TULUNGAGUNG – Dalam rangka mempererat silaturahmi serta wujud kepedulian terhadap lembaga keagamaan, Polres Tulungagung Polda Jatim menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 15 ton kepada 60 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Kegiatan penyaluran taliasih ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Tulungagung.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pondok Pesantren Al Fattahiyah Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

“Tali asih sebagai wujud dukungan Polres Tulungagung terhadap seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tulungagung,” ujar AKBP Taat, Sabtu (25/10).

Kapolres Tulungagung menyebutkan total berdasarkan data ada 60 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tulungagung.

“Ke 60 pondok pesantren itu tersebar di 19 Kecamatan Kabupaten Tulungagung,” sambungnya.

Pada peringatan Hari santri yang tepat tanggal 22 Oktober itu pula Polres Tulungagung ikut memperingati dan mendukung seluruh aktivitas Ponpes di Tulungagung.

“Kami juga berterima kasih karena sinergi antara Polres Tulungagung dengan Ponpes dan seluruh Kyai pengasuh selama ini terjalin dengan sangat baik,”ungkap AKBP Taat.

Sementara itu Pengasuh Ponpes Al Fatahiyyah Miren KH. Muh. Anang Muhsin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Tulungagung dan jajarannya atas bantuan taliasih.

“Ini bagi pondok pesantren suatu kehormatan, betapa pedulinya Polri terhadap Pondok Pesantren dan santri,”ujarnya.

Ia berharap silaturahmi ini menjadi ikatan yang sangat kuat untuk mewujudkan keamanan ketertiban, bersama sama mewujudkan Tulungagung aman nyaman. (DON/Red)

Foto: Swantantio Hani Irawan, Ketua LSM LASKAR.

BLITAR – Tragedi meninggalnya seorang balita akibat tersengat listrik dari gardu tanpa pengaman di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (23/10), memantik reaksi keras dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Kerakyatan (LSM) Laskar yang menuntut proses hukum dilakukan secara transparan dan dikawal ketat hingga tuntas.

Ketua LSM Laskar, Swantantio Hani Irawan atau akrab disapa Tiyok, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan menguap. Ia menilai tragedi ini adalah bentuk nyata kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa anak kecil di halaman rumahnya sendiri.

“Proses hukum wajib dikawal agar tidak bias. Jangan sampai ada intervensi atau ‘masuk angin’,”tegas Tiyok saat ditemui, pada Minggu (26/10).

Menurutnya, hasil identifikasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), termasuk verifikasi dokumen SOP kerja mitra PLN dan kesaksian para saksi, akan menjadi dasar penting dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana kelalaian.

Selain proses pidana, Tiyok juga menyebut pihaknya akan menyiapkan langkah hukum perdata. “Gugatan ganti rugi dan santunan kepada keluarga korban akan diajukan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM,” ujarnya.

Lebih jauh, Tiyok menyoroti ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar pasca kejadian. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menunjukkan empati dan turun langsung memberikan dukungan moral maupun pendampingan terhadap keluarga korban.

“Empati pemerintah daerah belum terlihat. Minimal kepala wilayah hadir di lokasi. Kalau berhalangan, Dinsos bisa mewakili Bupati atau Wakil Bupati untuk menunjukkan tanggung jawab moral,” tandasnya.

Tiyok juga mengungkap temuan lain yang dinilainya cukup mencengangkan, gardu listrik tempat korban tersengat diduga dibangun tanpa izin dari pemilik tanah, yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Ia mengutip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 27 dan 30, yang mewajibkan PLN meminta izin dan memberikan kompensasi kepada pemilik lahan pribadi sebelum melakukan pemasangan instalasi listrik.

“Tanpa persetujuan pemilik tanah, instalasi itu tidak sah secara hukum. Jika tidak ada kompensasi, PLN bisa dikenakan sanksi administratif,” jelasnya.

Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut. Satreskrim Polres Blitar telah memanggil pihak Unit Pelaksana Layanan (UPL) PLN Wlingi untuk dimintai keterangan.

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Blitar, Ipda Putut Siswahyudi, memastikan penyelidikan berjalan profesional dan terbuka.

“Surat panggilan sudah dikirim. Kami menunggu kehadiran pihak PLN untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujar Putut.

Ia menegaskan, kepolisian akan mengusut setiap indikasi kelalaian yang berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa, demi memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Tragedi yang menewaskan balita di Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak terkait, agar meningkatkan standar keamanan infrastruktur listrik di kawasan padat penduduk dan memastikan setiap instalasi memiliki izin serta perlindungan yang memadai.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Sidoarjo — Langit Sidoarjo tampak redup dan sejuk pada Sabtu (25/10/2025). Di tengah udara yang segar itu, Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung menggelar tasyakuran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarbendo, yang berlokasi di Perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo, Jawa Timur.

Acara tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diamanahkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dijalankan oleh LPI Al Azhaar Tulungagung.

Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia melalui layanan makan sehat dan bergizi setiap hari.

Dalam sambutannya, mitra BGN H. Budi Susilo menyampaikan rasa syukur atas berdirinya dapur SPPG Banjarbendo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk pengabdian kepada negeri.

“Kami dan keluarga berkhidmad agar mendapat kesempatan berbakti pada negeri. Mohon do’a restu, semoga Gusti Alloh Ta’ala memberi perlindungan dan pertolongan,” ujarnya.

H. Budi menambahkan, SPPG ini merupakan milik masyarakat, sebab pembiayaan operasionalnya berasal dari pemerintah. Karena itu, masyarakat pun dilibatkan secara aktif.

“Delapan puluh persen relawan SPPG Banjarbendo berasal dari warga sekitar. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah untuk melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai pemasok bahan pangan,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran SPPG Banjarbendo diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap hasil UMKM sekitar desa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina LPI Al Azhaar Tulungagung, KH Imam Mawardi Ridlwan, dalam pengarahan menekankan pentingnya kebersamaan dan keikhlasan dalam melayani.

“Para relawan SPPG Banjarbendo harus guyub rukun, bekerja sama dan bersinergi, serta istiqamah dalam berdoa,” pesan Abah Imam.

Ia menegaskan, Program MBG bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan amanah besar untuk masa depan anak-anak Indonesia.

“Berkhidmat di MBG ini adalah dakwah sosial. Ini amanah untuk masa depan anak-anak kita. Program ini bukan hanya soal gizi, tapi investasi bagi masa depan bangsa,” tuturnya.

Dengan semangat gotong royong, LPI Al Azhaar melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengelolaan SPPG agar program berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberi manfaat jangka panjang.

Menurut Kasatpel SPPG Banjarbendo, Juniar Rizky Nurhayati, dapur tersebut akan melayani sekitar 2.800 penerima manfaat.

Ia memperkenalkan para tenaga ahli seperti ahli gizi, akuntan, chef, dan relawan yang siap menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan.

“Kami berkomitmen menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan setiap sajian agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tasyakuran berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, menandai langkah baru dalam pelayanan gizi bagi anak-anak Indonesia. (DON/Red)