Dua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan

Surabaya — Persidangan perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (10/11/2026), menghadirkan pertarungan argumentasi hukum yang semakin tajam. Dua ahli dari Universitas Airlangga (UNAIR) yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa secara terbuka mengurai sejumlah persoalan mendasar terkait kewenangan pejabat, keabsahan dokumen administrasi, hingga pembuktian unsur tindak pidana korupsi.

Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Imanuel Sujatmoko, S.H., M.H., dan Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Nur Wasiti, memunculkan sejumlah pertanyaan kritis terhadap konstruksi perkara yang dibangun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah penggunaan surat pernyataan sebagai dasar untuk menekan, memberhentikan, atau mengakhiri status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Imanuel Sujatmoko menegaskan bahwa surat pernyataan yang ditandatangani seorang pejabat tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai dasar hukum untuk memaksa seseorang mengundurkan diri dari status PNS.

Menurutnya, pengunduran diri harus benar-benar didasarkan pada permohonan pribadi yang disampaikan secara sukarela oleh pihak bersangkutan.

“Surat pernyataan itu pada dasarnya merupakan bagian dari pakta integritas. Setiap ASN memang wajib menandatanganinya sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 49 Tahun 2011. Tapi pakta integritas itu adalah janji diri untuk menjalankan tugas dengan baik, bukan surat kuasa untuk memaksa seseorang mundur dari jabatan,” tegas Imanuel.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena membuka kembali perdebatan mengenai batas penggunaan dokumen administrasi pemerintahan. Apakah sebuah surat pernyataan dapat ditafsirkan melampaui tujuan awal pembuatannya? Dan sejauh mana dokumen tersebut dapat digunakan untuk membenarkan tindakan pejabat?

Persoalan lain yang mendapat sorotan tajam adalah pembagian kewenangan antara kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Imanuel menjelaskan bahwa kepala daerah memang memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah. Namun, dalam tata kelola keuangan daerah, kepala OPD selaku pengguna anggaran memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sesuai kewenangannya.

Pandangan ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan APBD tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan tinggi-rendahnya jabatan seseorang.

Pengamat Hukum Tulungagung, H. Hery Widodo, S.H., M.H., CLA., CCD., turut menyoroti persoalan tersebut.

“Kepala Daerah tidak memegang langsung anggaran daerah. Setiap pengeluaran harus mengacu pada DPA dan asas spesialitas belanja. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran, maka yang bertanggung jawab adalah pejabat pengguna anggaran di OPD,” jelasnya.

Persoalan ini menjadi relevan dalam menguji siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan, siapa yang melaksanakan kegiatan, serta siapa yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam perkara korupsi, jabatan tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Peran konkret, kewenangan, tindakan, dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan.

Imanuel juga memberikan penjelasan mengenai surat pernyataan yang tidak mencantumkan tanggal atau memiliki persoalan kelengkapan formal.

Menurutnya, kekurangan tersebut harus dilihat dari aspek prosedur administrasi. Cacat prosedur tidak otomatis berarti substansi dokumen juga cacat. Dalam kondisi tertentu, kekurangan administratif masih dimungkinkan untuk diperbaiki melalui mekanisme yang sah.

Penjelasan ini menempatkan persoalan dokumen pada pengujian yang lebih mendalam, apakah kekurangan tersebut sekadar persoalan administratif atau justru memengaruhi keabsahan dan kekuatan hukum dokumen dalam perkara yang sedang diperiksa?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan selembar surat, tetapi juga harus mempertimbangkan proses penerbitan, kewenangan pembuat, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jika Imanuel membedah persoalan dari perspektif hukum administrasi negara, Prof. Dr. Nur Wasiti membawa persidangan pada pengujian unsur-unsur hukum pidana.

Guru Besar UNAIR kelahiran Pati tersebut menguraikan berbagai elemen penting dalam tindak pidana korupsi, mulai dari subjek hukum, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga unsur kesengajaan dan keuntungan yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana yang relevan.

Salah satu bagian paling krusial adalah penjelasannya mengenai konsep pemaksaan.

Prof. Nur Wasiti menekankan bahwa perasaan tertekan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemaksaan dalam pengertian hukum pidana.

Harus ada pengujian terhadap bentuk tekanan, sifat tindakan, serta kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan untuk menentukan pilihan.

Pandangan tersebut menjadi titik penting dalam menguji apakah suatu tindakan benar-benar memenuhi unsur pemaksaan atau hanya merupakan situasi tekanan yang harus dinilai berdasarkan keseluruhan fakta persidangan.

H. Hery Widodo kembali menggarisbawahi substansi keterangan ahli tersebut.

“Dengan demikian, kalau orang tersebut masih punya pilihan untuk menerima atau menolak, maka belum bisa disebut telah dipaksa,” imbuhnya.

Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah seseorang secara formal masih memiliki pilihan. Hakim tetap harus menilai apakah pilihan tersebut benar-benar bebas atau justru berada di bawah tekanan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pemaksaan.

Prof. Nur Wasiti juga membedakan konsep suap, gratifikasi, serta bentuk keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, termasuk turut serta melakukan dan membantu melakukan.

Pembedaan ini sangat penting karena setiap bentuk tindak pidana memiliki unsur dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Seseorang tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku hanya karena memiliki hubungan jabatan, kedekatan, atau keterkaitan dengan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana.

Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, pengetahuan, kesengajaan, serta bentuk keterlibatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang didakwakan.

Di sinilah keterangan ahli menjadi tantangan argumentatif bagi konstruksi pembuktian JPU KPK. Bukan berarti dakwaan otomatis gugur, tetapi setiap unsur yang dituduhkan harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

Dalam pemeriksaan silang, kuasa hukum salah satu terdakwa turut menegaskan bahwa jabatan ajudan bupati bukan merupakan jabatan struktural dalam struktur perangkat daerah.

Persoalan ini menambah daftar pertanyaan mengenai kedudukan jabatan, batas kewenangan, serta kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Status jabatan dan kewenangan faktual menjadi dua hal yang perlu dibedakan. Sebab, dalam menilai pertanggungjawaban pidana, yang harus diperiksa bukan sekadar nama jabatan, melainkan juga tindakan konkret dan dasar kewenangan yang dimiliki seseorang.

Hadirnya dua ahli UNAIR membuat persidangan semakin menarik. Dari perspektif hukum administrasi negara, Imanuel Sujatmoko menyoroti batas kewenangan, tanggung jawab pengelolaan anggaran, dan keabsahan dokumen.

Sementara dari perspektif hukum pidana, Prof. Nur Wasiti mengingatkan pentingnya pembuktian setiap unsur delik secara cermat, termasuk pemaksaan, penyalahgunaan kewenangan, dan bentuk keterlibatan seseorang.

Kedua pandangan tersebut menghadirkan sejumlah persoalan mendasar yang harus dijawab dalam proses peradilan.

Apakah surat pernyataan benar-benar dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengunduran diri secara sukarela? Siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas penggunaan anggaran? Apakah tekanan yang terjadi memenuhi unsur pemaksaan? Dan apakah keterlibatan masing-masing terdakwa telah dibuktikan sesuai unsur tindak pidana yang didakwakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya melalui asumsi, penafsiran sepihak, atau kedudukan seseorang dalam struktur pemerintahan.

Pada akhirnya, keterangan ahli dari pihak pembela maupun penuntut umum tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya. Majelis hakimlah yang memiliki kewenangan menilai kekuatan seluruh bukti dan menentukan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Satu hal yang menjadi penekanan dalam perkara ini, jangan sampai tanggung jawab jabatan menggantikan pembuktian perbuatan, dan jangan sampai dugaan diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum seluruh unsur pidana benar-benar terbukti.

Sebab, dalam perkara korupsi sekalipun, prinsip kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah tetap harus berdiri tegak. (DON/Red)