TULUNGAGUNG — Peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026, menjadi panggung bagi masyarakat yang tergabung dalam Pokmas Mergo Mulyo untuk kembali menyuarakan tuntutan keadilan. Di tengah polemik legalitas organisasi, perjuangan redistribusi tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penolakan rencana aktivitas pertambangan, warga Desa Ngepoh dan sekitarnya menuntut pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang belum terselesaikan.

Persoalan legalitas Pokmas Mergo Mulyo kembali menjadi sorotan setelah pertemuan koordinasi dan mediasi antara perwakilan kelompok masyarakat dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ngepoh di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin malam (9/11/2026).

Mediasi yang difasilitasi Kasat Intelkam Polres Tulungagung tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Perbedaan keterangan mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) Pokmas Mergo Mulyo justru semakin memperlihatkan adanya persoalan administrasi yang membutuhkan penjelasan terbuka.

Berdasarkan resume hasil pertemuan yang disampaikan pihak Pokmas Mergo Mulyo, terdapat keterangan bahwa SK pembentukan kelompok tersebut telah selesai diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ngepoh.

Bahkan, dalam keterangan yang tertuang pada resume tersebut, dokumen SK disebut telah diantarkan oleh seorang perangkat desa bernama Yudi ke kediaman Agus Rianto alias Agus Suro.

Namun, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, tetap menyatakan tidak pernah menerbitkan maupun menetapkan SK Pokmas Mergo Mulyo.

Dua keterangan yang saling bertolak belakang ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah SK tersebut benar pernah diterbitkan, bagaimana proses administrasinya, dan di mana keberadaan pencatatannya dalam arsip pemerintahan desa ?

Pihak Pokmas mengaku masih menyimpan dokumen SK asli yang selama ini menjadi dasar keberadaan kelembagaan mereka.

Dalam mediasi tersebut, Kepala Desa juga disebut tidak menghendaki adanya pembaruan SK Pokmas dan mengarahkan agar persoalan ditangani melalui proses di Polres Tulungagung.

Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul pertanyaan mengenai keberadaan Pokmas Mergo Mulyo serta apakah kelompok tersebut pernah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Pemerintah Desa Ngepoh. Menurut resume versi Pokmas, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang jelas.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan saling membantah. Dibutuhkan pemeriksaan dokumen, penelusuran register desa, serta klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut terlibat dalam proses penerbitan SK.

Di tengah belum adanya titik temu, pihak kepolisian menjanjikan fasilitasi mediasi lanjutan dalam waktu dua hari setelah pertemuan koordinasi tersebut.

Agenda silaturahmi ke kantor perusahaan yang semula direncanakan setelah upacara Hari Pahlawan akhirnya ditunda atas permintaan Kasat Intelkam Polres Tulungagung.

Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak menyelesaikan persoalan melalui jalur komunikasi dan mediasi terlebih dahulu.

Kini, janji mediasi lanjutan menjadi perhatian masyarakat. Mereka berharap pertemuan berikutnya tidak sekadar menjadi forum pertemuan formal, tetapi mampu menghasilkan kejelasan mengenai status kelembagaan Pokmas Mergo Mulyo.

Pada Selasa (10/11/2026), masyarakat melanjutkan kegiatan dengan mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Setelah upacara berlangsung lancar, sejumlah perwakilan masyarakat memasang banner penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di beberapa desa sekitar Desa Ngepoh.

Pemasangan banner tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus penegasan sikap warga yang mengkhawatirkan potensi dampak pertambangan terhadap lingkungan, sumber mata air, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan di kawasan permukiman.

Bagi warga, persoalan pertambangan bukan hanya menyangkut rencana kegiatan usaha, melainkan juga masa depan lingkungan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat.

Karena itu, mereka menginginkan adanya keterbukaan informasi, kajian dampak lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi pengingat bahwa memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, hak atas tanah, dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat.

Di tengah perjuangan redistribusi tanah melalui TORA dan polemik legalitas Pokmas, warga berharap pemerintah memberikan jawaban konkret, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian.

Ada tiga persoalan besar yang kini menunggu penyelesaian: kejelasan administrasi dan legalitas Pokmas Mergo Mulyo, kepastian proses perjuangan redistribusi tanah, serta keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi penolakan rencana pertambangan.

Publik juga menunggu bagaimana hasil mediasi lanjutan yang dijanjikan kepolisian. Apakah forum tersebut mampu membuka fakta mengenai riwayat penerbitan SK Pokmas?

Apakah pemerintah desa bersedia membuka dokumen administrasi yang diperlukan untuk memperjelas persoalan?

Yang jelas, masyarakat menginginkan penyelesaian yang transparan, objektif, dan berkeadilan.

Sebab perjuangan warga bukan semata-mata tentang mempertahankan nama sebuah organisasi. Lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan kepastian hukum, hak atas tanah, suara masyarakat, dan masa depan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. (Dar/Red)

TULUNGAGUNG— Polemik Surat Keputusan (SK) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Margo Mulyo di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan. Meski telah digelar rapat koordinasi lintas pihak, persoalan yang sempat memicu gejolak di tengah masyarakat tersebut tampaknya belum sepenuhnya menemukan titik akhir.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin (09/11/2026), dihadiri Kasat Intel Polresta Tulungagung beserta anggota, unsur Muspika Kecamatan Tanggunggunung, perwakilan Pokmas Margo Mulyo, kuasa hukum, serta Pemerintah Desa Ngepoh.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurai polemik legalitas SK Pokmas Margo Mulyo yang sebelumnya dipersoalkan dan menjadi perbincangan masyarakat.

Agus Rianto alias Suro, menyatakan bahwa SK yang dimiliki kelompoknya merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Ngepoh.

“Seharusnya agenda kami hari ini ke Balai Desa Ngepoh berkaitan dengan SK Pokmas Margo Mulyo. Akan tetapi, berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanggunggunung dan difasilitasi Polres Tulungagung, SK yang kami miliki resmi dan diakui merupakan produk Pemerintah Desa Ngepoh. Bahkan, dokumen tersebut diantarkan sendiri oleh salah satu perangkat Desa Ngepoh ke rumah saya,” terang Agus Rianto, kepada 90detik.com Selasa(10/11).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas tudingan yang sebelumnya berkembang mengenai keabsahan kelompok masyarakat yang dipimpinnya.

Tak hanya memperjuangkan pengakuan atas SK yang dimiliki, pihak Pokmas Margo Mulyo juga mengungkapkan tengah menempuh langkah hukum terhadap seseorang bernama Supar Aripin.

Agus menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan yang menyebut serta menunjuk-nunjuk kelompoknya sebagai Pokmas abal-abal.

Menurut keterangannya, laporan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Jatim kini telah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang dalam proses penanganan.

“Langkah hukum yang kami lakukan dengan melaporkan Saudara Supar Aripin karena menyebut serta menunjuk-nunjuk Pokmas kami abal-abal. Saat ini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang berjalan,” imbuhnya.

Meski demikian, substansi laporan dan kebenaran dugaan pernyataan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk mendalami dan membuktikannya.

Di tengah memanasnya polemik, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, justru memilih bersikap tenang. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa belum memiliki rencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Namun, sikap tenang tersebut bukan berarti pemerintah desa mengabaikan potensi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sunaryo berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi.

“Untuk saat ini kami belum berpikir untuk melangkah ke ranah hukum. Biarlah semua berjalan apa adanya. Akan tetapi, jika dari pihak Pokmas maupun PT yang menaungi lahan di Tumpak Mergo mengambil langkah hukum, mohon kepada pihak kepolisian segera melaksanakan tindakan agar tidak terjadi gejolak yang mengganggu kondusivitas warga Desa Ngepoh,” tegas Sunaryo.

Polemik SK Pokmas Margo Mulyo kini bukan sekadar persoalan dokumen atau perbedaan klaim antarpihak. Ketika persoalan tersebut mulai menyeret nama pemerintah desa, kelompok masyarakat, pihak perusahaan, hingga berujung pada langkah hukum, transparansi dan kepastian menjadi kebutuhan mendesak.

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan SK tersebut, siapa yang memiliki kewenangan menerbitkannya, serta bagaimana kedudukan Pokmas Margo Mulyo dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan di Tumpak Mergo.

Di sisi lain, tudingan terhadap suatu kelompok juga tidak semestinya dilontarkan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, bola berada di tangan pihak-pihak terkait. Pemerintah Desa Ngepoh perlu memastikan kejelasan administrasi, sementara aparat kepolisian diharapkan mampu mengawal persoalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Sebab, yang paling dirugikan apabila polemik ini terus berlarut bukan hanya pihak-pihak yang berseteru, melainkan masyarakat Desa Ngepoh yang membutuhkan ketenangan, kepastian, dan situasi tetap kondusif.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui klarifikasi dan transparansi justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Puluhan aspirasi masyarakat tak lagi berhenti di jalanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyatakan siap membawa 50 tuntutan Aliansi Masyarakat Tulungagung ke meja pembahasan resmi legislatif.

Komitmen itu ditunjukkan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dengan menandatangani langsung dokumen tuntutan massa dalam aksi damai bertajuk “Parlemen Jalanan”, Kamis (10/9/2026).

Massa aksi telah memadati kawasan depan gedung DPRD sejak pukul 08.00 WIB. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi titik penting setelah berbagai persoalan publik disuarakan secara terbuka di hadapan wakil rakyat.

Ketua aksi, Gus Hanin Diyaudin, menilai tanda tangan pimpinan DPRD bukan sekadar seremoni. Menurutnya, langkah tersebut harus dibuktikan melalui pengawalan konkret terhadap persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan respons maksimal dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Dari total 50 aspirasi yang disampaikan, beberapa isu utama yang menjadi sorotan krusial meliputi penyelesaian sengketa Kanjengan serta penataan kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di bawah kewenangan Satpol PP,” tegas Gus Hanin, yang juga menjabat Plt DPD PWI LS Kabupaten Tulungagung, di sela-sela aksi.

DPRD Tulungagung memastikan seluruh dokumen aspirasi tersebut akan diproses melalui mekanisme kedewanan. Berkas akan terlebih dahulu dipilah dan didistribusikan kepada komisi sesuai bidang persoalan masing-masing.

Tahap berikutnya, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Persoalan PKL, misalnya, akan dibahas bersama Satpol PP. Sementara penyelesaian sengketa Kanjengan akan melibatkan bagian hukum Pemkab Tulungagung serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Hasil pembahasan nantinya menjadi dasar DPRD untuk menerbitkan rekomendasi resmi kepada Plt Bupati Tulungagung.

Rekomendasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen politik dan pengawasan agar jajaran eksekutif segera mengambil langkah penyelesaian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

DPRD juga menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang telah dikeluarkan benar-benar ditindaklanjuti Pemkab Tulungagung.

Bagi massa aksi, komitmen tersebut kini memiliki ukuran yang jelas: 50 aspirasi harus bergerak dari dokumen tuntutan menjadi kebijakan dan penyelesaian nyata.

Aksi “Parlemen Jalanan” berlangsung dalam pengamanan puluhan personel TNI dan jajaran Polres Tulungagung. Meski mendapat pengawalan ketat, jalannya aksi berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri secara tertib setelah dokumen aspirasi diserahkan dan ditandatangani pimpinan DPRD. (DON/Red)