nada kecewa.

Temuan itu langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua murid. Mereka menilai program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak seharusnya diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat, terutama terkait kualitas bahan makanan sebelum didistribusikan kepada peserta didik usia dini.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung, Sabrina Maharani, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan cepat dengan mengganti buah yang bermasalah.

“Untuk hal ini sudah ada penanganan cepat dengan melakukan penggantian buah baru kepada penerima manfaatnya,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com Rabu(11/3).

Meski telah dilakukan penggantian, peristiwa ini tetap memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dalam distribusi makanan pada program MBG, khususnya terkait standar kelayakan bahan pangan sebelum sampai ke tangan anak-anak.

Mengingat sasaran program ini adalah siswa usia dini, aspek keamanan dan kualitas makanan menjadi hal yang sangat krusial. Para orang tua berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan pengelolaan program benar-benar dijalankan secara serius demi kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Karanganom belum memberikan keterangan resmi terkait asal bahan makanan maupun pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan menu tersebut. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Warga Tulungagung Gerah! Proyek Berubah Jadi “Hantu Debu”, Bupati Angkat Bicara

Published

on

TULUNGAGUNG – Impian warga mendapatkan jalan mulus di ruas Wonorejo–Sumbergempol harus kandas oleh pemandangan kontras.

Alih-alih menikmati kenyamanan aspal baru, masyarakat justru harus gigit jari akibat ulah truk-truk pengangkut material proyek yang disebut-sebut sebagai Koperasi Desa Merah Putih.

Pasalnya, kawasan bekas bangunan SD yang kini diratakan itu berubah menjadi “neraka debu”. Lalu lalang truk tak hanya menyisakan polusi udara, tetapi juga memicu kemarahan warga yang merasa terancam kesehatannya.

“Jalan mulus sekarang jadi sumber petaka! Truk-truk gila lewat kapan saja, debu tebal di mana-mana. Kami ini mau sehat atau malah sakit kalau terus-terusan begini?” ujar seorang warga dengan nada kesal kepada awak media, pada Senin (9/3).

Keluhan warga ini sontak menjadi perbincangan panas di media sosial dan grup-grup WhatsApp warga sekitar.

Tak tinggal diam, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, langsung bereaksi keras. Dengan nada tegas, orang nomor satu di lingkup Pemkab ini buka suara dan menyentil para pengusaha truh nakal yang diduga menjadi biang kerok kerusakan jalan.

“Ini sudah keterlaluan, Saya minta media ikut turun tangan mengawasi. Jalan kita ini bukan tempat adu balap truk bermuatan 13 ton, padahal batasnya cuma 8 ton. Kalau begini caranya, habis infrastruktur kita,” tegasnya saat dihubungi terpisah.

Tak hanya berhenti di situ, Bupati berjanji akan segera mengerahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyapu bersih jalan-jalan yang terkontaminasi tanah. Instruksi pembersihan disebutnya akan dilakukan dalam waktu dekat demi mengembalikan kenyamanan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, proses pembangunan di lokasi bekas SD Wonorejo masih berlangsung.
(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending