Connect with us

Papua

Gubernur Elisa Kambu Buka Raker Kesda ke-3, Tegaskan Transformasi Kesehatan Jadi Prioritas

Published

on

Kabupaten Sorong PBD – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos secara resmi membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) ke-3 Tahun 2025, Selasa (26/8), di Gedung Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong.

Acara yang digagas oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Papua Barat Daya ini menjadi momen penting dalam mendorong transformasi sektor kesehatan demi masa depan Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif, Selasa (26/8/25).

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa forum ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan wadah strategis untuk mengevaluasi capaian dan merancang kebijakan kesehatan yang lebih terarah.

“Momentum ini tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas tahunan. Forum ini sangat strategis sebagai ruang dialog sekaligus sarana berbagi informasi mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang masih ingin kita raih ke depan,” tegas Gubernur Elisa.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran tenaga kesehatan di Papua Barat Daya atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terlebih dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan percepatan pembangunan daerah.

Raker Kesda ke-3 yang berlangsung dari tanggal 26–28 Agustus ini mengusung tema besar “Transformasi Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan berbasis masyarakat dan teknologi.

Sebanyak 98 peserta hadir dari berbagai unsur dinas kesehatan kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.

Hadir pula perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Anggota DPR Papua Barat Daya, serta Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu, S.Pd.

Raker ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenkes RI, Dinas Kesehatan PBD, anggota Badan Pengarah Papua dan Papua Barat (BP3OKP), serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Mereka membahas beragam isu krusial, mulai dari reformasi sistem layanan kesehatan primer, penguatan SDM kesehatan, hingga optimalisasi data dan teknologi informasi kesehatan.

Gubernur berharap agar seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan rekomendasi konkret untuk ditindaklanjuti.

Ia juga menggarisbawahi bahwa transformasi kesehatan harus dimulai dari perubahan pola pikir serta keberanian mengambil langkah-langkah inovatif demi pelayanan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga kuat secara sistem dan cerdas dalam pengambilan kebijakan kesehatan,” pungkas Gubernur Elisa Kambu. (Timo)

Papua

Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Published

on

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.

Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.

PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.

Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).

PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.

“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Published

on

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).

Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.

Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Papua

Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Published

on

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.

Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.

Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.

Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.

Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)

Continue Reading

Trending