Kalimantan Barat,— Dalam sebuah langkah besar menuju swasembada pangan nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan peran strategisnya dengan melepas ekspor 1.200 ton jagung ke Serawak, Malaysia dan memulai pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Panen Raya Jagung Kuartal II Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Prov. Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

Kegiatan panen raya yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang tersebut, menjadi simbol kebangkitan pertanian berbasis kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

Dari 218,35 Ha lahan yang digarap, hasil panennya kini mencapai 9,3 ton per hektar, naik tajam dari 2 ton per hektar sebelum dikelola secara modern.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan, “Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanud Harry Hadisoemantri, stakeholder terkait, dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut, mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan Alsintan, sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan.”

Peningkatan produktivitas ini juga tak lepas dari penggunaan bibit unggul Hibrida P27 dan pupuk presisi MIGO Bhayangkara, hasil riset Polda Kalbar.

Para petani kini menikmati peningkatan pendapatan hingga Rp4 juta/bulan, dari sebelumnya hanya sekitar Rp500 ribu.

Menjawab tantangan surplus produksi yang diperkirakan mencapai hingga 6 juta ton, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap panen jagung dengan harga pembelian pemerintah Rp5.500/kg.

Tak hanya itu, pelepasan ekspor jagung pun menjadi kenyataan. Selain Kalbar, ekspor juga dilakukan dari Gorontalo (27 ribu ton) dan NTB (20 ribu ton).

Untuk menunjang kelancaran distribusi dan penyimpanan hasil panen, Polri menggandeng Bulog untuk membangun 18 gudang penyimpanan di lahan milik Polri.

Gudang-gudang ini memiliki total kapasitas 18.000 ton dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025.

Di sisi hilir, Polri juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pakan ternak seperti PT. Japfa dan PT. Charoen Pokphand untuk mengelola hasil panen melalui 47 feedmills di 17 provinsi.

Selain itu, 2 pabrik baru juga dalam proses pembangunan, satu di Kab. Maros, Prov. Sulsel dan satu lagi di Kab. Lamongan, Prov. Jatim yang akan menjadi pengolahan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga hilir.

Kolaborasi ini ditunjukkan melalui Koperasi Produsen Teguh Sejahtera yang berhasil menjalin kerja sama ekspor dengan perusahaan pengolah hasil pertanian di Malaysia.

“Kerja sama ekspor yang telah disepakati adalah pemenuhan 20 ribu ton jagung secara bertahap dan hari ini akan dilepas ekspor perdana sebanyak 1.200 ton seharga Rp. 5.900/Kg”, ujarnya.

Dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, Polri membuktikan bahwa stabilitas nasional juga mencakup ketahanan pangan. Bukan sekadar menjaga Kamtibmas, namun juga menunjukkan komitmen Polri untuk senantiasa berada di tengah-tengah rakyat. (By/red)

SURABAYA, – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto mengapresiasi Polda Jawa Timur, dalam penindakan premanisme.

Apresiasi itu diungkapkan saat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, melaksanakan monitoring penanganan Ormas terafiliasi premanisme di Mapolda Jatim, Sabtu (10/5).

Menurut Marsda TNI Eko Dono Indarto,Ormas yang terafiliasi premanisme akan mengganggu stabilitas keamanan berinvestasi di Indonesia.

“Kemenko Polhukam akan ikut memantau dan membantu mengatasi premanisme yang marak,” tegasnya.

Hal tersebut kata Marsda TNI Eko Dono Indarto sesuai hasil rapat yang dilaksanakan Minggu lalu di Kantor Menko Polhukam.

Dijelaskan, dari hasil rapat tersebut dibentuk Satgas terpadu yang dipimpin Kapolri untuk dilaksanakan di seluruh jajaran Polda dan satuan wilayahnya di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam berharap dengan dibentuknya Satgas terpadu ini bisa menekan angka premanisme yang berkedok Ormas.

“Kita akan tindak tegak premanisme termasuk yang berkedok Ormas atau komunitas apapun agar tidak mengganggu jalannya investasi di negara,” tegas Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam sangat mendukung dan apresiasi Polda Jawa Timur atas terbentuknya Satgas Pekat Pemberantasan Premanisme.

Dengan adanya Satgas ini diharapkan Polri terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI Bakesbangpol Linmas yang ada di Pemda serta masyarakat.

Kebersamaan inilah kata Marsda TNI Eko Dono Indarto yang akan membantu, membangun komitmen bersama guna mengurangi aksi premanisme yang ada.

“Dengan demikian, Ormas yang ada bisa menjadi Ormas yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, bukan lagi kelompok atau bahkan individu,” ujarnya.

Marsda TNI Eko Dono meminta agar Satgas memetakan titik titik rawan premanisme yang ada di Jatim.

Ia menekankan, dalam operasi ini nantinya ada kegiatan Preventif dan Preemtive penindakan dan penegakan hukum serta sosialisasi yang melibatkan media masa.

“Untuk penegakan hukum dan pembinaan terhadap ormas ormas, tentunya akan ditindaklanjuti oleh Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, ” terang Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Sementara itu saat ditanya soal Ormas jika melakukan pelanggaran secara berulang, Deputi menerangkan, regulasi tentang Ormas sudah ada dibawa Kemendagri.

Marsda TNI Eko Dono Indarto menjelasakan,pertama diingatkan terlebih dahulu, jika tidak bisa diingatkan tentunya ditegur dengan keras.

“Jika mengganggu dan membuat gaduh masyarakat ini sudah tidak bagus,”tegas Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Namun demikian, Marsda TNI Eko Dono Indarto juga menyampaikan bagwa Ormas ini juga perlu dibina untuk bersama sama membangun kebersamaan di tengah masyarakat. (DON)

Kalimantan Selatan (12/03/25) – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pengecekan ke Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Teluk Kelayan, Banjarmasin, beberapa hari lalu (10/3). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok selama bulan Ramadhan, sekaligus mengantisipasi adanya potensi kenaikan harga yang tidak wajar.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana instruksi dari Mabes Polri kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. yang ditindaklanjuti oleh Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M. Gafur Aditya H. Siregar, S.I.K. melalui Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel.

“Kami dari Satgas Pangan Direktorat Reskrimsus dan Direktorat Samapta Polda Kalsel melakukan pengecekan ke pasar-pasar tradisional guna mengetahui harga yang beredar dipasaran serta ketersediaan bahan pokok termasuk 12 bahan pokok yang ada dipasaran,” ujar Kasubdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Amien Rovi, S.H. melalui Panit 2 Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Kalsel AKP Krismandra NW, S.H.

Selain itu, pengecekan tersebut juga memastikan tidak ada praktik penimbunan atau spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Kami juga akan mengambil tindakan tegas jika menemukan pelanggaran,” tegas AKP Krismandra.

Di Pasar Sentra Antasari, tim Satgas Pangan menemukan harga bahan pokok relatif stabil. Pedagang dan konsumen tampak antusias menyambut kedatangan tim. Sementara itu, di Pasar Beras Teluk Kelayan, stok beras terpantau cukup melimpah dengan harga yang masih dalam batas wajar.

AKP Krismandra menerangkan bahwa Satgas Pangan Polda Kalsel akan terus melakukan pengawasan rutin di berbagai pasar tradisional dan modern di wilayah Kalimantan Selatan selama bulan Ramadhan. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan jika menemukan praktik penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar melalui saluran pengaduan yang telah disediakan ataupun mendatangi kantor kepolisian terdekat.

Dengan langkah proaktif ini, diharapkan stabilitas harga bahan pokok dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan tenang dan lancar.

(Tim/Red)