Connect with us

Nasional

Calon DPD RI Jatim, Apresiasi Pakta Integritas Diteken Pemkot Blitar, Kejaksaan dan Polres Blitar

Published

on

 

BLITAR, 90detik.com- Aksi Demo yang dilakukan oleh Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) pada (21/12) lalu, berhasil membuat Pemkot Blitar, Kejaksaan serta Polres Blitar untuk meneken pakta integritas.

Untuk tata kelola pemerintahan bersih serta demokrasi yang terbebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga bisa terwujud pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik.

Mohammad Trijanto yang memimpin aksi massa kemarin. Saat di temui di rumahnya pada Selasa ( 26/12), mengatakan pakta integritas yang disodorkan oleh masa aksi saat demo di ketiga instansi tersebut terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang terbebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menurutnya bahwa saat ini perlu adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang terbebas dari KKN. Karena tahun 2024 nanti merupakan tahun politik dimana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilaksanakan.

“Kami menghimbau kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum untuk menjalankan pemerintahan dan demokrasi yang bersih dan transparan terbebas dari unsur KKN. Karena sebentar lagi pada bulan Pebruari 2024 merupakan tahun politik dimana pileg dan pilpres akan digelar,” ujar Trijanto.

Trijanto menambahkan bahwa aksi yang dilakukan kemarin itu sebagai salah satu peringatan kepada Pemkot Blitar, Kejaksaan dan Polres Blitar untuk netral dalam fungsinya sebagai aparat pemerintah.

“Karena bukan tidak mungkin dalam tahun politik ini, ada alat pemerintahan dan alat negara digunakan dalam pesta demokrasi,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Ketua Ratu Adil dan calon DPD RI Jatim dengan nomor urut 13 ini, juga mengatakan bahwa inti dari aksi yang dilakukan kemarin adalah terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparansi dalam hal penegakkan supremasi hukum yang mengedepankan prinsip hukum yang bersih.

“Intinya kita kemarin menginginkan adanya transparansi dan tata kelola yang baik pada pemerintahan Pemkot Blitar, Kejaksaan dan juga Polres Blitar,” ungkapnya.

Trijanto juga menjelaskan, bahwa dalam poin pakta integritas yang diajukan dan sudah ditandatangani oleh Pemkot Blitar, Kejaksaan dan juga Polres Blitar diantaranya, mengedepankan prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, visi misi strategis pemerintahan, kepastian hukum, keadilan sosial dan efektivitas pemerintahan.

Kemudian, mewujudkan wilayah pemerintahan Kota/Kabupaten Blitar bersih dari KKN, melawan segala bentuk mafia hukum dan peradilan yang bisa merusak rasa keadilan di masyarakat. Melaksanakan perintah undang-undang yang mewujudkan tata kelola yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.

Terakhir, membangun supermasi hukum yang adil, mewujudkan pemilu bersih tanpa money politik dan melaksanakan pakta integritas secara konsisten dan bertanggungjawab. (Red/JK)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Kepala Dinas Sosial PBD Resmi Tutup Pelatihan Anyaman 2025: Dorong Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Mama-Mama Papua

Published

on

Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak resmi menutup kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Anyaman) Tahun 2025 yang berlangsung selama lima hari di Hotel Sahid Mariat, Jalan Ahmad Yani, Distrik Sorong Kota, Jumat (28/11/2025). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial PBD, Dr. Anace Nauw, SH, MA, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu implementasi nyata visi Gubernur Papua Barat Daya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat, khususnya mama-mama Papua.

Ketua panitia kegiatan, Markus Solossa, S.Sos, yang juga Kabid Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan teknik dasar anyaman menggunakan bahan lokal berjalan dengan baik dan penuh antusiasme peserta. Materi pelatihan meliputi:

  1. Teknik dasar anyaman dari bahan lokal
  2. Pengenalan pola dan desain kerajinan
  3. Dasar-dasar usaha, kecil dan pemasaran
  4. Praktik langsung serta evaluasi kemampuan peserta.

Selama pelatihan, peserta menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka mampu menghasilkan berbagai produk anyaman, memperkuat jaringan komunikasi antarpeserta, dan mendapat penilaian positif dari instruktur.

“Produk yang dihasilkan memiliki potensi nilai jual. Peserta antusias dan aktif. Kami akan terus melakukan pendampingan bagi mama-mama Papua, terutama yang telah mengikuti pelatihan ini,” ujar Solossa.

Dalam penyampaiannya, Markus Solossa juga menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak akan melepas peserta begitu saja setelah pelatihan selesai. Tenaga pendamping kesejahteraan sosial (TKSK) di berbagai distrik akan dilibatkan untuk membantu perkembangan usaha peserta di lapangan.

Dinas Sosial juga telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa penyediaan bahan penunjang, alat, dan peralatan produksi yang akan diusulkan melalui program tahun 2025–2026. Hal ini menjawab kebutuhan peserta yang menginginkan penggunaan bahan lokal dan dukungan mesin produksi untuk meningkatkan kualitas produk.

“Kami akan mencari mitra usaha yang siap menampung hasil karya mama-mama Papua. Potensinya besar, apalagi Papua Barat Daya merupakan pintu wisata seperti Raja Ampat, tempat turis dari mancanegara melihat langsung hasil kerajinan masyarakat kita,” tambahnya.

Hotel Sahid Mariat telah menyatakan kesediaan bekerja sama menampilkan produk mama-mama Papua sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif lokal.

Kepala Dinas Sosial, Dr. Anace Nauw, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melihat langsung potensi masyarakat. Ia menekankan bahwa pelatihan ini selaras dengan visi misi Gubernur dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Anace berpesan agar pemerintah daerah terus membuka ruang pemasaran, termasuk membangun kerja sama dengan hotel-hotel di Sorong serta meminta pihak pengelola bandara menyediakan ruang khusus menampilkan produk kerajinan mama-mama Papua.

“Saya mau kita punya spot khusus di bandara, terutama lantai 2, supaya hasil anyaman mama-mama Papua dilihat dan dibeli oleh pengunjung dari seluruh Nusantara dan mancanegara. Ini bagian penting dari pendampingan, bukan hanya melatih lalu melepas,” tegasnya.

Anace juga meminta agar tahun depan program tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pemberian modal dan bahan baku, pendampingan produksi, hingga pembukaan akses pasar yang konsisten.

Dalam arahannya, Anace dan tim Dinas Sosial menyoroti perlunya pembentukan sanggar atau kelompok usaha untuk memaksimalkan penggunaan mesin produksi yang direncanakan akan dibeli tahun depan. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat bekerja secara berkelompok, lebih produktif, dan lebih mudah ditangani oleh pendamping pemerintah.

“salah satu contoh di kabupaten Wamena sudah menggunakan mesin untuk menghasilkan kerajinan tingkat tinggi. Kita juga harus bisa. Mesin tidak bisa diberikan kepada satu orang, tetapi harus digunakan dalam kelompok. Kita akan rencanakan pengadaan empat mesin untuk dua kabupaten peserta tahun ini,” jelasnya.

Tahun ini peserta berjumlah 20 orang, masing-masing 10 dari Sorong Selatan dan 10 dari Maybrat. Tahun depan, peserta akan diambil dari kabupaten lain di Papua Barat Daya, sehingga program ini terus berkembang dari tahun ke tahun.

Pelatihan Sebagai Bagian dari Visi Besar Pembangunan Papua Barat Daya
Anace menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis tradisi dan budaya lokal. Ia memberikan apresiasi kepada para peserta yang rela meninggalkan keluarga dan anak demi mengikuti pelatihan selama lima hari penuh.

“Ini pekerjaan mulia. Mama-mama Papua ini adalah pelaku utama ekonomi keluarga. Mereka sudah berkorban datang dan tinggal lima hari di hotel demi belajar. Pemerintah sangat menghargai dan akan terus mendukung,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa menjadi agenda rutin tahunan yang tidak hanya melatih, tetapi juga memastikan hasil pelatihan benar-benar berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.

Dengan ditutupnya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif berbasis anyaman. Ke depan, pemerintah akan memperluas cakupan pelatihan, memperkuat pendampingan, membuka akses pasar, hingga memfasilitasi penggunaan teknologi mesin untuk meningkatkan kualitas produksi mama-mama Papua. (Tim/Red)

Continue Reading

Papua

Dinas Sosial PBD Berdayakan Penyandang Disabilitas Lewat Pelatihan Tata Boga dan Otomotif

Published

on

SORONG — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Melalui program pelatihan tata boga dan otomotif, pemerintah provinsi mendorong terciptanya peluang ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Dinsos PPPA Papua Barat Daya, Anace Nauw, di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa program pemberdayaan tersebut merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran sosial kelompok rentan yang berada dalam binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Menurutnya, peningkatan keterampilan merupakan langkah penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

“Pelatihan keterampilan tata boga dan teknisi otomotif merupakan bagian dari fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, PPKS, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada dalam binaan LKS. Program ini kami rancang agar mereka dapat memiliki keterampilan langsung yang bisa digunakan untuk membuka peluang usaha maupun bekerja di sektor formal,” jelas Anace usai membuka pelatihan di Kota Sorong.

Program ini melibatkan 60 peserta, yang terdiri atas:

  • 15 orang peserta tata boga penyandang disabilitas,
  • 15 orang PPKS pada bidang tata boga,
  • 15 orang peserta otomotif penyandang disabilitas,
  • 15 orang peserta otomotif dari kategori PSKS.

Dalam pelatihan tata boga, peserta mendapatkan materi mengenai teknik dasar memasak, pengolahan makanan lokal khas Papua, higienitas dan sanitasi pengolahan makanan, pengemasan produk, serta simulasi produksi dan strategi pemasaran. Materi tersebut dirancang agar peserta mampu menghasilkan produk kuliner yang memenuhi standar pasar.

Sementara itu, pada bidang otomotif, peserta dilatih mengenai pengenalan komponen kendaraan, teknik perawatan mesin dasar, perbaikan ringan, serta praktek langsung dengan peralatan bengkel. Pelatihan teknis ini diharapkan dapat membuka peluang kerja di bengkel otomotif maupun usaha mandiri skala rumah tangga.

Pelatihan yang berlangsung sejak 28 hingga 3 Desember 2025 ini menggandeng lembaga pelatihan profesional dari Makassar untuk memastikan kualitas pembelajaran serta efektivitas transfer pengetahuan kepada peserta.

Anace menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada pelatihan saja. Dinsos Papua Barat Daya akan tetap melakukan pendampingan kepada para peserta setelah kegiatan selesai, termasuk menyediakan fasilitas penunjang untuk membantu mereka memulai usaha.

“Kami akan terus mendampingi dan memberikan pembekalan fasilitas penunjang agar usaha yang mereka rintis dapat berkembang. Harapannya, peserta bukan hanya mahir, tetapi benar-benar mandiri secara ekonomi,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan ini, pemerintah provinsi berharap tercipta lingkungan pemberdayaan yang inklusif, memastikan penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitas mereka.

Jika Anda ingin versi berita yang lebih formal, lebih singkat, atau untuk rilis pers resmi, saya bisa sesuaikan. (Tim/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Libatkan Awak Media dalam Kampanye Germas, Blitar Serius Tekan Prevalensi Perokok

Published

on

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), menggencarkan upaya pengurangan perilaku merokok yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular.

Komitmen ini ditegaskan dalam Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digelar di Aula Dinkes setempat, pad Jumat (28/11).

Pertemuan yang dihadiri sejumlah media dari Blitar Raya ini bertujuan membangun sinergi strategis untuk memperluas penyebaran informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

dr. Miftakhul Huda, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Blitar, dalam paparannya menyatakan bahwa upaya menekan angka perokok, terutama di kalangan remaja, memerlukan peran aktif semua pihak.

“Kami terus mendorong berbagai program dan edukasi untuk menekan angka perokok. Pengurangan perilaku merokok harus dimulai dari kesadaran individu dan lingkungan sekitar. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, merokok masih menjadi ancaman serius yang berkontribusi pada beban penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan kanker. Oleh karena itu, pendekatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan semata.

Senada dengan hal tersebut, narasumber lainnya, Anggitditya Putranto, menekankan pentingnya edukasi yang tepat dan berkelanjutan.

“Banyak masyarakat yang sebenarnya tahu rokok berbahaya, namun belum memiliki dorongan kuat untuk berhenti. Di sinilah pentingnya edukasi yang tepat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Germas menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong gaya hidup sehat, yang tidak hanya bebas rokok, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik dan pola makan seimbang.

Melalui kolaborasi yang erat dengan media massa, Dinkes Kabupaten Blitar berharap pesan hidup sehat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Harapannya, upaya kolektif ini mampu menggerakkan kesadaran warga Blitar untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan, menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berkualitas. (JK/Red)

Continue Reading

Trending