Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Kecurangan Menjelang Pengumuman Hasil Tes CAT Seleksi ASN PPPK di Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG – Menjelang pengumuman kelulusan seleksi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 24 – 31 Desember 2024, sejumlah dugaan kecurangan mulai mencuat dalam proses seleksi tahap 1 Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dugaan ini berawal dari laporan mengenai adanya perubahan formasi jabatan yang dilamar oleh peserta saat mengikuti tes (Computer Assisted Test) CAT, berbeda dengan formasi jabatan yang mereka pilih saat mendaftar.

Salah satu keluarga peserta yang hanya ingin disebut dengan inisial H mengungkapkan kekecewaannya.

“Kami, sebagai masyarakat, dari awal sudah curiga akan ada kecurangan oleh panitia, dan terbukti ada pengumuman masa sanggah kedua. Seharusnya, panitia tidak menerima aduan sanggah di luar jadwal. Mereka harus jeli dan memeriksa dengan teliti ketika menerima aduan di masa sanggah yang telah ditetapkan. Terlihat sekali ada yang tidak beres, termasuk penulisan formasi yang keliru atau terbalik,” ujarnya dengan penuh rasa kecewa.

Dua formasi jabatan yang telah teridentifikasi mengalami perubahan ini menimbulkan pertanyaan terkait integritas dalam proses seleksi.

Kejanggalan juga muncul terkait pengumuman susulan masa sanggah.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), masa sanggah untuk seleksi administrasi seharusnya berlangsung hingga 11 November 2024.

Namun, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Tulungagung mengeluarkan pengumuman susulan mengenai masa sanggah yang diterbitkan pada 12 November 2024.

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Panselda penerimaan ASN PPPK, Tri Hariadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.

Tri Hariadi tidak memberikan tanggapan mengenai dugaan kecurangan ini ketika dikonfirmasi oleh 90detik.com.

Di sisi lain, Soeroto, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Tulungagung, menjelaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku berdasarkan panselnas BKN Pusat.

“Semua tes menggunakan sistem SSCASN dan seleksi CAT, dan hasilnya langsung keluar setelah semua jawaban selesai. Nilai tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” terangnya pada, Sabtu(21/12).

Namun, ketika ditanya mengenai pengumuman susulan hasil masa sanggah yang dikeluarkan pada 12 November 2024, Soeroto menyatakan bahwa ada kesempatan terakhir bagi peserta untuk memastikan kebenaran administrasinya hingga 14 November 2024.

“Setelah masa sanggah, ada jadwal penarikan data final dari tanggal 12 hingga 14, di mana peserta dapat memastikan kebenaran administrasinya untuk mengikuti tes selanjutnya, dan itu berlaku secara nasional,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan adanya kekeliruan dalam nama jabatan yang sudah dikonfirmasi dan ditindaklanjuti oleh panitia.

“Benar, bahwa ada kemarin kekeliruan nama jabatan ketika pengumuman seleksi kompetensi. Yang bersangkutan sudah mengkonfirmasi ke panitia pada 30 November 2024, dan ditindaklanjuti oleh panitia pada 2 Desember 2024. Pada data SSCASN, atas nama Sugiarto jabatan yang dilamar tetap sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat dan Andri Prasetianto sebagai Pengadministrasi Perkantoran. Bukti bahwa jabatan yang dilamar tidak berubah ada pada kartu peserta seleksi mereka. Kebenaran data jabatan peserta dapat dikonfirmasi oleh semua pelamar pada waktu pengumuman hasil uji kompetensi yang akan disampaikan oleh BKN,” imbuhnya.

Meskipun demikian, keputusan ini semakin menambah spekulasi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen.

Dengan banyaknya kejanggalan dan kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan ASN yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi semakin dipertanyakan.

Diharapkan pihak berwenang dapat melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut agar keadilan dalam proses rekrutmen ASN PPPK dapat terwujud. (DON-red)

Jawa Timur

Tak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi

Published

on

Kota Madiun Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama W.P., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh massa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menggelar aksi damai di wilayah Kota Madiun pada Selasa (22/9/2026).

Berkat komunikasi dua arah yang efektif antara peserta aksi dan petugas keamanan gabungan, seluruh massa membubarkan diri dengan tenang tanpa ada keributan.

“Terima kasih atas kerja sama seluruh peserta. Kami sangat mengapresiasi karena kegiatan dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Rizki.

Kapolres Madiun Kota menegaskan bahwa kegiatan layanan pengamanan yang dilakukan Polres Madiun Kota Polda Jatim tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri bersama unsur terkait dalam mewujudkan situasi yang kondusif.

“Fokus utama petugas adalah menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berjalan dengan aman dan terlindungi,” terang AKBP Rizki.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Rizki juga meluruskan informasi keliru terkait video viral di media sosial yang menarasikan adanya bentrokan antara Polisi dan massa pesilat.

“Tidak ada bentrok. Itu hanya dinamika di lapangan,” tegas AKBP Rizki.

Ia menjelaskan, situasi sempat diwarnai aksi saling dorong yang mengakibatkan tameng salah satu petugas terjatuh. Meski demikian, ketegangan sesaat itu langsung mereda dan situasi kembali kondusif setelah dialog dilakukan.

Kapolres Madiun Kota juga memastikan tidak ada satu pun peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian.

“Tidak ada yang diamankan. Mereka membubarkan diri secara sukarela. Bahkan, petugas kami memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan truk menuju lokasi parkir, mengingat jarak antara titik aksi dan tempat parkir kendaraan mereka cukup jauh,” ungkap AKBP Rizki.

Sebagai informasi, aksi massa ini dipicu oleh dinamika internal terkait dualisme kepemimpinan di dalam organisasi PSHT.

Ketegangan berhasil diredam sepenuhnya setelah Kapolres Madiun Kota turun langsung melakukan negosiasi intensif bersama perwakilan massa aksi. (DON)

Continue Reading

Jawa Timur

Ecology Policing : Polres Trenggalek Tanam Mangrove dan Lepas Liarkan Ratusan Tukik

Published

on

TRENGGALEK— Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, S.I.K., M.H., didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Trenggalek, Ny. Debie Rizky, melakukan aksi nyata penyelamatan lingkungan dengan menanam pohon mangrove dan melepasliarkan ratusan tukik (anak penyu) di Kawasan Konservasi Pantai Taman Kili-Kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek pada Rabu (9/9/2026).

Aksi peduli lingkungan yang digelar di sela-sela kunjungan kerja ke Mapolsek Panggul ini merupakan bagian dari implementasi Ecology Policing. Program tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kelestarian alam sekaligus langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Kabupaten Trenggalek.

“Pelepasliaran tukik adalah bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga kelestarian satwa laut, khususnya penyu, agar tetap dapat berkembang biak dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Kita ketahui bersama bahwa penyu adalah pemelihara terumbu karang, dan terumbu karang adalah rumah bagi ikan-ikan di laut lepas,” jelas AKBP Rizky.

Sebagai wilayah pesisir, Kecamatan Panggul memang dikenal memiliki bentang pantai yang eksotis serta menjadi pusat konservasi penyu. Potensi alam yang besar ini dinilai menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus dijaga, termasuk perlindungan terhadap biota laut yang dilindungi seperti penyu.

Di sisi lain, ancaman perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan gelombang tinggi kerap memicu abrasi di sepanjang bibir pantai. Kondisi dinamis inilah yang mendorong Polres Trenggalek Polda Jatim melakukan mitigasi bencana melalui penanaman pohon mangrove.

“Penanaman mangrove memiliki manfaat yang sangat besar, mulai dari mencegah abrasi pantai, menjaga habitat biota pesisir, menyerap karbon, hingga melindungi kawasan pantai dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan,”tambah AKBP Rizky.

Kapolres Trenggalek menegaskan bahwa tugas menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tidak lagi terbatas pada keamanan fisik semata, melainkan juga mencakup aspek kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Kendati demikian lanjut AKBP Rizky, kepolisian tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap, Ecology Policing ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjelma menjadi gerakan bersama dan budaya dalam menjaga alam.

“Hentikan membuang sampah di lautan karena sampah plastik sangat rentan mematikan penyu. Menjaga lingkungan hari ini berarti menjaga kehidupan masa depan anak cucu kita,” pungkas AKBP Rizky.

Salah satu anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Konservasi Taman Kili-Kili, Eko Margono sangat menyambut baik langkah proaktif Polres Trenggalek Polda Jatim yang terjun langsung dalam pelestarian alam dan perlindungan satwa penyu.

“Kebetulan di Konservasi Penyu Taman Kili-Kili tahun ini, jenis yang bertelur dan menetas adalah penyu lekang atau penyu hijau. Hari ini, bersama jajaran Polres Trenggalek, kami melepasliarkan sebanyak 100 ekor tukik jenis penyu lekang,” urai Eko.

Eko menambahkan, perlindungan terhadap satwa ini sangat krusial mengingat ancaman perburuan liar oleh pihak tak bertanggung jawab serta tingginya predator alami di laut lepas yang mengancam populasi mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Polres Trenggalek. Langkah ini sangat membantu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat agar semakin taat pada aturan pemerintah. Penyu adalah satwa yang dilindungi, dan keberadaan mereka sangat vital bagi ekosistem laut kita,” tutupnya. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Santri Marhaen Nusantara Ucapkan Selamat, KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin Pimpin PBNU 2026–2031

Published

on

Jombang — Santri Marhaen Nusantara menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ’Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031.

Ucapan tersebut disampaikan langsung dari lokasi Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, oleh Ahmad Gaozan, salah satu Santri Marhaen Nusantara yang berada di lokasi.

Ahmad mengatakan, terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin menjadi momentum penting bagi perjalanan NU ke depan. Ia berharap kepemimpinan baru tersebut dapat memperkuat khidmat NU bagi umat, bangsa, dan negara.

“Kami dari Santri Marhaen Nusantara mengucapkan selamat dan sukses kepada KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ’Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031. Semoga amanah dan membawa NU semakin maslahat bagi umat dan bangsa,” ujar Ahmad dari lokasi Muktamar.

Menurut Ahmad, proses penetapan Gus Kikin juga menunjukkan mekanisme yang menjadi bagian dari tradisi organisasi NU. Sebelum ditetapkan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam tahap penjaringan dengan 472 suara dari perwakilan PWNU, PCNU, dan PCINU.

Hasil penjaringan kemudian mengerucutkan lima nama untuk dibahas dalam forum AHWA. Sembilan anggota AHWA selanjutnya menggelar musyawarah tertutup dan secara mufakat menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.

“Yang penting bagi kami setelah seluruh proses selesai adalah bagaimana kepemimpinan baru ini bisa menyatukan seluruh elemen NU dan mengembalikan energi organisasi untuk khidmat kepada umat,” kata Ahmad.

Sementara itu, Muktamar ke-35 NU menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ’Aam PBNU untuk masa khidmat 2026–2031. Dengan susunan tersebut, KH Miftachul Akhyar memimpin jajaran Syuriyah, sedangkan Gus Kikin memimpin jajaran Tanfidziyah.

Ahmad berharap pasangan kepemimpinan tersebut mampu menjaga tradisi keilmuan sekaligus memperkuat peran NU dalam kehidupan kebangsaan.

“Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan kepada beliau berdua dalam mengemban amanah besar ini. Semoga NU semakin maslahat, bermartabat, dan menjadi rahmat bagi semesta,” pungkasnya.

Bagi Santri Marhaen Nusantara, Ahmad menegaskan bahwa momentum Muktamar tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan, tetapi harus dilanjutkan dengan kerja nyata dan pengabdian.

“Dari hati santri, untuk negeri.” (By/Red)

Continue Reading

Trending