Kabupaten Sorong— Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mentransformasi sistem kesehatan daerah kembali ditegaskan melalui pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Kesda) ke-3 yang berlangsung di Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong.

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Elisa Kambu, S.Sos ini mengangkat tema “Transformasi Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema ini dipilih sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dan mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan.

“Raker ini harus jadi ruang terbuka untuk refleksi, evaluasi, dan penyusunan strategi yang lebih progresif. Kita perlu jujur melihat tantangan, dan berani menetapkan langkah-langkah ke depan secara realistis namun ambisius,” tegas Gubernur Elisa dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, hingga masyarakat, dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Sebanyak 98 peserta hadir dari dinas kesehatan se-Papua Barat Daya. Raker juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Anggota DPR Papua Barat Daya, serta Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu.

Dalam tiga hari ke depan, peserta akan mengikuti berbagai sesi dialog dan pemaparan kebijakan dari para narasumber, termasuk dari Dinas Kesehatan PBD, BP3OKP, dan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Pembahasan akan difokuskan pada transformasi layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, dan penguatan peran masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Papua Barat Daya menyampaikan bahwa hasil dari Raker Kesda ini akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi kebijakan daerah yang akan menjadi acuan program tahun 2026 dan seterusnya.

“Raker ini bukan hanya agenda kerja, tetapi investasi jangka panjang untuk Papua Barat Daya. Kita ingin generasi masa depan tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing,” ungkapnya.

Dengan dibukanya Raker Kesda ke-3 ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kesungguhan dalam mengawal transformasi kesehatan sebagai pilar utama pembangunan manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Timo)

Kumurkek—  Dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan meningkatkan kinerja kepolisian, Polres Maybrat menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) PS. Wakapolres, Kabag Ops, dan Kapolsek Ayamaru Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat Daya sebagai wujud pembinaan karier personel Polri.

Upacara Sertijab yang berlangsung di Lapangan Apel Mako Polres Maybrat dipimpin langsung oleh Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., serta dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Maybrat, pejabat utama Polres, PJU Batalyon B Pelopor Polda Papua Barat Daya, perwira, bintara, dan Bhayangkari Polres Maybrat.

Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Papua Barat Daya Nomor: Kep/91/VIII/2025 dan Surat Telegram Kapolda Papua Barat Daya Nomor: ST/217/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

Dalam upacara ini dilakukan serah terima jabatan PS. Wakapolres Maybrat dari AKP Muhammad Rusli kepada AKP Firman Petrus, Kabag Ops Polres Maybrat dari AKP Firman Petrus kepada AKP Dadan Hendrawan, serta Kapolsek Ayamaru Utara dari IPTU Algeredo A. Agusto Jarisetouw kepada IPDA Kusmanto, S.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, serta memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru dengan harapan dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Upacara Sertijab berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan keputusan Kapolda Papua Barat Daya, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara Sertijab, amanat Inspektur Upacara, serta ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. (Timo)

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat pendataan kependudukan dengan fokus khusus pada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Siak Plus.

Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pendataan OAP yang digelar di Hotel Swissbell, Kota Sorong pada Selasa (26/8/2025) resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakop Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam amanat yang dibacakan Sekda, pentingnya pendataan yang akurat dan valid menjadi prioritas utama untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

Data kependudukan yang akurat, jelas, dan tanpa duplikasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Yakop Kareth menyebutkan, data sementara penduduk di Papua Barat Daya mencapai 253.690 jiwa dengan rincian Kota Sorong 45.435 jiwa, Kabupaten Sorong 36.034 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 53.186 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 27.966 jiwa, Kabupaten Maybrat 45.284 jiwa, dan Kabupaten Tambrauw 45.160 jiwa.

Program pendataan OAP ini menggunakan aplikasi Siak Plus, sebuah pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang dilengkapi fitur khusus untuk mengidentifikasi suku, marga, dan kriteria asli Papua sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketua Tim Pengembangan Sistem, Asep Firdaus, menjelaskan bahwa program ini menjadi dasar bagi berbagai bantuan sosial, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi OAP. Pendataan terintegrasi diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data dan mendukung percepatan validasi data di lapangan.

Lebih jauh, Asep menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pendataan manual yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif tanpa adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Oleh sebab itu, integrasi data OAP ke dalam aplikasi Siak Plus diharapkan menjadi solusi strategis yang dapat memberikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar yang dibagi ke 1 kota dan 5 kabupaten untuk mendukung pendataan lebih detail sampai ke tingkat distrik dan kampung. Targetnya, pendataan OAP selesai pada Desember 2025 agar data valid ini bisa menjadi dasar penyaluran dana afirmasi dan pembagian dana khusus pemerintah pusat.

Nikolas juga menjelaskan bahwa data OAP yang sudah terhimpun saat ini berjumlah 297.474 jiwa, dengan total penduduk Papua Barat Daya mencapai 324.760 jiwa.

Data ini telah divalidasi dan disinkronkan dengan Bappeda serta kementerian keuangan sebagai dasar pembagian dana daerah tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James I. Tipawael, mengungkapkan bahwa pendataan OAP di daerahnya sudah berjalan sejak 2017 dengan data yang relatif lengkap dan rinci.

Meski sempat terkendala dana pada 2024, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pendataan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.

James menambahkan bahwa tingkat akurasi data penduduk di Sorong Selatan saat ini mencapai 98-99%, dan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar nasional sebesar 99,6%.

Pendataan dilakukan secara menyeluruh termasuk perekaman akta kelahiran, kematian, dan perekaman KTP elektronik dengan metode jemput bola serta kerja sama dengan lembaga keagamaan agar cakupan pendataan maksimal.

Melalui program Siak Plus dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Papua Barat Daya berharap pendataan orang asli Papua dapat terlaksana dengan baik, menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat adat di provinsi ini. (Timo)