JAKARTA – Pengurus DPP KNPI Bidang Kebijakan Publik dan juga Aktivis HMI Ramadhan Reubun menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut secara tuntas berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.

Menurutnya yang juga pengurus Kebijakan Publik DPP KNPI dan juga Aktivis HMI menyampaikan, setiap proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dukungan tersebut juga disampaikan menyusul langkah penyidik yang melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik.

Pengurus Kebijakan Publik DPP KNPI dan juga Aktivis HMI menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi yang harus dijalankan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Ramadan Reubun mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan opini atau tekanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pengurus Kebijakn Publik DPP KNPI dan juga Aktivis HMI mengapresiasi keberanian aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan yang merupakan bagian dari proses hukum guna mencari dan mengumpulkan alat bukti. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Proses hukum harus berjalan secara adil dengan tetap menghormati hak-hak setiap warga negara hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, pengurus Kebijakan Publik DPP KNPI dan juga Aktivis HMI Ramdhan Reubun, berharap sinergi antar-lembaga penegak hukum tetap terjaga demi kepentingan bangsa dan negara.

Perbedaan kewenangan antar-institusi tidak boleh mengurangi semangat bersama dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi salah satu kejahatan luar biasa.

“Publik tentu berharap Polri, Kejaksaan, KPK, dan seluruh aparat penegak hukum tetap solid dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, penggeledahan yang dilakukan penyidik menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung.

Perkembangan perkara tersebut masih terus berjalan dan aparat penegak hukum menyatakan proses penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.(By/Red)

BLITAR – Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memusnahkan sebanyak 1.903.712 batang rokok ilegal dan 1.199 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang telah berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Bea Cukai Blitar, pada Selasa (7/7), sebagai bagian dari komitmen menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah kerjanya.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II, M. Lukman, Wali Kota Blitar, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, jajaran Polres Blitar, Kodim 0808/Blitar, Satpol PP Kabupaten dan Kota Blitar, Ketua Pengadilan, Kepala CPM, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Bea dan Cukai Blitar, Nurtjahjo Budidananto, mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dibarengi langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat.

“Sejalan dengan harapan masyarakat, Kantor Bea dan Cukai Blitar terus berupaya melakukan edukasi dan pencegahan secara aktif, memperkuat pengawasan, serta melakukan penegakan hukum guna menekan peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat desa, kelurahan, Linmas, maupun warung kelontong,” ujarnya.

Nurtjahjo mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 pihaknya telah melakukan 190 kali penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3,2 juta batang rokok ilegal dengan estimasi potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Sementara itu, pada semester pertama 2026, kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan signifikan. Bea Cukai Blitar telah menindak 2,2 juta batang rokok ilegal, atau meningkat 227 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan sebesar Rp2,3 miliar.

Selain fokus pada penegakan hukum, Bea Cukai Blitar juga mencatat capaian positif dalam mendukung penerimaan negara. Hingga semester pertama 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp449,7 miliar, atau 113,36 persen dari target semester pertama dan setara 49 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp917 miliar.

“Dari sisi pelayanan, kami juga menunjukkan kinerja yang dinilai sangat baik oleh masyarakat dan pengguna jasa. Hasil survei kepuasan masyarakat hingga semester pertama 2026 mencatat indeks kepuasan mencapai 4,65 dari skala 5,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Blitar memusnahkan barang kena cukai ilegal dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp2.267.775.000. Dari pemusnahan itu, potensi kerugian negara dari sektor cukai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp1.859.312.105.

Menurut Nurtjahjo, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan atas pelanggaran di bidang cukai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara untuk kemudian dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Usai prosesi pemusnahan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II M. Lukman dan para tamu undangan.

Pemusnahan barang kena cukai ilegal tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Langkah ini diharapkan mampu melindungi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.(JK/Red)

JAKARTA – Dentuman ledakan kembali mengguncang kawasan Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Di tengah harapan akan meredanya ketegangan melalui jalur diplomasi, aksi militer terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah sasaran strategis di Iran pada Selasa (7/7/2026) memperlihatkan bahwa rivalitas kedua negara belum menemukan titik akhir.

Eskalasi ini dipicu oleh serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dan diikuti langkah Washington memperketat kembali tekanan terhadap Iran melalui kebijakan sanksi minyak.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah masih berada dalam fase yang sangat rapuh. Di balik operasi militer itu, tersimpan pertarungan yang jauh lebih besar, yakni perebutan kendali atas jalur energi, perdagangan internasional, dan keseimbangan kekuatan geopolitik dunia.

Bagi Indonesia, konflik yang berlangsung ribuan kilometer dari Nusantara sesungguhnya tidak pernah benar-benar jauh. Dalam sistem global yang saling terhubung, setiap perubahan konfigurasi geopolitik dunia akan menghadirkan konsekuensi nyata terhadap kehidupan nasional, mulai dari harga energi, stabilitas nilai tukar rupiah, biaya logistik, inflasi, hingga daya beli masyarakat.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran menunjukkan bahwa konflik kedua negara belum memasuki fase perdamaian.

“Kita jangan terjebak pada narasi bahwa perang telah selesai. Yang terjadi hari ini bukanlah perdamaian, melainkan jeda diplomatik yang sangat rentan. Serangan terhadap wilayah strategis di sekitar Selat Hormuz menunjukkan bahwa kontrol atas jalur energi dunia tetap menjadi inti persaingan geopolitik abad ke-21,” ujar Bayu.

Menurutnya, diplomasi yang berjalan saat ini masih dibayangi kepentingan strategis masing-masing pihak. Selama perebutan pengaruh terhadap jalur energi dunia belum terselesaikan, potensi eskalasi akan tetap terbuka.

“Serangan terbaru menjadi bukti bahwa konflik Amerika Serikat-Iran belum benar-benar mereda. Dunia hanya memasuki fase jeda, bukan fase penyelesaian. Situasi seperti ini justru lebih berbahaya karena dapat berubah menjadi konflik terbuka kapan saja,” katanya.

Bayu menjelaskan, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, laut bukan sekadar bentang geografis, melainkan ruang kesadaran peradaban.

“Selama berabad-abad, Nusantara hidup sebagai simpul perjumpaan berbagai peradaban dunia. Karena itu, geopolitik tidak boleh direduksi hanya menjadi perebutan wilayah atau demonstrasi kekuatan militer. Geopolitik adalah dialektika ruang, sejarah, kebudayaan, ekonomi, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Menurut Bayu, setiap gejolak yang muncul pada titik-titik strategis dunia akan memancarkan efek berantai hingga ke kawasan lain, termasuk Indonesia.

“Konflik di Selat Hormuz bukan hanya persoalan Timur Tengah. Ia adalah cermin bahwa dunia modern merupakan satu ruang peradaban yang saling terhubung. Krisis energi di Teluk Persia dapat berubah menjadi kenaikan harga pangan di Indonesia, terganggunya industri nasional, hingga menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia harus mulai membangun paradigma keamanan peradaban (civilizational security), bukan sekadar keamanan negara (state security).

Ketahanan bangsa, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemandirian ekonomi, ketahanan energi, budaya, dan pangan.

Dalam pandangan Bayu, pemikiran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno justru semakin relevan di tengah meningkatnya rivalitas global.

Menurutnya, konflik internasional tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga penguasaan energi, sumber daya alam, teknologi, jalur perdagangan, dan sistem ekonomi dunia.

“Kolonialisme modern tidak selalu hadir melalui pendudukan wilayah. Ia menjelma dalam bentuk ketergantungan energi, dominasi teknologi, monopoli perdagangan, hingga penguasaan sumber daya strategis. Karena itu, Marhaenisme harus dibaca sebagai etika geopolitik yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar objek dari persaingan global,” jelasnya.

Bayu menilai kelompok pertama yang merasakan dampak konflik internasional bukanlah negara-negara besar ataupun korporasi multinasional, melainkan rakyat kecil.

“Petani menghadapi kenaikan biaya produksi, nelayan membeli bahan bakar lebih mahal, pelaku UMKM menanggung kenaikan ongkos distribusi, sementara buruh dan masyarakat menghadapi tekanan daya beli akibat inflasi. Di sinilah negara harus hadir. Ukuran keberhasilan geopolitik bukan hanya kuatnya pertahanan, tetapi sejauh mana negara mampu melindungi rakyat dari dampak gejolak global,” ujarnya.

Menurut Bayu, serangan terbaru terhadap Iran menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ia mengingatkan bahwa apabila eskalasi konflik terus berlanjut, Indonesia harus mewaspadai sejumlah risiko strategis, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan inflasi, membengkaknya beban fiskal, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dinamika geopolitik dunia. Kita harus membangun kedaulatan energi, memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi industri, menguasai teknologi strategis, serta memperkuat diplomasi bebas aktif agar tidak mudah terseret dalam rivalitas kekuatan besar,” kata Bayu.

Menurutnya, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, setiap krisis global harus dibaca sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional.

“Kedaulatan bukan hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga kemampuan bangsa untuk bertahan ketika dunia bergejolak. Ketahanan energi, pangan, ekonomi, budaya, dan teknologi adalah satu kesatuan yang menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Bayu menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal filosofis yang kuat untuk menghadapi dinamika geopolitik global melalui perpaduan nilai Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, Marhaenisme, dan Budaya Geopolitik Nusantara.

“Budaya Geopolitik Nusantara mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan negara. Marhaenisme mengingatkan bahwa seluruh kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pancasila memberi arah moral agar kekuasaan tidak kehilangan kemanusiaannya. Ketiganya harus menjadi fondasi Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan dunia,” tuturnya.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa serangan terbaru di Iran bukan sekadar berita luar negeri, melainkan sebuah peringatan bagi Indonesia.

Dentuman senjata di Selat Hormuz mungkin terdengar jauh, tetapi resonansinya dapat terasa hingga ke dapur rakyat Indonesia. Karena itu, geopolitik tidak lagi hanya soal siapa yang menguasai dunia, melainkan bagaimana sebuah bangsa menjaga martabat, kedaulatan, dan keberpihakannya kepada rakyat di tengah dunia yang terus berubah.

“Indonesia harus hadir sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, bukan sekadar mengikuti arus geopolitik global, tetapi ikut membentuk arah peradaban dunia,“pungkanya.(By/Red)