Surabaya— Seribu jamaah Nahdlatul Ulama (NU) memadati Aula KH. Hasyim Asy’ari, Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Ahad (26/7/2026), untuk mengikuti Dzikir Istighosah bertajuk “Mengetuk Pintu Samaawat untuk Muktamar dan Indonesia Selamat.” Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Suasana khidmat menyelimuti jalannya acara. Lantunan dzikir dan istighosah dipimpin langsung oleh Rois Syuriah PWNU Jawa Timur, KH. Abdul Mathin Djawahir. Ratusan jamaah yang terdiri dari ulama, santri, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga Nahdliyin larut dalam doa bersama demi keselamatan bangsa dan kelancaran pelaksanaan Muktamar NU.

Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH. M. Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun, dalam tausiyahnya menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar yang membutuhkan ikhtiar lahir dan batin.

“Menjadi pemimpin itu bukan perkara mudah. Tidak semua orang sanggup memanggul amanah itu. Maka, selain berusaha sekuat tenaga, kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Allah. Dan pertolongan itu sering kali datang lewat jalan doa dan dzikir yang tulus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan, M.Ag., mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon keberkahan bagi bangsa dan organisasi.

“Bangsa ini tidak dibangun hanya dengan senjata dan darah. Bangsa ini tegak juga karena doa para ulama, doa para pejuang yang tak pernah lelah memohon perlindungan kepada-Nya. Karena itu, menjelang peringatan kemerdekaan dan Muktamar NU, kami mengajak seluruh elemen masyarakat mengetuk pintu langit bersama. Semoga Indonesia senantiasa aman, bersatu, penuh berkah, dan Muktamar NU berjalan damai, bermartabat, serta menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan negara,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Moch. Khoirul Anwar, M.E.I., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat tiga pilar persaudaraan yang menjadi ruh Nahdlatul Ulama, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

Menurutnya, di tengah berbagai tantangan zaman, ikhtiar lahiriah harus diimbangi dengan kekuatan spiritual melalui doa bersama.

“Kami ingin menghadirkan ruang di mana ulama, santri, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa bersatu dalam satu doa. Ketika doa dipanjatkan dengan ikhlas secara bersama-sama, akan lahir energi persatuan yang menjadi modal penting untuk menjaga keutuhan bangsa sekaligus menyongsong Muktamar NU dengan penuh kedamaian dan harapan,” tuturnya.

Kegiatan dzikir istighosah ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, kemajuan Nahdlatul Ulama, serta kelancaran penyelenggaraan Muktamar ke-35. Semangat kebersamaan dan kekhusyukan yang terbangun sepanjang acara diharapkan menjadi ikhtiar spiritual dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, dan menghadirkan keberkahan bagi Indonesia. (DON/Red)

BLITAR – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat kemandirian keluarga penerima manfaat.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang telah lulus (graduasi) dari PKH tidak kembali bergantung pada bantuan sosial (bansos).

Pernyataan itu disampaikan Jairi pada kegiatan Sosialisasi Mengembangkan Peluang di Industri Kreatif dengan Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang diikuti 128 pendamping PKH se-Kabupaten Blitar, pada Senin (20/7).

Berbeda dengan sosialisasi sebelumnya yang menyasar pelaku UMKM, kali ini peserta utama adalah para pendamping PKH yang setiap hari berinteraksi langsung dengan keluarga prasejahtera penerima bantuan pemerintah.

Menurut Jairi, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan PKH adalah memastikan keluarga yang telah dinyatakan graduasi mampu bertahan secara ekonomi tanpa harus kembali masuk dalam daftar penerima bansos.

“Pendamping PKH memiliki peran penting mendampingi masyarakat prasejahtera. Penerima PKH memang didorong untuk graduasi atau lepas dari bantuan. Karena itu kami ingin mereka memiliki usaha agar setelah keluar dari program tidak kembali menjadi penerima bantuan pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya menyinergikan data yang dimiliki pendamping PKH dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Putri Jawara dan KPM Jawara.

Melalui program tersebut, penerima manfaat yang telah memiliki usaha berkesempatan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta dalam bentuk hibah.

“Teman-teman pendamping PKH memiliki data, sementara kami memiliki program. Data itu kemudian disinkronkan agar bantuan tepat sasaran. Setelah mereka berkembang dan sudah keluar dari desil lima, maka mereka bisa benar-benar keluar dari daftar penerima PKH,” jelasnya.

Bantuan hibah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing penerima. Mulai dari usaha toko kelontong, kuliner seperti mie ayam, penyediaan gerobak usaha, peralatan produksi, hingga pengembangan produk yang telah berjalan.

Jairi menyebut, sepanjang tahun 2026 program tersebut telah menjangkau sekitar 75 hingga 80 penerima manfaat.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan modal semata. Para penerima juga memperoleh pendampingan berkelanjutan berupa pelatihan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengembangan usaha.

Kolaborasi tersebut juga melibatkan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan agar penerima manfaat memperoleh pendampingan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi mengenai kesehatan keluarga.

“Bantuan ini merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Yang terpenting adalah pendampingan terus berjalan sampai mereka benar-benar mandiri. Harapannya, ketika keluar dari PKH mereka sudah memiliki usaha yang mampu menopang ekonomi keluarga sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Whenny, mengatakan bahwa pada tahun 2026 Kabupaten Blitar mengusulkan 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengikuti Program KPM Jawara dengan sasaran masyarakat pada desil 3 dan desil 4.

Selain itu, Dinas Sosial juga mengajukan sejumlah program pendukung lainnya, di antaranya KPM Jawa Ranya, TPSA, serta pengadaan mobil operasional untuk mendukung sektor pendidikan.

Wheny berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat kapasitas para pendamping PKH, khususnya dalam mengusulkan program pemberdayaan, melakukan pemutakhiran data, serta memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

“Terkait keberlanjutan kolaborasi ini, hasil kegiatan akan kami laporkan kepada pimpinan dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peran kami adalah menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat di lapangan dengan program-program yang tersedia di tingkat provinsi,” pungkasnya.

(JK/Red)

KEDIRI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelora Cinta Negeri (GCN) mendesak PT Beta Aria untuk segera mengosongkan lahan yang berada di Dusun Sumberwungu, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Desakan tersebut disampaikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Syaiful Hadi Susilo selaku pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166.

LSM GCN menyatakan, apabila PT Beta Aria tidak memiliki dasar hukum yang sah atas penguasaan maupun penggunaan lahan tersebut, maka perusahaan diminta segera menghentikan aktivitas di atas tanah dimaksud dan menyerahkannya kembali kepada pemegang hak.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pemberi kuasa, bidang tanah tersebut merupakan hasil pembelian pada tahun 2011. Selanjutnya, hak kepemilikan diterbitkan dalam bentuk SHM Nomor 166 atas nama Syaiful Hadi Susilo.

Menurut keterangan pemberi kuasa, lahan tersebut bukan merupakan objek warisan maupun sengketa pembagian hak waris, sehingga status kepemilikannya diklaim telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, pemberi kuasa juga menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT Beta Aria untuk menguasai atau memanfaatkan lahan tersebut, baik melalui perjanjian sewa-menyewa, pinjam pakai, kerja sama, izin tertulis, maupun hubungan hukum lainnya.

Ketua LSM Gelora Cinta Negeri, Indra Eka Januar, menegaskan bahwa setiap penguasaan atau penggunaan tanah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta PT Beta Aria untuk segera menunjukkan dasar hukum atas penggunaan tanah tersebut. Apabila tidak dapat membuktikan adanya hak atau izin yang sah, kami mendesak agar penggunaan tanah segera dihentikan, lahan dikosongkan, dan diserahkan kembali kepada pemegang hak sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 166,” ujar Indra.

Senada dengan itu, Sekretaris LSM Gelora Cinta Negeri yang juga berprofesi sebagai advokat, Dedi Irawan, S.H., mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan.

Menurut Dedi, upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi gugatan perdata, langkah administrasi pertanahan, maupun mekanisme hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan mengedepankan fakta hukum dan alat bukti yang dimiliki oleh pemberi kuasa dalam setiap proses yang akan ditempuh,” kata Dedi.

Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan, LSM Gelora Cinta Negeri juga memberikan kesempatan kepada PT Beta Aria untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab secara tertulis terkait persoalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Beta Aria belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan maupun pernyataan yang disampaikan oleh LSM Gelora Cinta Negeri.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo