Geruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET

KOTA KEDIRI – Aliansi Gerakan Garda Nusantara menggelar aksi damai di Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan hasil penelusuran awal aliansi, harga pupuk bersubsidi di lapangan diduga mencapai Rp130.000 hingga Rp150.000.

Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri dan Kantor Wali Kota Kediri. Massa meminta pemerintah daerah menelusuri dugaan penyimpangan harga sekaligus mengevaluasi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah setempat.

Aksi tersebut dilaksanakan oleh Aliansi Gerakan Garda Nusantara, di bawah naungan ketua aliansi Harbaktian, bersama anggota aliansi, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan media yang tergabung di dalamnya.

Di Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri, massa menyampaikan sejumlah tuntutan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi pupuk bersubsidi. Penelusuran tersebut diminta mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), badan usaha, kios penyalur, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penjualan pupuk di atas ketentuan harga pemerintah.

Setelah menyampaikan aspirasi di Dinas Pertanian, massa kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Kediri. Dalam kesempatan tersebut, aliansi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kinerja instansi terkait apabila ditemukan bukti adanya kelalaian.

Aliansi juga meminta Wali Kota Kediri mempertimbangkan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pertanian apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Audiensi dengan Perwakilan Pemkot Kediri

Penyampaian aspirasi dilanjutkan melalui audiensi bersama Bagus Alit, S.E., M.M., sebagai kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang hadir mewakili Wali Kota Kediri.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri Arief Cholisudin Yuswanto, S.STP., M.M., serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Sementara itu, Wali Kota Kediri dan Sekretaris Daerah belum dapat menghadiri audiensi karena memiliki agenda kegiatan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Gerakan Garda Nusantara menyampaikan empat poin permintaan yang diharapkan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pertama, meminta data lengkap seluruh gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kota Kediri sebagai bahan penelusuran dan pencocokan data penerima serta distribusi pupuk bersubsidi.

Kedua, meminta daftar badan usaha atau kios yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan rantai distribusinya.

Ketiga, meminta agar UD yang disebut dalam surat pengaduan aliansi dapat dihadirkan dalam forum klarifikasi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait dugaan permasalahan distribusi pupuk.

Keempat, meminta petugas yang diduga melakukan intimidasi terhadap petani turut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani.

Ketua Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Harbaktian, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi petani, khususnya menyangkut ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi.

“Kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, dugaan yang kami temukan di lapangan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya saat dihubungi awak media 90detik.com pada Rabu (11/11).

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima pengaduan, tetapi mengambil langkah konkret dengan membuka data distribusi dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan aliansi.

Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang produktivitas pertanian. Karena itu, pengawasan terhadap penyaluran dan penerapan harga harus dilaksanakan secara optimal.

Aliansi berharap pemerintah daerah memberikan tindak lanjut secara transparan dan tertulis agar perkembangan penanganan pengaduan dapat diketahui dengan jelas.

Seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan dapat diperiksa secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang belum terverifikasi.

Adapun sejumlah unsur organisasi dan lembaga yang turut terlibat dalam aksi tersebut di antaranya Ketua Laskar Agus Tri Cahyo, Ketua LSM Bidik DPD Sib Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Balaraja Indonesia Andik Hariyanto, Ketua Lembaga Anti Korupsi dan Praktik Ilegal Nasional (LAKP-IN) Khoiri, serta Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclasseering Suhada Abadi Lembaga Reclasseering Indonesia (YJPRSA LRI) Davied Priatama.

Hingga berita ini disusun, dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, dan redaksi juga membuka ruang bagi instansi terkait untuk memberikan klarifikasi.(JK/Red)