BLITAR,- Bupati Blitar, Rijanto, meresmikan Graha Pandawa, gedung rawat inap baru berlantai delapan, serta Masjid Baitusy Syifa’ yang berada di lingkungan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada Senin, 21 April 2025.

Acara ini berlangsung dengan khidmat dan meriah, dihadiri pula oleh Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, anggota DPR RI Nurhadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Heri Romadhon, Guntur Wahono, Forkopimda Kabupaten Blitar, perwakilan TNI, jajaran legislatif daerah, direksi RSUD Ngudi Waluyo dan RSUD Srengat, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rijanto menekankan pentingnya peran infrastruktur kesehatan yang modern dan representatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks. Graha Pandawa dibangun tidak hanya sebagai ruang rawat inap, namun sebagai simbol peningkatan mutu layanan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, nyaman, dan efisien.

“Graha Pandawa bukan hanya bangunan delapan lantai yang megah, tapi juga komitmen bersama dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan fasilitas yang menunjang proses pemulihan pasien dan ruang kerja yang lebih baik bagi tenaga medis, kami ingin rumah sakit ini menjadi rumah harapan dan kesembuhan bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, peresmian Masjid Baitusy Syifa’ juga menjadi bukti bahwa Pemkab Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo tidak hanya fokus pada aspek teknis dan fisik pelayanan, namun juga memperhatikan keseimbangan spiritual.

Masjid ini diharapkan menjadi ruang ibadah dan ketenangan batin bagi pasien, keluarga, serta seluruh tenaga kesehatan.

“Masjid ini adalah oase rohani di tengah hiruk pikuk rumah sakit. Sebuah ruang yang memungkinkan setiap insan baik pasien maupun tenaga medis untuk menenangkan diri, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam proses penyembuhan yang menyeluruh,” tambahnya.

Pembangunan Graha Pandawa dan Masjid Baitusy Syifa’ ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik internal rumah sakit, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas.

Bupati Blitar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama proses pembangunan.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk merawat dan memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal.

“Mari kita jaga dan manfaatkan gedung dan masjid ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang, demi pelayanan kesehatan yang beradab, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kesempatan ini, Bupati Blitar secara simbolis meresmikan Gedung Graha Pandawa dan Masjid Baitusy Syifa’, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke dalam gedung Graha Pandawa, di mana para undangan melihat berbagai fasilitas rawat inap modern yang dilengkapi dengan sistem teknologi informasi, kenyamanan ruang perawatan, serta berbagai ruang penunjang lainnya.

Dengan selesainya pembangunan ini, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi diharapkan mampu menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional yang unggul, tidak hanya dalam aspek layanan medis, namun juga dalam memberikan pengalaman yang lebih humanis, spiritual, dan penuh empati kepada setiap pasien yang datang.

Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dr. Endah Woro Utami, MMRS, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Graha Pandawa menelan anggaran sebesar Rp 75 miliar yang bersumber dari dana BLUD, sedangkan pembangunan Masjid Baitusy Syifa’ menghabiskan dana Rp592.725.000 yang berasal dari swadaya karyawan dan karyawati RSUD.

“Pembangunan Graha Pandawa dan Masjid Baitusy Syifa’ adalah wujud nyata komitmen kami dalam memberikan layanan kesehatan yang holistik — tidak hanya dari segi medis, tetapi juga kenyamanan dan spiritualitas. Kami ingin rumah sakit ini menjadi tempat yang ramah, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh,” ujar dr. Endah.

Di akhir pernyataannya, dr. Endah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan ini. Ia berharap keberadaan Graha Pandawa dan Masjid Baitusy Syifa’ dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.(JK/Red)

TULUNGAGUNG, – Sujanarko, mantan Direktur KPK yang kini berperan sebagai Pemerhati Kebijakan Publik, mempertanyakan langkah pemerintah Tulungagung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia khususnya mengkritik perubahan sistem retribusi parkir di tepi jalan umum dari non-langganan menjadi berlangganan.

Menurut Sujanarko, kebijakan ini tampak lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa estimasi pendapatan dari parkir konvensional mencapai Rp 9 miliar per tahun, sementara pemerintah berharap parkir berlangganan dapat menghasilkan Rp 12 miliar per tahun.

Namun, ia menilai potensi kebocoran pendapatan bisa mencapai Rp 3 miliar jika jumlah kendaraan tetap.

“Apakah selisih PAD yang mencapai 3 miliar rupiah sebanding dengan risiko masalah yang mungkin muncul? Apakah ada kajian mendalam yang dapat dibagikan kepada publik sehingga masyarakat bisa memberikan masukan?” tanyanya, Senin (21/4).

Lebih lanjut, Sujanarko mempertanyakan apakah parkir berlangganan benar-benar merupakan solusi, mengingat banyak masalah baru yang dapat timbul dari kebijakan ini.

Ia menyampaikan beberapa potensi permasalahan yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Kemungkinan konflik antara juru parkir konvensional dan parkir berlangganan yang dapat mengganggu ketertiban.
2. Peningkatan angka pengangguran di kalangan juru parkir yang terdampak oleh kebijakan ini.
3. Ketidakjelasan aturan mengenai sepeda motor dengan plat nomor luar kota atau yang bersifat sementara di Tulungagung.
4. Ancaman penyalahgunaan wewenang di lapangan, seperti pungutan liar pada kendaraan yang beroperasi di perumahan.
5. Pertanyaan mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan dan penertiban, serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang ada.

Sujanarko juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu, ketika Tulungagung pernah menerapkan sistem parkir berlangganan yang berakhir gagal.

“Pemerintah perlu mencari tahu penyebab kegagalan tersebut agar tidak terulang kembali,” pintanya.

Dengan pernyataan ini, Sujanarko menyerukan agar kebijakan pemerintah lebih inklusif dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat daripada sekadar angka-angka PAD.

“Semua pihak diminta untuk berpikir kritis dan tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpotensi berdampak luas,” pungkasnya.

Sementara itu, dr. Meidyan Ricca Alvinca, anggota DPRD Komisi C Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan hasil hearing.

“Saya sebagai pansus 3 akan rapat finalisasi, tentunya juga mempertimbangkan dari hasil publik hearing kemarin sebagai bahan masukan. Saya rasa juga ada baiknya berlangganan untuk mengurangi kebocoran sehingga PAD yang dihasilkan tidak turun drastis. Yang penting, hasil dari perda ini nanti ke depanya benar-benar untuk kepentingan rakyat, khususnya infrastruktur dan PJU. Nanti akan dikawal dalam implementasinya, karena masih banyak yang perlu dibenahi dan didukung untuk menjalankan perda ini,” jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo

Kediri, – Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, terus menunjukkan eksistensinya dalam membentuk karakter dan kepribadian santri.

Dalam rangka memperkuat tali silaturahmi dan pengabdian alumni, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pesantren Sepuh Roudlotul Qur’an (PSRQ) Selopanggung Semen Kediri menggelar musyawarah dengan tema “Bagaimana langkah dan upaya membangkitkan para alumni berkhidmad saklawase pada pesantren?”.

Acara yang berlangsung di tengah udara pegunungan Wilis yang sejuk ini dihadiri oleh para alumni dan pengurus IKA PPRQ Tlogoanyar Lamongan.

DR. KH. Gus Ali Arifin, pendiri dan pengasuh PSRQ, menekankan pentingnya peran alumni dalam memberikan manfaat bagi pesantren tanpa harus membahas isu dana yang sering kali menjadi penghalang komunikasi.

“Ikatan Keluarga Alumni (IKA) merupakan wadah untuk mempererat hubungan alumni dengan masyayich pesantren,” ungkap Gus Fin, salah satu pengurus IKA.

Musyawarah ini menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, antara lain:

1. Organisasi Alumni sebagai Wujud Bakti: Alumni diharapkan membangun kekeluargaan dan solidaritas untuk almamaternya sebagai bentuk pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan.
2. Koordinasi Perwilayah: Diperlukan pendataan alumni di masing-masing wilayah untuk memudahkan pembangunan jejaring alumni yang profesional, dengan struktur organisasi yang jelas.
3. Keterlibatan Alumni Muda: IKA PPRQ sepakat untuk melibatkan alumni muda dalam kegiatan, tanpa membedakan usia atau jabatan, sehingga semua kembali menjadi santri.
4. Pelestarian Identitas Santri: IKA berkomitmen untuk melestarikan identitas sebagai santri saklawase di tengah masyarakat.
5. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan: IKA akan berperan dalam memberdayakan alumni dan mendukung pengembangan pesantren serta dakwah.

Melalui langkah-langkah ini, IKA Pesantren diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Para alumni berkomitmen untuk terus terlibat dalam pengembangan pesantren, memahami perjalanan hidup mereka, dan menjadikan pengabdian sebagai bagian dari identitas mereka sebagai santri.

Semoga semangat berkhidmad saklawase ini terus mengalir dalam setiap langkah para alumni, menjadikan mereka bagian dari sejarah dan kemajuan pesantren. (DON-red)

Oleh : Mawardi Abu Thoriq
Editor : Joko Prasetyo