Kota Sorong, PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah”, langkah Strategis ini untuk menuju tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Panorama, Kota Sorong.

Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Drs. Atika Rafika, M.Si., Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Turut hadir perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para narasumber dari kementerian dan tenaga ahli nasional di bidang perencanaan pembangunan.

Kepala Bappeda Papua Barat Daya, Rahman, STP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan SOP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang efektif serta inklusif.

“Kita tidak sedang menyusun SOP hanya untuk Bappeda. Ini untuk seluruh OPD, agar ada sistem kerja yang terukur, akuntabel, dan transparan,” ujar Rahman dalam sambutannya.

SOP akan menjadi pedoman standar untuk memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sekretaris Bappeda, Fransiskus Krimadi, S.Sos., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa setidaknya 12 SOP utama akan dirumuskan, antara lain:

– SOP Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya.
– SOP Penyusunan RPJMD dan LKPJ.
– SOP Penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD.
– SOP Evaluasi Dokumen Perencanaan.
– SOP Pelaksanaan Musrenbang.
– SOP Penyampaian dari DPR dan aspirasi masyarakat.
– SOP Penanganan Proposal dari masyarakat.
– SOP Tahapan Konsultasi Publik dan Koordinasi Antar-Instansi

“FGD ini adalah tahap awal. Setelah masukan dari OPD, kami akan menyusun rancangan akhir yang ditargetkan rampung sebelum akhir November 2025,” ungkap Fransiskus.

Penyusunan SOP ini melibatkan tenaga ahli muda dari Kementerian Dalam Negeri dan praktisi perencanaan nasional.

Prosesnya dilakukan secara bertahap mulai dari input stakeholder, drafting teknis, hingga uji sahih dan finalisasi dokumen.

Salah satu pokok penting dalam diskusi adalah dorongan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

Pemprov Papua Barat Daya telah mulai memanfaatkan sistem digital seperti:

– SP3 (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua).
– PDRI (Perencanaan Daerah Republik Indonesia).

Selain itu, pendekatan partisipatif menjadi penekanan utama. Melibatkan kelompok masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus (Otsus).

“Tidak bisa lagi perencanaan hanya dilakukan di balik meja. Kita harus hadirkan suara masyarakat asli Papua dalam setiap tahapannya,” tegas Rahman.

Asisten III Setda, Drs. Atika Rafika, M.Si., juga mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dengan menyerukan semangat kolaborasi antar OPD dan keseriusan dalam menata birokrasi yang lebih responsif.

“SOP ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk membangun masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

FGD ini menjadi tonggak awal menuju penyelarasan kerja lintas sektor di tingkat provinsi. Dengan SOP yang kuat, diharapkan terjadi efisiensi anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Penyusunan SOP Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda Papua Barat Daya bukan hanya tentang membuat dokumen teknis, melainkan tentang membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, inklusif, dan berorientasi hasil. Ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. (Timo)

Kota Sorong, PBD— Langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan transparan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah”, bertempat di Hotel Panorama, Kota Sorong.

Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Drs. Atika Rafika, M.Si., Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Turut hadir perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para narasumber dari kementerian dan tenaga ahli nasional di bidang perencanaan pembangunan.

Kepala Bappeda Papua Barat Daya, Rahman, STP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan SOP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang efektif serta inklusif.

“Kita tidak sedang menyusun SOP hanya untuk Bappeda. Ini untuk seluruh OPD, agar ada sistem kerja yang terukur, akuntabel, dan transparan,” ujar Rahman dalam sambutannya.

SOP akan menjadi pedoman standar untuk memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sekretaris Bappeda, Fransiskus Krimadi, S.Sos., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa setidaknya 12 SOP utama akan dirumuskan, antara lain:
– SOP Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya.
– SOP Penyusunan RPJMD dan LKPJ.
– SOP Penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD.
– SOP Evaluasi Dokumen Perencanaan.
– SOP Pelaksanaan Musrenbang.
– SOP Penyampaian dari DPR dan aspirasi masyarakat.
– SOP Penanganan Proposal dari masyarakat.
– SOP Tahapan Konsultasi Publik dan Koordinasi Antar-Instansi

“FGD ini adalah tahap awal. Setelah masukan dari OPD, kami akan menyusun rancangan akhir yang ditargetkan rampung sebelum akhir November 2025,” ungkap Fransiskus.

Penyusunan SOP ini melibatkan tenaga ahli muda dari Kementerian Dalam Negeri dan praktisi perencanaan nasional.

Prosesnya dilakukan secara bertahap mulai dari input stakeholder, drafting teknis, hingga uji sahih dan finalisasi dokumen.

Salah satu pokok penting dalam diskusi adalah dorongan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

Pemprov Papua Barat Daya telah mulai memanfaatkan sistem digital seperti:

– SP3 (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua).

– PDRI (Perencanaan Daerah Republik Indonesia).

Selain itu, pendekatan partisipatif menjadi penekanan utama. Melibatkan kelompok masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus (Otsus).

“Tidak bisa lagi perencanaan hanya dilakukan di balik meja. Kita harus hadirkan suara masyarakat asli Papua dalam setiap tahapannya,” tegas Rahman.

Asisten III Setda, Drs. Atika Rafika, M.Si., juga mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dengan menyerukan semangat kolaborasi antar OPD dan keseriusan dalam menata birokrasi yang lebih responsif.

“SOP ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk membangun masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

FGD ini menjadi tonggak awal menuju penyelarasan kerja lintas sektor di tingkat provinsi. Dengan SOP yang kuat, diharapkan terjadi efisiensi anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Penyusunan SOP Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda Papua Barat Daya bukan hanya tentang membuat dokumen teknis, melainkan tentang membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, inklusif, dan berorientasi hasil. Ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. (Timo)

Port Moresby, PNG— Memasuki hari kedua kunjungan di Papua Nugini (PNG), Satuan Tugas Port Visit 2025 melaksanakan Bakti Kesehatan bagi masyarakat setempat di atas KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 (WSH-991) yang bersandar di dermaga T-Wharf, Port Moresby.

Sejak pagi, warga tampak antusias memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan. Tim medis TNI AL melayani berbagai pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, radiologi, laboratorium, pelayanan farmasi, hingga medical check up.

Kehadiran prajurit yang ramah dan penuh dedikasi membuat masyarakat merasa nyaman meski baru pertama kali menaiki kapal rumah sakit tersebut.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata diplomasi maritim TNI AL sekaligus menunjukkan kemampuan KRI WSH-991 yang dilengkapi fasilitas medis modern.

Kehadiran kapal rumah sakit canggih ini semakin mempererat persahabatan Indonesia–Papua Nugini, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan Pasifik. (Timo)