KEDIRI – Proyek pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, kembali menjadi sorotan. LSM Gerak Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri membuka secara transparan penggunaan anggaran proyek yang diduga mangkrak hingga kini.

Ketua DPD LSM Gerak Indonesia, Jawa Timur Moh Rifai, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap dari dinas terkait yang dinilai tidak transparan.

“Kami sangat kecewa dengan sikap dinas terkait yang tidak siap dan tidak transparan. Mereka datang ke audiensi yang justru mereka minta sendiri, tanpa membawa data apa pun,” tegas Rifai, pada Kamis (23/10).

Rifai menegaskan, tuntutan mereka sederhana. Pertama, membuka informasi pembangunan GOR Bulupasar secara transparan. Kedua, memberikan penjelasan terbuka terkait aliran dana dan progres pembangunan.

“Karena dinas terkesan takut dan enggan membuka informasi, patut diduga kuat ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek ini,” imbuhnya.

Akibat tidak adanya transparansi, ia menegaskan akan melayangkan tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran proyek tersebut.

“Minggu depan kami akan menggelar aksi di BKAD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Aksi ini akan berjilid-jilid sampai keterbukaan informasi publik di Kediri terwujud,” tegasnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen penuh mengawal kasus ini. Hingga mendapatkan kepastian mengenai keterbukaan pemanfaatan anggaran yang harus dipertanggung jawabkan.

“Kami akan memastikan publik mendapatkan jawaban atas setiap rupiah uang rakyat yang digunakan. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat untuk rakyat,” pungkas Rifai.

Sementara itu, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, Joko, membantah menutup-nutupi informasi. Pihaknya belum bisa memenuhi permintaan dokumen secara langsung karena harus melalui prosedur internal.

“Kami belum bisa memenuhi permintaan dokumen secara langsung karena harus melalui prosedur internal dan pelaporan ke pimpinan terlebih dahulu,” jelasnya singkat.

Bantahan ini tampaknya tidak akan menyurutkan langkah LSM Gerak Indonesia. Ketegangan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah ini diprediksi akan memanas seiring dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan datang.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

SURABAYA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Kota Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Hasil pantauan menunjukkan harga beras medium dan premium di wilayah tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing yang turut memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Pengendalian Harga Beras telah dibentuk di bawah komando Kabareskrim Polri dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Kombes Pol Roy menegaskan pihaknya di daerah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap harga beras.

“Hari ini kami cek langsung ke lapangan untuk memastikan HET benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Kombes Pol Roy, Rabu (22/10).

Ia juga menegaskan pihaknya tak akan segan menindak distributor nakal yang mencoba bermain harga maupun mengelabui kualitas produk.

“Sasaran kami ada dua, yakni harga dan mutu. Jangan sampai beras medium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai. Beberapa kasus sudah kami tindak, dan pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tandas Kombes Pol Roy.

Menurutnya, pengendalian harga beras akan menjadi fokus utama Satgas hingga stabilitas harga benar-benar tercapai di seluruh wilayah Jawa Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

Ia mengatakan, langkah sidak ini merupakan upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun terlebih menghadapi Natal dan tahun baru.

“Dari hasil pengecekan di beberapa titik, seluruh harga beras medium dan premium terpantau masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi beras berjalan baik,” ujar Andriko di sela sidak di Surabaya.

Andriko menjelaskan, untuk wilayah zona 1, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

“Jika dikalikan untuk kemasan 5 kilogram, harga premium semestinya Rp74.500, dan di lapangan kami temukan dijual di kisaran Rp74.400 hingga Rp74.500,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Andriko memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Bulog masih memiliki cadangan beras SPHP yang siap disalurkan ke masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin stok beras aman. Selain itu, ada juga bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November yang akan diberikan kepada 18,2 juta penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.

“Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya. (DON/Red)

SURABAYA— Sebanyak 143 personel Polda Jawa Timur resmi memasuki masa purna tugas dalam kegiatan Wisuda Purnabakti Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) Polda Jatim, yang digelar di Surabaya, pada Selasa (21/10/2025) di Gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Upacara penuh khidmat tersebut menjadi momen penghormatan dan apresiasi bagi anggota Polri yang telah menuntaskan masa pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh wisudawan yang telah mengabdikan diri tanpa cela selama bertugas.

“Wisuda purna ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk penghargaan tulus atas dedikasi dan loyalitas selama dinas aktif hingga akhir masa tugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Kapolda Jatim.

Dalam kegiatan tersebut, Irjen Pol Nanang menyebutkan bahwa 77 personel pensiun pada tahun 2024 dan 66 personel pada tahun 2025, yang seluruhnya merupakan bagian penting dari perjalanan panjang Polda Jawa Timur.

Menurut Kapolda Jatim, acara wisuda purnabakti bukan hanya pelepasan, tetapi juga upaya menjaga tali silaturahmi antara purnawirawan dan anggota aktif sebagai bentuk kesinambungan semangat pengabdian.

Kapolda Jatim mengungkapkan bagi para wisudawan, momen ini menjadi penanda keberhasilan menuntaskan panggilan tugas dengan sukses dan tanpa cacat.

“Sementara bagi anggota yang masih berdinas, ini adalah momentum untuk memperkokoh profesionalisme serta tanggung jawab dalam mengemban tugas,” ujar Irjen Pol Nanang Avianto.

Kapolda Jatim juga berpesan agar para purnawirawan tetap menjadi teladan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya menghindari post power syndrome dengan terus beraktivitas secara positif di masa pensiun.

“Pensiun bukan akhir dari pengabdian. Gunakan waktu untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau berperan aktif di PP Polri agar tetap terjalin hubungan dengan institusi,” imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda Jatim menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi para purnabakti.

“Kami generasi penerus, akan melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”pungkasnya. (DON)