Connect with us

Papua

DPR Kota Sorong Tetapkan 13 Raperda Prioritas Tahun 2025, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Published

on

Kota Sorong,— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Paripurna ke-XV dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2025.

Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Kota Sorong, Syahrir. N, dan berlangsung di ruang rapat utama kantor DPR Kota Sorong, Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Timur, pada Senin (4/8/2025).

Agenda utama paripurna ini adalah pembahasan dan penetapan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang telah disusun berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan inisiatif DPR Kota Sorong.

Rapat berlangsung dalam suasana demokratis dan penuh semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif.

Penetapan Propemperda ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Propemperda menjadi instrumen penting dalam perencanaan legislasi daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta kepastian hukum dalam setiap kebijakan publik.

Daftar 13 Raperda yang Disahkan dalam Propemperda 2025:
– Pertanggung jawaban APBD Tahun 2024.
– Perubahan APBD Tahun 2025.
– APBD Induk Tahun 2026.
– Revisi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
– RPJMD Kota Sorong 2025–2029.
– Pembentukan Perseroda Kalabra Jaya Indah (KJI).
– Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Sorong.
– Pengelolaan Barang Milik Daerah.
– Pendidikan Gratis untuk Warga Kota Sorong.
– Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual.
– Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Umat Beragama.
– Penyerahan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) dari Pengembang kepada Pemerintah.
– Bantuan Penanganan, Perlindungan, dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR Kota Sorong, Syahrir. N, menegaskan bahwa seluruh rancangan peraturan yang telah ditetapkan akan dibahas dengan seksama, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara luas.

Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga aspiratif, akuntabel, dan implementatif.

“Program legislasi ini adalah fondasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Sorong,” ujar Syahrir.

DPR Kota Sorong juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi, tokoh agama, LSM, dan media, untuk turut serta mengawal proses pembentukan regulasi daerah ini agar hasilnya benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Raperda-raperda yang ditetapkan mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik, seperti raperda tentang pendidikan gratis, perlindungan kekayaan intelektual, hingga perhatian khusus terhadap ODGJ, serta penguatan ekonomi melalui pembentukan Perseroda Kalabra Jaya Indah.

Penetapan Propemperda ini juga menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan daerah secara lebih terstruktur, termasuk dalam penataan RPJMD 2025–2029 yang akan menjadi peta jalan pembangunan Kota Sorong lima tahun ke depan.

“Semoga apa yang kita tetapkan hari ini menjadi langkah awal yang penuh berkah bagi pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Sorong. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” tutup Syahrir dalam pidato penutupnya.

Dengan demikian, DPR Kota Sorong menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. (Timo)

Papua

Gubernur Buka Ekspos RT/RW Papua Barat Daya: Arah Baru Tata Ruang 20 Tahun ke Depan

Published

on

Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi memulai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2025–2044, sebagai dasar pengelolaan ruang dan landasan pembangunan jangka panjang.

Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Ekspos Laporan Antara oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, di Hotel Rylich Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Jumat (15/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan enam kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya RT/RW sebagai panduan pembangunan jangka panjang yang akan berlaku selama dua dekade ke depan.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk aktif berkontribusi dalam proses perencanaan tersebut.

“RT/RW ini bukan hanya dokumen teknis, tapi menjadi pedoman arah pembangunan wilayah 20 tahun ke depan. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, badan usaha, hingga kampung-kampung. Kita harus proyeksikan kebutuhan pembangunan dan potensi investasi jangka panjang dari sekarang,” ujar Elisa.

Gubernur juga menyoroti pentingnya mengevaluasi ruang-ruang yang ada agar pemanfaatannya optimal, baik untuk pembangunan, pelestarian lingkungan, maupun investasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Eliezer Nelson Homer, ST, MT, menjelaskan bahwa laporan antara ini merupakan hasil analisis awal dari berbagai tahapan yang telah dilakukan, mulai dari konsultasi publik, pertemuan dengan masyarakat adat, hingga pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami telah menampung berbagai masukan dari stakeholder di Papua Barat Daya. Ini penting agar dokumen RT/RW benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi wilayah,” ungkap Eliezer Nelson Homer”.

Penyusunan RT/RW ini menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai konsultan, dan akan berlangsung hingga satu setengah bulan ke depan menuju penyusunan laporan akhir.

RT/RW Provinsi ini nantinya akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang nasional.

Pemerintah Provinsi menekankan bahwa RT/RW bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Partisipasi publik adalah kunci. Perencanaan ruang yang tidak melibatkan masyarakat akan kehilangan relevansi. Maka kami pastikan seluruh proses ini inklusif dan transparan,” tambah Gubernur Elisa.

Dengan dimulainya tahapan ekspos ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menyusun RT/RW yang visioner, responsif terhadap tantangan global dan lokal, serta mampu mendorong percepatan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Papua

Jelang HUT RI ke-80, Polda PBD Tebar Beras Murah untuk Rakyat

Published

on

Kota Sorong PBD— Kepolisian Daerah Papua Barat Daya (Polda PBD) menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menggandeng Perum Bulog Cabang Sorong.

Bertempat di halaman Mako Polda PBD, masyarakat memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan beras premium dengan harga sangat terjangkau.

Program ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, yang jatuh pada 17 Agustus 2025. Dengan membawa KTP, setiap warga dapat membeli 10 kg beras premium SPHP seharga hanya Rp60.000 per karung (5 kg) — harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp13.500/kg.

“Hari ini kami distribusikan 15 ton beras. Ini komitmen kami untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi rakyat, terutama jelang perayaan nasional,” ujar Kombes Pol Muhammad Erfan, Dirbinmas Polda PBD.

Polri bersama Bulog menjamin kualitas dan kelancaran distribusi beras di wilayah hukum Papua Barat Daya, dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan atau praktik curang oleh spekulan pasar.

Tak hanya di Mako Polda, program GPM ini juga akan digelar secara bertahap di Polres dan Polsek lainnya, agar masyarakat di wilayah pedalaman dan pelosok pun turut menikmati manfaatnya tanpa hambatan geografis.

Perwakilan Bulog Sorong, Kasiono, menyebutkan bahwa saat ini Bulog telah mendistribusikan sekitar 120 ton beras melalui program ini sejak awal Agustus, dan menargetkan mencapai 7.000 penerima hingga Desember 2025.

“Kami pastikan pasokan mencukupi. Saat ini kami punya cadangan 6.300 ton dan akan terus disalurkan berdasarkan permintaan dari Polres dan Polda setempat,” jelasnya.

Tak hanya menjual langsung, sinergi Polri–Bulog juga meliputi pengawasan terhadap outlet-outlet pasar yang telah diverifikasi agar menjual beras sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp13.500/kg.

Harga pembelian dari Bulog sendiri berkisar Rp12.000/kg, dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau dalam GPM.

Program ini berhasil menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, dengan warga menyatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat membantu mereka di tengah tekanan ekonomi dan harga pangan yang tidak stabil.

Melalui program ini, Polda Papua Barat Daya membuktikan bahwa peran Polri bukan hanya sekadar penjaga keamanan, tetapi juga pelindung dan pelayan masyarakat dalam arti luas, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga. (Timo)

Continue Reading

Papua

Guskamla Koarmada III Dukung Joy Sailing Pramuka Saka Bahari Sorong Peringati Hari Pramuka ke-64

Published

on

Sorong,— Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada III menunjukkan perannya dalam membina generasi muda maritim melalui dukungan penuh terhadap kegiatan Joy Sailing Pramuka Saka Bahari Kota Sorong, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-64.

Menggunakan KRI Balongan-908, unsur di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada III dalam Operasi Rajawali Cakra Tahap II, menjadi armada utama yang mengantarkan peserta berlayar menyusuri perairan Sorong.

Kegiatan yang mengusung tema “Pramuka Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa” diawali dengan upacara di Geladak Heli KRI Balongan-908, dipimpin Aster Dankodaeral XIV Letkol Marinir Ade Darmansyah, M.Tr.Hanla., dan diikuti anggota Saka Bahari serta prajurit TNI Angkatan Laut.

Selama pelayaran, peserta mendapatkan pembekalan pengetahuan kebaharian, wawasan kemaritiman, serta pemahaman tentang tugas pokok TNI AL, khususnya peran strategis Guskamla Koarmada III dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut wilayah timur Indonesia.

Mereka juga diajak mengenal fasilitas kapal, prosedur operasi laut, dan pentingnya disiplin serta kerja sama di lingkungan maritim.

Komandan Guskamla Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Tomi Erizal, S.E., M.M., melalui Komandan KRI Balongan-908 Letkol Laut (P) Wida Adi Prasetya, M.Tr.Opsla., menegaskan bahwa keterlibatan unsur Guskamla dalam kegiatan ini adalah wujud pembinaan generasi muda yang berorientasi pada kesadaran maritim.

“Melalui Joy Sailing, kami ingin menanamkan rasa cinta laut, jiwa patriotisme, serta semangat berkontribusi bagi kejayaan bangsa,” ujarnya.

Dengan suasana penuh semangat dan kekeluargaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman berharga bagi Pramuka Saka Bahari Sorong, tetapi juga memperkuat sinergi antara TNI AL dan masyarakat dalam membangun ketahanan bangsa melalui jalur kemaritiman. (Timo)

Continue Reading

Trending