Connect with us

Nasional

Calon DPD RI Jatim, Apresiasi Pakta Integritas Diteken Pemkot Blitar, Kejaksaan dan Polres Blitar

Published

on

 

BLITAR, 90detik.com- Aksi Demo yang dilakukan oleh Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) pada (21/12) lalu, berhasil membuat Pemkot Blitar, Kejaksaan serta Polres Blitar untuk meneken pakta integritas.

Untuk tata kelola pemerintahan bersih serta demokrasi yang terbebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga bisa terwujud pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik.

Mohammad Trijanto yang memimpin aksi massa kemarin. Saat di temui di rumahnya pada Selasa ( 26/12), mengatakan pakta integritas yang disodorkan oleh masa aksi saat demo di ketiga instansi tersebut terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang terbebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menurutnya bahwa saat ini perlu adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang terbebas dari KKN. Karena tahun 2024 nanti merupakan tahun politik dimana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilaksanakan.

“Kami menghimbau kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum untuk menjalankan pemerintahan dan demokrasi yang bersih dan transparan terbebas dari unsur KKN. Karena sebentar lagi pada bulan Pebruari 2024 merupakan tahun politik dimana pileg dan pilpres akan digelar,” ujar Trijanto.

Trijanto menambahkan bahwa aksi yang dilakukan kemarin itu sebagai salah satu peringatan kepada Pemkot Blitar, Kejaksaan dan Polres Blitar untuk netral dalam fungsinya sebagai aparat pemerintah.

“Karena bukan tidak mungkin dalam tahun politik ini, ada alat pemerintahan dan alat negara digunakan dalam pesta demokrasi,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Ketua Ratu Adil dan calon DPD RI Jatim dengan nomor urut 13 ini, juga mengatakan bahwa inti dari aksi yang dilakukan kemarin adalah terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparansi dalam hal penegakkan supremasi hukum yang mengedepankan prinsip hukum yang bersih.

“Intinya kita kemarin menginginkan adanya transparansi dan tata kelola yang baik pada pemerintahan Pemkot Blitar, Kejaksaan dan juga Polres Blitar,” ungkapnya.

Trijanto juga menjelaskan, bahwa dalam poin pakta integritas yang diajukan dan sudah ditandatangani oleh Pemkot Blitar, Kejaksaan dan juga Polres Blitar diantaranya, mengedepankan prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, visi misi strategis pemerintahan, kepastian hukum, keadilan sosial dan efektivitas pemerintahan.

Kemudian, mewujudkan wilayah pemerintahan Kota/Kabupaten Blitar bersih dari KKN, melawan segala bentuk mafia hukum dan peradilan yang bisa merusak rasa keadilan di masyarakat. Melaksanakan perintah undang-undang yang mewujudkan tata kelola yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.

Terakhir, membangun supermasi hukum yang adil, mewujudkan pemilu bersih tanpa money politik dan melaksanakan pakta integritas secara konsisten dan bertanggungjawab. (Red/JK)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Profesionalisme TNI AL: KRI Panah-626 Evakuasi 51 Penumpang KM Cantika Lestari 9C yang Kandas di Teluk Weda

Published

on

Teluk Weda— TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme tinggi dalam merespons kondisi darurat di laut. Unsur Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada III, KRI Panah-626, yang tengah menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Keamanan Laut Koarmada III (Guspurla), bergerak cepat mengevakuasi puluhan penumpang KM Cantika Lestari 9C yang kandas di Perairan Teluk Weda, Kamis (11/12).

KM Cantika Lestari 9C diketahui berlayar dari Kopisada menuju Dermaga Rakyat Weda dengan membawa 312 penumpang.

Sekitar pukul 15.30 WIT, KRI Panah-626 yang sedang melaksanakan operasi pengamanan laut menemukan kapal tersebut dalam kondisi kandas pada posisi 00°12.841’ U – 127°58.260’ T.

Menyadari situasi darurat, Komandan KRI Panah-626 segera melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Guspurla Koarmada III dan langsung memerintahkan pelaksanaan pertolongan cepat.

Tanpa menunda waktu, pukul 16.00 WIT, KRI Panah-626 menurunkan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) untuk melaksanakan proses evakuasi.

Berkat kecepatan dan ketepatan tindakan tim prajurit di lapangan, 51 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, kemudian dinaikkan ke KRI Panah-626 guna mendapatkan bantuan logistik serta pendataan kesehatan awal.

Proses evakuasi berlangsung aman dan lancar hingga 17.30 WIT, sebelum KRI Panah-626 bergerak menuju Dermaga Rakyat Weda dan menurunkan seluruh penumpang hasil evakuasi dalam kondisi selamat.

Sementara itu, penumpang lainnya dievakuasi menggunakan KP Gamalama XXX-3002 dan sejumlah kapal nelayan yang turut membantu operasi penyelamatan.

Keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AL, khususnya Koarmada III, dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan membantu menjaga keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia Timur.

Respons cepat dan profesional yang ditunjukkan KRI Panah-626 tidak hanya mencerminkan kesiapan operasional, tetapi juga mempertegas peran strategis TNI AL dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan pelayanan kepada masyarakat di laut. (Timo)

Continue Reading

Papua

Dukung Percepatan Program MBG, Armada III Hadiri Rakerda di Papua Barat Daya

Published

on

Sorong, PBD —Panglima Armada III, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., melalui Asisten Teritorial Panglima Armada III, Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sorong pada (10/12) ini dipimpin Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, TNI–Polri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan gizi masyarakat Papua Barat Daya.

Peserta Rakerda juga menyoroti sejumlah tantangan pelaksanaan di lapangan, termasuk distribusi logistik, pemenuhan standar dapur, dan sinergi antar-instansi.

Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi PBD melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 26 dapur SPPG telah beroperasi, dengan 56.720 penerima manfaat program MBG di seluruh wilayah provinsi.

Melalui diskusi lintas sektor tersebut, Rakerda menetapkan beberapa rekomendasi utama, antara lain percepatan pembangunan dapur SPPG baru, optimalisasi penggunaan pangan lokal, serta penguatan pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI–Polri.

Armada III menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam percepatan Program MBG.

Kehadiran TNI AL diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Nasional

Banjir Surut, Masalah Belum Usai: Warga Tumpok Blang Hadapi Timbunan Lumpur, Harta Benda Hilang

Published

on

Aceh Utara Dua pekan sudah berlalu sejak banjir besar yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merendam permukiman dan memutus akses warga. Namun di Dusun Tumpok Blang, Desa Babahkrueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, tanda-tanda pemulihan masih jauh dari harapan.

Langit terlihat cerah siang itu, tapi suasana desa menyimpan cerita berbeda. Tanah yang retak, dinding rumah yang terkelupas, serta batang-batang kayu yang tersangkut di sisa pondasi menjadi saksi bisu betapa ganasnya air bah dua pekan lalu.

Saat memasuki dusun, pemandangan yang muncul seolah bencana baru terjadi kemarin sore: rumah-rumah miring, tembok roboh, dan halaman berubah menjadi genangan lumpur tebal.

Kondisi rumah warga di Dusun Tumpok Blang, Desa Babahkrueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh UtaraAceh Utara, (dok/JK)

Di tengah kerusakan itulah, seorang ayah berdiri menggenggam tangan anaknya, menatap rumah yang kini tak lebih dari bangunan setengah tenggelam dalam lumpur. Salah satunya adalah Riliandika Herdiansyah, warga yang hingga kini masih berjuang membersihkan sisa kehancuran.

“Air naik cepat sekali. Kami hanya sempat lari. Setelah surut, kami kembali dan semuanya hilang. Rumah berubah, barang-barang lenyap,” ujarnya, Kamis (11/12).

Harta Benda Hanyut, Rumah Terkubur Lumpur

Kerugian warga tidak hanya berupa tembok yang retak atau lantai yang amblas. Harta benda yang disimpan bertahun-tahun ikut tersapu arus: kasur basah dan membusuk, lemari jebol, dokumen penting hilang, barang elektronik rusak total, hingga sebagian hewan ternak hanyut tak tersisa.

Banyak warga masih menggali lumpur, berharap menemukan barang yang masih utuh. Namun hasilnya sering hanya pecahan kayu rapuh atau benda yang sepenuhnya rusak setelah terendam lumpur selama dua pekan.

“Banyak barang hanyut. Ada yang ditemukan warga lain beberapa kilometer dari sini, tapi sebagian besar hilang total,” katanya.

Akses menuju dusun pun belum sepenuhnya pulih. Lumpur setinggi betis hingga lutut membuat kendaraan roda empat mustahil masuk. Pengendara motor pun harus berjibaku dengan jalur licin yang membahayakan.

Karena rumah tak layak huni, sebagian keluarga terpaksa menumpang di rumah kerabat atau tinggal sementara di posko. Tekanan mental akibat kehilangan, ketidakpastian bantuan, serta kondisi lingkungan yang sulit dibersihkan makin terasa.

“Setiap hari kami bekerja dari pagi sampai sore, tapi rumah tidak banyak berubah. Lumpur makin keras. Kalau tidak ada alat berat, entah sampai kapan begini,” keluhnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui BPBD telah menyalurkan bantuan darurat berupa makanan siap saji, air mineral, tenda, dan kebutuhan pokok. Namun bagi warga, bantuan terbesar yang mereka butuhkan belum juga datang, alat berat untuk menyingkirkan lumpur yang mengeras.

“Kami butuh excavator, bukan hanya sekop. Lumpur ini keras sekali. Rumah tertimbun. Ini bukan pekerjaan ringan,” tegas Riliandika.

Pemerintah Pusat Turun Tangan, tetapi Proses Panjang Menanti

Di tingkat nasional, BNPB telah melakukan pendataan kerusakan sebagai syarat pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah. Pemerintah pusat berjanji mendukung proses rehabilitasi, termasuk infrastruktur desa yang rusak.

Namun pendataan di lapangan terkendala kondisi bangunan yang sebagian masih terkubur lumpur. Beberapa rumah bahkan belum bisa dibuka pintunya.

“Bagaimana mau didata kalau bentuk rumah saja tidak kelihatan? Harus bersih dulu,” ujar seorang warga lainnya.

Di tengah semua keterbatasan, gotong royong menjadi satu-satunya kekuatan warga Tumpok Blang. Anak-anak mengumpulkan kayu, kaum ibu membersihkan barang yang mungkin masih bisa dipakai, sementara para lelaki mengeruk lumpur dengan peralatan seadanya.

Dusun Tumpok Blang kini menjadi cermin bagaimana bencana tidak berhenti ketika air surut. Bagi warganya, justru fase paling berat dimulai ketika mereka harus bangkit tanpa kepastian kapan bantuan besar benar-benar tiba.

“Kami hanya ingin rumah kami bisa ditempati lagi. Anak-anak bisa tidur nyaman. Dan kami ingin pemerintah benar-benar melihat kondisi kami,” katanya.

Dua pekan sudah berlalu, namun pemulihan di Dusun Tumpok Blang masih jauh dari kata selesai. Banjir memang telah pergi, tetapi penderitaan warganya masih tertinggal. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending