BLITAR – Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tipikor (BIDIK) menggelar perayaan Milad ke-9 di kawasan Wisata Kampung Coklat, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (29/11/2025).

Acara yang mengusung semangat nasionalisme ini dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Tema besar “Bangkitkan! Jiwa Nasionalisme Cinta Tanah Air Menuju Indonesia Lebih Maju Bersih dari Tindak Pidana Korupsi” menandai komitmen organisasi tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPP BIDIK, Alamsyah, Sekretaris Jenderal Rona Budiman, perwakilan OPD Blitar Raya,anggota DPRD, Forkopimda, serta undangan lainnya.

Acara puncak ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD BIDIK Jatim, Sultan Abimanyu, yang kemudian diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum BIDIK, Alamsyah.

Pemotongan tumpeng dalam perayaan Milad ke-9 Ormas BIDIK di Blitar, (dok/JK).

Dalam sambutannya, Ketua DPD BIDIK Jawa Timur, Sultan Abimanyu, menegaskan komitmen organisasinya untuk membangun sinergi yang humanis dengan pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami bersifat humanis. Apabila kami mempunyai satu hal untuk didiskusikan, jangan dijadikan suatu beban. Jika ada kritik dan saran, tolong disampaikan,” tegas Sultan Abimanyu di hadapan para hadirin.

Ia juga berpesan kepada seluruh kader BIDIK untuk senantiasa menjaga martabat dan nama baik organisasi dengan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam setiap aksi tugas di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum BIDIK, Alamsyah, dalam pidatonya mengungkapkan perjalanan sembilan tahun organisasi itu penuh dengan tantangan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kota Blitar yang telah menjadi tuan rumah perayaan milad kali ini.

“Selama 9 tahun perjalanan kami tentunya tidak mudah. Alhamdulillah Blitar sebagai perayaan yang ke-9 menjadikan apresiasi kami di DPP,” ujarnya.

Dijelaskannya, BIDIK yang berpusat di Jawa Barat kini telah memperluas jangkauannya dengan memiliki struktur organisasi di berbagai provinsi, mulai dari Sumatera, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa, hingga Sulawesi. Keberadaan BIDIK, ditegaskannya, adalah untuk menjadi mitra strategis aparatur pemerintah dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi.

DPP BIDIK juga memberikan penghargaan kepada DPD Jawa Timur beserta jajarannya yang dinilai sukses menyelenggarakan peringatan Milad ke-9. (JK/Red)

Tulungagung – Sebuah truk tangki pengangkut BBM terguling ke parit di Jalur Lintas Selatan (JLS) arah Pantai Midodaren, Kecamatan Besuki, Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB. Truk tersebut gagal menanjak, kehilangan tenaga, lalu mundur tak terkendali hingga akhirnya terbalik. Saat polisi tiba di lokasi, sopir sudah tidak ditemukan.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Mohammad Taufik Nabila mengatakan kondisi truk dalam keadaan terbalik tanpa pengemudi di sekitar lokasi. Evakuasi memakan waktu berjam-jam. Petugas baru bisa memindahkan sekitar 6.000 liter solar ke truk kosong pada pukul 10.00 WIB sebelum kendaraan ditarik ke gudang laka Satlantas.

Dalam pemeriksaan administrasi, polisi menemukan kejanggalan serius. Plat nomor AG 9462 UT yang menempel di truk tidak cocok dengan data STNK yang seharusnya AG 9642 UT. Warna kendaraan juga berbeda antara dokumen dan kondisi sebenarnya. Polisi memastikan pelat nomor tidak sesuai merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana dua bulan atau denda Rp500 ribu. Selain itu, nopol yang terpasang tercatat mati pajak sejak 2018, sementara STNK asli kendaraan justru masih aktif hingga 2029.

Sementara itu pencarian sopir terus dilakukan, namun hingga kini keberadaannya misterius. Informasi yang menyebut sopir sempat dirawat di puskesmas tidak terbukti setelah polisi mengecek tiga puskesmas dan dua rumah sakit tanpa hasil. Polisi belum bisa memastikan apakah sopir melarikan diri atau mengalami luka dan belum terdeteksi.

Di sisi lain, legalitas 6.000 liter solar yang diangkut juga menjadi sorotan. Sampel BBM sudah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dan laboratorium pembanding lainnya. Polisi belum bisa memastikan apakah solar tersebut masuk kategori subsidi atau industri, mengingat prosedur distribusi dua jenis BBM itu diatur ketat. Pihak yang mengaku dari PT Ganani—pemilik kendaraan—telah menghubungi polisi dan diminta hadir dengan membawa dokumen lengkap serta sopir yang bertanggung jawab.

Kepala Unit Meteorologi Legal Tulungagung, Mohammad Salman, menilai pengangkutan BBM tersebut tidak sesuai ketentuan karena truk tidak dilengkapi label atau keterangan jenis BBM. Insiden ini memicu perhatian publik karena berpotensi terkait penyimpangan distribusi bahan bakar. Polisi menegaskan penyelidikan akan dilanjutkan sampai tuntas, baik terkait status solar maupun pelanggaran administrasi kendaraan yang ditemukan.

Hilangnya sopir dan temuan dokumen kendaraan yang tidak sesuai membuat kasus ini semakin janggal. Publik kini menunggu hasil uji laboratorium yang akan mengungkap apakah solar tersebut benar untuk kebutuhan industri atau justru solar subsidi yang disalurkan secara ilegal.

Menjadi sebuah pertanyaan besar, akankah kasus ini dapat membuka tabir kelangkaan BBM subsidi yang selama ini menghantui masyarakat Tulungagung, serta membuka tabir siapakah sosok kuat dibelakang penyelundupan BBM bersubsidi. Masyarakat Tulungagung menunggu gerak cepat dan tegas Polres Tulungagung untuk tidak tebang pilih. (Abd/Red)

Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak resmi menutup kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Anyaman) Tahun 2025 yang berlangsung selama lima hari di Hotel Sahid Mariat, Jalan Ahmad Yani, Distrik Sorong Kota, Jumat (28/11/2025). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial PBD, Dr. Anace Nauw, SH, MA, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu implementasi nyata visi Gubernur Papua Barat Daya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat, khususnya mama-mama Papua.

Ketua panitia kegiatan, Markus Solossa, S.Sos, yang juga Kabid Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan teknik dasar anyaman menggunakan bahan lokal berjalan dengan baik dan penuh antusiasme peserta. Materi pelatihan meliputi:

1. Teknik dasar anyaman dari bahan lokal
2. Pengenalan pola dan desain kerajinan
3. Dasar-dasar usaha, kecil dan pemasaran
4. Praktik langsung serta evaluasi kemampuan peserta.

Selama pelatihan, peserta menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka mampu menghasilkan berbagai produk anyaman, memperkuat jaringan komunikasi antarpeserta, dan mendapat penilaian positif dari instruktur.

“Produk yang dihasilkan memiliki potensi nilai jual. Peserta antusias dan aktif. Kami akan terus melakukan pendampingan bagi mama-mama Papua, terutama yang telah mengikuti pelatihan ini,” ujar Solossa.

Dalam penyampaiannya, Markus Solossa juga menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak akan melepas peserta begitu saja setelah pelatihan selesai. Tenaga pendamping kesejahteraan sosial (TKSK) di berbagai distrik akan dilibatkan untuk membantu perkembangan usaha peserta di lapangan.

Dinas Sosial juga telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa penyediaan bahan penunjang, alat, dan peralatan produksi yang akan diusulkan melalui program tahun 2025–2026. Hal ini menjawab kebutuhan peserta yang menginginkan penggunaan bahan lokal dan dukungan mesin produksi untuk meningkatkan kualitas produk.

“Kami akan mencari mitra usaha yang siap menampung hasil karya mama-mama Papua. Potensinya besar, apalagi Papua Barat Daya merupakan pintu wisata seperti Raja Ampat, tempat turis dari mancanegara melihat langsung hasil kerajinan masyarakat kita,” tambahnya.

Hotel Sahid Mariat telah menyatakan kesediaan bekerja sama menampilkan produk mama-mama Papua sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif lokal.

Kepala Dinas Sosial, Dr. Anace Nauw, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melihat langsung potensi masyarakat. Ia menekankan bahwa pelatihan ini selaras dengan visi misi Gubernur dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Anace berpesan agar pemerintah daerah terus membuka ruang pemasaran, termasuk membangun kerja sama dengan hotel-hotel di Sorong serta meminta pihak pengelola bandara menyediakan ruang khusus menampilkan produk kerajinan mama-mama Papua.

“Saya mau kita punya spot khusus di bandara, terutama lantai 2, supaya hasil anyaman mama-mama Papua dilihat dan dibeli oleh pengunjung dari seluruh Nusantara dan mancanegara. Ini bagian penting dari pendampingan, bukan hanya melatih lalu melepas,” tegasnya.

Anace juga meminta agar tahun depan program tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pemberian modal dan bahan baku, pendampingan produksi, hingga pembukaan akses pasar yang konsisten.

Dalam arahannya, Anace dan tim Dinas Sosial menyoroti perlunya pembentukan sanggar atau kelompok usaha untuk memaksimalkan penggunaan mesin produksi yang direncanakan akan dibeli tahun depan. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat bekerja secara berkelompok, lebih produktif, dan lebih mudah ditangani oleh pendamping pemerintah.

“salah satu contoh di kabupaten Wamena sudah menggunakan mesin untuk menghasilkan kerajinan tingkat tinggi. Kita juga harus bisa. Mesin tidak bisa diberikan kepada satu orang, tetapi harus digunakan dalam kelompok. Kita akan rencanakan pengadaan empat mesin untuk dua kabupaten peserta tahun ini,” jelasnya.

Tahun ini peserta berjumlah 20 orang, masing-masing 10 dari Sorong Selatan dan 10 dari Maybrat. Tahun depan, peserta akan diambil dari kabupaten lain di Papua Barat Daya, sehingga program ini terus berkembang dari tahun ke tahun.

Pelatihan Sebagai Bagian dari Visi Besar Pembangunan Papua Barat Daya
Anace menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis tradisi dan budaya lokal. Ia memberikan apresiasi kepada para peserta yang rela meninggalkan keluarga dan anak demi mengikuti pelatihan selama lima hari penuh.

“Ini pekerjaan mulia. Mama-mama Papua ini adalah pelaku utama ekonomi keluarga. Mereka sudah berkorban datang dan tinggal lima hari di hotel demi belajar. Pemerintah sangat menghargai dan akan terus mendukung,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa menjadi agenda rutin tahunan yang tidak hanya melatih, tetapi juga memastikan hasil pelatihan benar-benar berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.

Dengan ditutupnya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif berbasis anyaman. Ke depan, pemerintah akan memperluas cakupan pelatihan, memperkuat pendampingan, membuka akses pasar, hingga memfasilitasi penggunaan teknologi mesin untuk meningkatkan kualitas produksi mama-mama Papua. (Tim/Red)