Connect with us

Jawa Timur

Pemkot Kediri Dorong Warga Daftar Perlinsos Mandiri, Data Jadi Acuan Bansos 2027

Published

on

KOTA KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri secara mandiri melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttaqin mengatakan Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi layanan terintegrasi untuk pendaftaran bantuan sosial, penyampaian sanggah, hingga pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat melakukan pengajuan bantuan, menyampaikan sanggah apabila ada ketidaksesuaian data, serta memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara mandiri,” kata Imam di Kediri, Rabu(07/10).

Menurut dia, Perlinsos diterapkan secara digital melalui laman resmi Kementerian Sosial. Masyarakat dapat menggunakan telepon seluler untuk mengajukan bantuan maupun memperbarui data desil.

Dengan sistem tersebut, proses pemutakhiran data diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Syarat Daftar Perlinsos Mandiri

Imam menjelaskan, masyarakat yang ingin mengakses Perlinsos secara mandiri harus telah melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bagi warga yang belum melakukan pendaftaran atau aktivasi IKD, prosesnya dapat dibantu oleh agen Perlinsos. Agen tersebut berperan sebagai fasilitator, termasuk membantu penginputan data maupun penyampaian sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi riil masyarakat.

Masyarakat juga dapat menjadi agen Perlinsos dengan melakukan pendaftaran secara daring dan gratis melalui portal resmi Kementerian Sosial.

Namun, agen Perlinsos bersifat sukarela dan tidak diperbolehkan memungut biaya maupun melakukan manipulasi data.

“Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Kediri, apalagi bagi masyarakat yang memiliki tetangga yang membutuhkan,” ujar Imam.

ASN Kota Kediri Didorong Bantu Warga

Pemkot Kediri juga akan mendorong gerakan ASN Peduli Tetangga. Melalui gerakan tersebut, aparatur sipil negara (ASN) diarahkan menjadi agen Perlinsos dan membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya melakukan pendaftaran.

Imam mengatakan penerapan Perlinsos di Kota Kediri sudah mulai dilakukan. Pemkot menargetkan seluruh masyarakat di Kota Kediri telah terdaftar pada akhir 2026.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada 2027.

“Pada prinsipnya, Perlinsos ini adalah proses registrasi ulang data sasaran penerima bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya untuk 2027,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat segera mendaftarkan diri dan anggota keluarganya melalui Perlinsos, baik secara mandiri maupun dengan bantuan agen yang tersedia di tingkat kelurahan, RT, maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Aktivasi IKD Bisa Dilakukan di Kecamatan hingga Dispendukcapil

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri Marsudi Nugroho mengatakan akses Perlinsos membutuhkan identitas kependudukan yang telah terverifikasi. Salah satunya melalui perekaman KTP-el dan kepemilikan IKD yang aktif.

Marsudi menjelaskan aktivasi IKD di Kota Kediri telah dilakukan sejak 2022 dan diperluas sejak 2024. Layanan tersebut dapat diakses warga yang telah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman biometrik.

“Pelayanan aktivasi IKD bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dhoho Plaza lantai 2, serta kantor kecamatan dan kelurahan pada hari dan jam kerja,” kata Marsudi.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aktivasi IKD di Kantor Dispendukcapil Kota Kediri pada hari kerja maupun Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

Marsudi mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi penipuan karena layanan aktivasi IKD dilakukan secara tatap muka dan tanpa dipungut biaya.

“Tidak perlu khawatir terhadap penipuan karena pelayanan IKD kita lakukan secara tatap muka dan gratis,” ujarnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

Published

on

BANYUWANGI – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan.

Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Sabtu (21/11/2026).

Rapat ini turut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., unsur TNI, pemerintah daerah, ASDP, KSOP, Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya.

Komjen Pol. Roycke membagi pengendalian operasi menjadi tiga tingkatan yaitu kendali komando oleh Kapolda Jatim, serta kendali taktis dan teknis oleh Kapolres dengan penempatan petugas tetap pada koordinat titik A, B, dan C.

Komjen Pol. Roycke juga mengingatkan bahwa persiapan matang sejak dini sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kelancaran pada Nataru 2026/2027.

“Pengamanan Natal dan Tahun Baru harus dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan operasi. Pengaturan arus kendaraan, kesiapan kapal, kapasitas dermaga, dan kawasan penyangga harus berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi. Jangan sampai persoalan yang berulang setiap tahun kembali terjadi,” tegas Komjen Pol. Roycke.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya langkah kepolisian yang komprehensif dan dapat diterapkan secara nyata.

Kapolda Jatim mengarahkan agar hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis untuk memperjelas tanggung jawab setiap instansi, termasuk penguatan keterhubungan pos pengamanan dan kawasan penyangga.

Selain mewaspadai cuaca ekstrem dan praktik percaloan tiket, Kapolda Jatim menginisiasi pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung dengan kawasan penyangga (buffer zone).

Sementara itu Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin menekankan perlunya pengaturan kedatangan kendaraan sejak dari jalur akses menuju pelabuhan.

“Buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan. Karena itu, pengaturan pola kedatangan kendaraan harus diselaraskan dengan kapasitas kawasan penyangga, kesiapan dermaga, serta operasional kapal,” ujarnya.

Dari sisi operasional, General Manager PT ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto Heriawan memproyeksikan kenaikan mobilitas sebesar tiga persen.

ASDP menyiapkan 57 kapal reguler dan 14 dermaga pada lintas Ketapang–Gilimanuk dengan target bongkar muat 40 menit serta pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB).

Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Kolonel Marinir Amrul Adriansyah, S.E., M.H., menambahkan perlunya sinkronisasi jadwal kapal untuk mencegah antrean di perairan.

Rapat juga mematangkan rute alternatif Jangkar–Celukan Bawang dan Tanjungwangi–Celukan Bawang bagi angkutan logistik demi menjamin kelancaran arus penyeberangan Jawa–Bali. (Hms/DON)

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Kota Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS Pilkades Serentak 2026

Published

on

BLITAR – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Polres Blitar Kota menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Kewilayahan Aman Pilkades Penataran 2026.

Apel ini menjadi pengecekan akhir kesiapan personel, perlengkapan, dan pola pengamanan sebelum anggota diterjunkan ke lokasi tugas.

Apel dipimpin langsung Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., dengan melibatkan personel TNI-Polri serta unsur terkait. Dalam pengamanan Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota mencatat terdapat 8 desa di 5 kecamatan dengan total 52 TPS yang masuk dalam wilayah pengamanan.

Untuk mendukung kelancaran pemungutan suara, sebanyak 266 personel disiapkan. Kekuatan itu terdiri dari 161 personel pengamanan TPS, 89 personel patroli, serta 16 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) dan Satgas Intelijen.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan seluruh personel harus menjalankan tugas secara profesional, menjaga netralitas, serta tidak terlibat dalam politik praktis maupun memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala desa.

Ia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.

Personel diminta meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para calon kepala desa guna mencegah potensi konflik selama pelaksanaan Pilkades.

Kapolres menekankan keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga dari kemampuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebelum, selama, dan setelah Pilkades.

Selain menjaga keamanan, anggota juga diminta mengedepankan pendekatan humanis dengan menerapkan prinsip senyum, sapa, dan salam saat berinteraksi dengan masyarakat. Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan penyelenggara Pilkades juga harus terus diperkuat tanpa ego sektoral.

Kapolres turut mengingatkan personel agar bijak menggunakan media sosial serta mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu perpecahan.

Satgas Humas dan Satgas Gakkum diminta aktif melaksanakan patroli siber untuk memantau perkembangan situasi dan mencegah penyebaran informasi yang dapat mengganggu kondusivitas Pilkades.

Di samping kesiapan operasional, seluruh anggota diingatkan menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas serta memastikan perlengkapan perorangan telah disiapkan secara lengkap.

Melalui apel pergeseran pasukan ini, Polres Blitar Kota menegaskan komitmennya memberikan pengamanan maksimal dalam Pilkades Serentak 2026.

Dengan dukungan seluruh unsur terkait dan partisipasi masyarakat, pesta demokrasi tingkat desa tersebut diharapkan berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif.(Hms/JK)

Continue Reading

Jawa Timur

Lewat PIRAMIDA, Polres Blitar Kota Sosialisasikan Pencegahan Narkoba dan Program Poliran

Published

on

BLITAR – Polres Blitar Kota menggelar kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bareng Bersama Media) pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Presiden, Jalan Ir. Soekarno Nomor 276, Kelurahan Sentul, Kota Blitar, tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan insan pers.

Kegiatan itu dihadiri Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Blitar Kota, serta awak media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di wilayah Blitar Raya.

 

Dalam sambutannya, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang baik dengan media.

Menurutnya, insan pers merupakan salah satu elemen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa program Kapolri menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurut Kapolres, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan media perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.

Melalui kegiatan PIRAMIDA, Polres Blitar Kota juga membuka ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyoroti persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat keras terlarang berbahaya (okerbaya) yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

Ia menilai upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Kapolres mengajak media untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, media diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan serta upaya pemberantasan peredaran narkotika.

Melalui kolaborasi antara kepolisian, media, dan masyarakat, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan lingkungan.

Kesempatan ini,  AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, juga menyampaikan tentang program dari Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, tentang Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Ia menjelaskan bahwa pada program tersebut, salah satu upaya dan wujud kepedulian Polri untuk menekan angka pengangguran.

Polres Blitar Kota berharap kegiatan PIRAMIDA tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana membangun kemitraan yang profesional, terbuka, dan saling mendukung.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan nyaman di wilayah Kota Blitar. (JK/Red)

Continue Reading

Trending