BLITAR – Puncak Cakrapalah Sport Fest 2026 di Kampung Coklat, Kabupaten Blitar, berlangsung meriah pada Sabtu (24/10) malam.

Penampilan grup musik Letto menjadi salah satu daya tarik acara penutupan festival yang mengusung tema “She’s Got Power: Women Sport Vibes” tersebut.

Festival yang berlangsung sejak 17 Oktober 2026 ini tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan dan generasi muda untuk mengembangkan potensi, menyalurkan kreativitas, serta memperkenalkan budaya lokal.

Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anggia Ermarini, mengatakan Cakrapalah Sport Fest dirancang sebagai wadah pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat.

“Melalui Cakrapalah Sport Fest, perempuan diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan berbasis aktivitas positif,” kata Anggia di sela acara.

Menurut Anggia, kegiatan olahraga dan kreativitas dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan diri perempuan sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat.

Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Blitar, Ufik Rohmatul Fitria, juga menyambut positif penyelenggaraan festival tersebut. Ia menilai keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam berbagai agenda menunjukkan pentingnya menyediakan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas.

“Festival ini memberikan ruang konkret bagi perempuan dan generasi muda untuk menunjukkan kapasitas terbaik mereka, baik di arena olahraga maupun panggung kreativitas,” ujar Ufik.

Selama sepekan, Cakrapalah Sport Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan yang memadukan olahraga modern, permainan tradisional, dan kreativitas seni.

Sejumlah agenda yang digelar meliputi lomba senam, permainan tradisional gobak sodor, olahraga padel, serta turnamen bola voli untuk kategori pelajar dan umum.

Selain olahraga, festival ini turut memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya daerah melalui Parade Batik.

Kegiatan yang diinisiasi Blitar Youth Forum bersama Asosiasi Batik Kabupaten Blitar tersebut menjadi upaya memperkenalkan batik khas Kabupaten Blitar kepada generasi muda, termasuk generasi Z dan milenial.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa festival tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui olahraga, seni, dan kebudayaan.

Pada malam puncak, penyerahan trofi kepada para pemenang menjadi bagian dari penutupan rangkaian kompetisi. Acara kemudian semakin semarak dengan penampilan Letto yang menghibur ribuan pengunjung di Kampung Coklat.

Di samping kegiatan olahraga dan hiburan, Cakrapalah Sport Fest 2026 juga mengusung kepedulian sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Anggia Ermarini secara simbolis menyerahkan donasi sebesar Rp20 juta melalui NU Care-LAZISNU PCNU Kabupaten Blitar untuk disalurkan kepada warga Nahdliyin yang membutuhkan.

Selain donasi tersebut, hasil penjualan tiket kegiatan juga direncanakan untuk disumbangkan melalui Lazis NU. Dana itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Perpaduan kegiatan olahraga, kreativitas, pelestarian budaya, hiburan, dan aksi sosial menjadi bagian dari upaya menjadikan Cakrapalah Sport Fest sebagai ruang kegiatan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan festival ini, pemberdayaan perempuan dan pengembangan potensi generasi muda di Kabupaten Blitar diharapkan dapat terus diperkuat, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian sosial dan pelestarian budaya lokal.(JK/Red)

BLITAR – Awal pekan ini menghadirkan dua indikator ekonomi yang patut dicermati secara bersamaan. Di pasar keuangan, nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp17.997 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (6/7), hanya terpaut tiga rupiah dari level psikologis Rp18.000.

Sementara itu, di sektor riil, harga telur ayam ras di tingkat peternak kembali mengalami penurunan tajam di berbagai daerah, termasuk Blitar yang merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia.

Sekilas, kedua peristiwa tersebut berada di sektor yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama mengirimkan sinyal bahwa tekanan terhadap perekonomian, khususnya sektor riil, tidak boleh dipandang sebelah mata.

Data pasar menunjukkan rupiah melemah 0,19 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan tersebut terjadi seiring depresiasi sejumlah mata uang Asia, seperti yen Jepang, won Korea Selatan, dolar Taiwan, peso Filipina, ringgit Malaysia, hingga yuan China terhadap dolar AS.

Meski merupakan bagian dari tren regional, pelemahan rupiah tetap memiliki implikasi terhadap biaya produksi di dalam negeri, terutama sektor yang masih bergantung pada bahan baku maupun komoditas yang dipengaruhi pasar global.

Pada saat yang sama, pasar telur nasional justru bergerak ke arah yang berlawanan.

Berdasarkan laporan jaringan pelaku usaha perunggasan pada Senin (6/7), harga telur di Blitar turun ke kisaran Rp18.400–Rp18.600 per kilogram.

Di Yogyakarta, harga terkoreksi menjadi Rp19.700 per kilogram atau turun Rp1.300. Palembang turun menjadi Rp19.500 per kilogram, sementara Pati dan Jepara masing-masing turun Rp500 menjadi Rp19.600 dan Rp19.700 per kilogram.

Bahkan, pelaku pasar memperkirakan tren pelemahan harga masih akan berlanjut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga tidak lagi bersifat lokal.

Koreksi yang terjadi hampir serentak di sejumlah wilayah mengindikasikan adanya pelemahan pasar yang lebih luas dan perlu mendapat perhatian.

Di sisi lain, biaya produksi belum menunjukkan penurunan yang sebanding.

Harga jagung sebagai komponen utama pakan ternak masih berada di kisaran Rp6.400–Rp6.500 per kilogram. Dengan struktur biaya yang relatif tinggi, penurunan harga telur secara langsung memangkas margin keuntungan peternak.

Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi pelaku usaha peternakan. Ketika nilai tukar rupiah melemah dan berpotensi meningkatkan biaya berbagai input produksi, harga jual hasil usaha justru mengalami penurunan.

Bagi peternak, situasi tersebut berarti ruang usaha semakin sempit, terutama bagi peternak kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal.

Yang juga menjadi perhatian adalah belum tentu turunnya harga di tingkat peternak diikuti penurunan dengan besaran yang sama di tingkat konsumen.

Karena itu, evaluasi terhadap efisiensi rantai distribusi menjadi penting agar manfaat penurunan harga dapat dirasakan secara lebih merata, sekaligus memastikan peternak tetap memperoleh harga yang layak.

Dalam jangka pendek, harga telur yang lebih murah memang menguntungkan konsumen.

Namun, apabila harga terus berada di bawah tekanan dalam waktu yang lama, sebagian peternak berpotensi mengurangi populasi ayam petelur atau bahkan menghentikan usahanya.

Jika kondisi tersebut terjadi secara luas, dampaknya dapat mengganggu pasokan nasional dan memicu gejolak harga pada masa mendatang.

Karena itu, stabilitas ekonomi tidak cukup diukur dari pergerakan nilai tukar atau indikator pasar keuangan semata.

Kesehatan sektor riil, khususnya para produsen pangan, merupakan fondasi yang sama pentingnya bagi ketahanan ekonomi nasional.

Ketika peternak mulai kehilangan daya tahan usaha, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan satu komoditas, tetapi juga stabilitas sistem pangan nasional.

Rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS dan harga telur yang terus merosot adalah dua sinyal yang layak dibaca secara utuh.

Keduanya menjadi pengingat bahwa menjaga ketahanan ekonomi tidak hanya berarti menstabilkan pasar keuangan, tetapi juga memastikan sektor riil tetap mampu bertahan.

Alarm itu telah berbunyi. Kini yang dibutuhkan adalah respons kebijakan yang tepat sebelum tekanannya semakin dalam.(By/Red)

AMBON — Rencana dimulainya pengembangan Proyek Blok Masela dinilai menjadi momentum yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Maluku dalam beberapa dekade ke depan.

Namun, peluang tersebut hanya akan memberikan manfaat nyata apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi standar industri minyak dan gas.

Tokoh Maluku, Fredi Moses Ulemlem, mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak menghabiskan energi pada perdebatan mengenai besaran kuota tenaga kerja lokal semata. Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan putra-putri Maluku memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu bersaing dan terserap dalam proyek strategis nasional tersebut.

“Jangan terjebak pada perdebatan soal berapa persen tenaga kerja lokal yang diterima di Blok Masela. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana masyarakat Maluku dipersiapkan agar memenuhi seluruh kualifikasi yang dibutuhkan industri migas,” kata Fredi, pada Kamis (2/7).

Menurut Fredi, tanpa investasi yang serius pada pembangunan SDM, tuntutan agar tenaga kerja lokal diprioritaskan hanya akan menjadi slogan yang sulit diwujudkan.

Industri migas memiliki standar kompetensi yang ketat dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan pendekatan administratif atau pertimbangan domisili.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada proyek Blok Masela mencakup berbagai bidang keahlian dengan persyaratan yang tinggi.

Selain pendidikan minimal sarjana (S1) di bidang teknik maupun sains, banyak posisi mensyaratkan pengalaman kerja di sektor minyak dan gas, khususnya fasilitas LNG, kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan standar internasional keselamatan kerja, kepatuhan lingkungan, manajemen kontrak, hingga pengalaman pada proyek FPSO maupun FLNG untuk jabatan tertentu.

Karena itu, Fredi menilai pemerintah Provinsi Maluku bersama sebelas pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menyusun strategi jangka panjang untuk membangun SDM lokal. Menurut dia, keterbatasan ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda Maluku untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kalau masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan, maka negara melalui pemerintah daerah wajib hadir. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi profesi, penguasaan bahasa Inggris, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Jangan membiarkan masyarakat berjuang sendiri,” ujarnya.

Lebih jauh, Fredi menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator pelatihan. Pemerintah juga harus membangun kepastian hukum yang menjamin keterlibatan tenaga kerja lokal melalui regulasi daerah.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas komposisi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar daerah pada proyek-proyek strategis di Maluku.

Regulasi tersebut, menurut dia, akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal.

“Harus ada aturan yang memberikan kepastian mengenai persentase minimal tenaga kerja lokal yang wajib diserap. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian memperoleh kesempatan, sementara perusahaan juga memiliki pedoman yang jelas dalam proses rekrutmen,” katanya.

Menurut Fredi, keberhasilan Blok Masela tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau peningkatan produksi gas nasional, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas SDM, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian masyarakat Maluku secara berkelanjutan.

“Blok Masela jangan hanya menjadi sumber kekayaan alam yang dinikmati oleh pihak luar. Proyek ini harus menjadi momentum lahirnya generasi profesional Maluku yang mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri. Kalau SDM dipersiapkan sejak sekarang, manfaat ekonominya akan dirasakan jauh melampaui usia proyek itu sendiri,” ujar Fredi.(By/Red)