Disebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?

TULUNGAGUNG— Polemik Surat Keputusan (SK) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Margo Mulyo di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan. Meski telah digelar rapat koordinasi lintas pihak, persoalan yang sempat memicu gejolak di tengah masyarakat tersebut tampaknya belum sepenuhnya menemukan titik akhir.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin (09/11/2026), dihadiri Kasat Intel Polresta Tulungagung beserta anggota, unsur Muspika Kecamatan Tanggunggunung, perwakilan Pokmas Margo Mulyo, kuasa hukum, serta Pemerintah Desa Ngepoh.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurai polemik legalitas SK Pokmas Margo Mulyo yang sebelumnya dipersoalkan dan menjadi perbincangan masyarakat.

Agus Rianto alias Suro, menyatakan bahwa SK yang dimiliki kelompoknya merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Ngepoh.

“Seharusnya agenda kami hari ini ke Balai Desa Ngepoh berkaitan dengan SK Pokmas Margo Mulyo. Akan tetapi, berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanggunggunung dan difasilitasi Polres Tulungagung, SK yang kami miliki resmi dan diakui merupakan produk Pemerintah Desa Ngepoh. Bahkan, dokumen tersebut diantarkan sendiri oleh salah satu perangkat Desa Ngepoh ke rumah saya,” terang Agus Rianto, kepada 90detik.com Selasa(10/11).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas tudingan yang sebelumnya berkembang mengenai keabsahan kelompok masyarakat yang dipimpinnya.

Tak hanya memperjuangkan pengakuan atas SK yang dimiliki, pihak Pokmas Margo Mulyo juga mengungkapkan tengah menempuh langkah hukum terhadap seseorang bernama Supar Aripin.

Agus menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan yang menyebut serta menunjuk-nunjuk kelompoknya sebagai Pokmas abal-abal.

Menurut keterangannya, laporan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Jatim kini telah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang dalam proses penanganan.

“Langkah hukum yang kami lakukan dengan melaporkan Saudara Supar Aripin karena menyebut serta menunjuk-nunjuk Pokmas kami abal-abal. Saat ini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang berjalan,” imbuhnya.

Meski demikian, substansi laporan dan kebenaran dugaan pernyataan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk mendalami dan membuktikannya.

Di tengah memanasnya polemik, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, justru memilih bersikap tenang. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa belum memiliki rencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Namun, sikap tenang tersebut bukan berarti pemerintah desa mengabaikan potensi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sunaryo berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi.

“Untuk saat ini kami belum berpikir untuk melangkah ke ranah hukum. Biarlah semua berjalan apa adanya. Akan tetapi, jika dari pihak Pokmas maupun PT yang menaungi lahan di Tumpak Mergo mengambil langkah hukum, mohon kepada pihak kepolisian segera melaksanakan tindakan agar tidak terjadi gejolak yang mengganggu kondusivitas warga Desa Ngepoh,” tegas Sunaryo.

Polemik SK Pokmas Margo Mulyo kini bukan sekadar persoalan dokumen atau perbedaan klaim antarpihak. Ketika persoalan tersebut mulai menyeret nama pemerintah desa, kelompok masyarakat, pihak perusahaan, hingga berujung pada langkah hukum, transparansi dan kepastian menjadi kebutuhan mendesak.

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan SK tersebut, siapa yang memiliki kewenangan menerbitkannya, serta bagaimana kedudukan Pokmas Margo Mulyo dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan di Tumpak Mergo.

Di sisi lain, tudingan terhadap suatu kelompok juga tidak semestinya dilontarkan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, bola berada di tangan pihak-pihak terkait. Pemerintah Desa Ngepoh perlu memastikan kejelasan administrasi, sementara aparat kepolisian diharapkan mampu mengawal persoalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Sebab, yang paling dirugikan apabila polemik ini terus berlarut bukan hanya pihak-pihak yang berseteru, melainkan masyarakat Desa Ngepoh yang membutuhkan ketenangan, kepastian, dan situasi tetap kondusif.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui klarifikasi dan transparansi justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (DON/Red)