Fredi Moses Ultimatum: Kapolda Maluku Harus Tuntaskan Kasus Korupsi atau Turun Jabatan

Jakarta — Suara desakan keras menggema dari Maluku Barat Daya. Fredi Moses Ulemlem, SH., MH., kembali menggebrak dengan pernyataan tegas yang menantang pemerintah pusat dan kepolisian daerah.

Ia menuntut agar dua kasus besar yang diduga mengendap di Polda Maluku proyek Jalan Wetar dan dana Covid-19 segera dituntaskan tanpa pandang bulu.

“Saya, Fredi Moses Ulemlem, menantang Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Maluku untuk berani membongkar kasus korupsi Jalan Wetar dan kasus Covid-19 di Maluku Barat Daya. Jangan biarkan kasus ini didiamkan dan keadilan dibungkam,” tegasnya dalam surat terbuka tertanggal 8 Oktober 2025.

Tak berhenti di situ, Fredi juga melontarkan ultimatum keras kepada Presiden.

“Saya, Fredi Moses Ulemlem, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolda Maluku jika Kapolda tidak mampu menuntaskan kasus Jalan Wetar Maluku Barat Daya dan kasus Covid-19. Penegakan hukum tidak boleh mandek di tangan pejabat yang ragu menegakkan keadilan,” ujarnya.

Dua perkara tersebut telah menjadi sorotan sejak Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan intensif pada 2024.

Namun hingga kini, publik belum mendengar hasil yang jelas. Masyarakat Maluku Barat Daya merasa kecewa dan mempertanyakan komitmen aparat dalam menegakkan supremasi hukum.

Fredi menegaskan bahwa proyek Jalan Wetar dan dana Covid-19 adalah dua urat nadi kepentingan publik yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sempit.

“Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara akan hancur,” katanya.

Ia mendesak agar Ditreskrimsus Polda Maluku segera mengumumkan hasil penyelidikan dan menetapkan tersangka bila bukti sudah cukup.

Fredi menilai, diamnya kasus ini selama hampir satu tahun menjadi preseden buruk bagi citra aparat penegak hukum di daerah.

Kini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Desakan publik agar kasus ini dibuka lebar dan diusut tuntas menjadi ujian nyata atas komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan reformasi hukum di daerah.

Apakah Presiden akan mengambil langkah tegas atau membiarkan kasus ini kembali tenggelam di gelombang sunyi birokrasi? (By/Red)