TULUNGAGUNG— Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat malam (10/4/2026), menggegerkan publik. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“Salah satunya adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat malam.

Meski jumlah yang terjaring cukup besar, KPK masih menutup rapat detail perkara. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat para pihak, termasuk nilai uang yang diamankan maupun peran masing-masing individu.

Budi hanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penindakan KPK di wilayah Jawa Timur.

Sorotan Harta Kekayaan Bupati: Rp 20,3 Miliar, 20 Bidang Tanah, 18 Mobil.

Di tengah minimnya informasi kasus, perhatian publik justru mengarah pada profil kekayaan Gatut Sunu Wibowo. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir per 3 Maret 2026, total hartanya tercatat mencapai Rp 20.335.211.000.

Rincian kekayaan tersebut meliputi:

• 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tulungagung, Trenggalek, Surabaya, hingga Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dengan total nilai Rp 14.532.711.000.

• 18 unit kendaraan senilai Rp 3.470.500.000, di antaranya Toyota Alphard, Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, serta sejumlah kendaraan lainnya.

• Harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.740.000.000.

• Kas dan setara kas sebesar Rp 592.000.000.

Data LHKPN ini menjadi gambaran awal profil finansial pejabat publik, meski tidak serta-merta berkaitan langsung dengan perkara yang tengah diselidiki KPK.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari 16 orang yang diamankan. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara guna memutuskan apakah pihak-pihak tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga membenarkan adanya OTT tersebut.

“Benar, yang bersangkutan (Bupati) diamankan dalam OTT,” ujarnya singkat.

Isu OTT ini telah beredar sejak Jumat siang. Situasi di Mapolres Tulungagung tampak tidak biasa dengan penjagaan superketat. Dua pintu gerbang utama ditutup rapat, sementara awak media tidak diizinkan memasuki area dalam.

Sejumlah kendaraan dengan pelat nomor “L” (wilayah Surabaya dan sekitarnya) terlihat keluar-masuk area Mapolres. Mobil-mobil tersebut juga terpantau hilir mudik di kawasan Pendopo Tulungagung sejak sore hari.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dikonfirmasi memilih bungkam.

Kini, publik Tulungagung dan Jawa Timur menanti perkembangan lanjutan dari operasi ini. Apakah kasus ini akan berkembang lebih luas? Siapa saja pihak lain yang terlibat? Semua masih menjadi tanda tanya besar. (By/DON)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Wakil Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ade Jona Prasetyo, resmi mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, Jumat (10/4/2026).

Langkah tersebut menandai awal kontestasi menuju Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.

Jona menyatakan, pengambilan formulir ini menjadi titik awal komitmennya untuk mendorong peran strategis pengusaha muda dalam pembangunan nasional. Menurut dia, momentum pemilihan ketua umum bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan kesempatan memperkuat posisi HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah.

“Pengusaha muda harus mengambil peran utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Jona.

Secara profil, Jona merupakan pengusaha sekaligus politikus Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Utara I periode 2024–2029, serta Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara.

Sebelumnya, ia juga pernah memimpin BPD HIPMI Sumatera Utara pada periode 2021–2024. Dalam kontestasi politik nasional, Jona turut berperan sebagai ketua tim kampanye daerah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia menilai, HIPMI ke depan perlu bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah jejaring, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang mampu memperluas akses permodalan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha muda di tingkat nasional maupun global.

Sejumlah pihak menilai, kemunculan nama Jona menjadi salah satu indikator mulai menghangatnya bursa calon Ketua Umum HIPMI. Namun hingga saat ini, peta persaingan dinilai masih dinamis seiring belum seluruh kandidat menyatakan sikap secara terbuka.

Munas XVIII HIPMI diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi pengusaha muda tersebut ke depan. (By/Red)

Singapura — Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk meminta izin ataupun membayar tarif demi melintasi Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen pada Selasa (7/4/2026), terkait kemungkinan adanya negosiasi antara Singapura dan Iran mengenai lalu lintas kapal di jalur strategis tersebut.

Balakrishnan menegaskan bahwa hak melintas di selat internasional merupakan prinsip global yang tidak dapat dipersyaratkan oleh negara mana pun.

“Melintasi Selat Hormuz adalah hak, bukan izin dari negara sekitar, bukan lisensi yang harus diminta, dan bukan pula biaya yang wajib dibayar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Selat Malaka yang dinilai memiliki nilai strategis bahkan lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Jalur tersebut berada di antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia, serta menjadi salah satu urat nadi perdagangan dunia.

Sikap tegas Singapura ini mencerminkan penolakan terhadap upaya komersialisasi jalur laut internasional yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perdagangan global.

Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Malaysia. Nurul Izzah Anwar, deputi presiden Partai Keadilan Rakyat, menilai sikap Singapura menunjukkan kecenderungan tidak netral dalam dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurutnya, Malaysia memilih pendekatan diplomasi dalam merespons situasi di Selat Hormuz guna menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan keamanan pasokan energi global.

“Kendali Iran atas Selat Hormuz adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian. Malaysia konsisten memegang prinsip bahwa diplomasi harus dikedepankan,” kata Nurul.

Ia menambahkan bahwa pendekatan diplomatik tersebut memungkinkan kapal-kapal Malaysia tetap melintas dengan aman di kawasan itu. Nurul juga menilai pernyataan Balakrishnan mencerminkan preferensi terhadap kekuatan eksternal dan berpotensi mengabaikan peran diplomasi.

Di tengah dinamika global tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai negara yang menguasai sejumlah jalur pelayaran utama dunia.

Pada Rabu (8/4/2026), Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki peran krusial dalam mengendalikan jalur pelayaran strategis, termasuk Selat Malaka, di tengah meningkatnya ketegangan global.

Meski Indonesia tidak secara langsung bergantung pada Selat Hormuz untuk impor minyak karena sebagian pasokan berasal dari Nigeria dan Angola dampak gangguan di kawasan tersebut tetap signifikan.

Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Gangguan pada jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga energi global yang turut berdampak pada perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah jalur laut strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun, pengamat menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global.

Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, pada Jumat (10/4/2026) menekankan bahwa perubahan dinamika global menuntut Indonesia untuk lebih aktif merumuskan strategi maritim.

“Jika laut mulai diberi harga, maka yang mahal bukan tarifnya, tetapi kedaulatan negara yang tidak siap,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, konsistensi pada prinsip kebebasan navigasi, penguatan diplomasi maritim, serta peningkatan ketahanan energi menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan Indonesia ke depan. (By/Red)