Connect with us

Jawa Timur

Kasus Pak Dur dan Portal Bendungan Lahor, DPRD Malang Akan Panggil Jasa Tirta

Published

on

MALANG – Polemik portal akses dan penarikan retribusi di kawasan Bendungan Lahor, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, memasuki babak baru.

DPRD Kabupaten Malang memastikan akan memanggil Perum Jasa Tirta I(PJT I) untuk meminta penjelasan terkait dasar hukum kebijakan tersebut menyusul aksi solidaritas untuk Hadi Wiyono alias Pak Dur, pada Rabu (20/5).

Puluhan massa yang tergabung dalam aksi damai solidaritas untuk Pak Dur mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Malang sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka menggelar orasi di depan gedung dewan sambil menuntut kejelasan mengenai pembatasan akses dan pungutan yang diterapkan di Bendungan Lahor. Pak Dur, warga Desa Sumberpucung, saat ini tengah menghadapi proses hukum usai melakukan protes terhadap keberadaan portal akses di kawasan bendungan tersebut.

Dalam aksi itu, ia didampingi tim kuasa hukum No Viral No Justice yang dipimpin Muhammad Sholeh atau Cak Sholeh, bersama sejumlah elemen masyarakat seperti Madas, LPKNI, GRIB Jaya, dan perwakilan warga dari Kabupaten Blitar.

Pertanyakan Dasar Hukum Portal dan Retribusi

Dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Malang, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta kejelasan dasar hukum pembatasan akses dan penarikan retribusi di kawasan Bendungan Lahor, penyediaan jalur alternatif yang layak bagi masyarakat, hingga penjelasan mengenai perbedaan kebijakan akses antara wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.

Audiensi dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtadlo, didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam forum tersebut, Pak Dur menyampaikan keberatannya atas proses hukum yang kini dihadapinya. Ia menegaskan tidak melakukan tindakan perusakan maupun ancaman sebagaimana yang dituduhkan.

“Dalam perkara ini, saya tidak merusak dan tidak mengancam. Apa maksudnya ini? Harus jelas. Saya memang marah, saya ngamuk,” kata Pak Dur di hadapan anggota dewan.

Pak Dur juga meminta DPRD Kabupaten Malang bersikap lebih tegas dengan memanggil pihak PJT I untuk memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan portal berbayar yang diterapkan di Bendungan Lahor.

Ia mempertanyakan alasan akses di wilayah Kabupaten Malang dikenakan pembatasan, sementara di sisi Kabupaten Blitar disebut tetap terbuka tanpa kebijakan serupa.

“Kalau untuk lima kecamatan lain gratis, itu juga masih di Indonesia. Tolong jelaskan dan jawab pertanyaan saya,” ujarnya.

DPRD Akan Jadwalkan RDP dengan Jasa Tirta

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan DPRD tidak memiliki kewenangan administratif maupun yuridis dalam menentukan kebijakan di kawasan Bendungan Lahor karena pengelolaan berada di bawah PJT I yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) di bawah pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, saat menyampaikan keterangan pers, pada awak media.(dok/JK).

Meski demikian, DPRD memastikan akan segera mengundang PJT I dalam rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas polemik yang berkembang di masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini terkait dasar hukum retribusi dan pembatasan akses akan kami tindak lanjuti. Kami akan mengundang Jasa Tirta, termasuk pihak terkait lainnya, agar persoalan ini mendapat penjelasan secara menyeluruh,” ujar Amarta usai audiensi.

Menurut dia, DPRD juga akan meminta klarifikasi terkait alasan teknis pembatasan kendaraan di atas bendungan, termasuk perbedaan kebijakan portal di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.

“Kami akan meminta penjelasan mengapa di sisi Blitar portal terbuka, sedangkan di Kabupaten Malang masih diberlakukan pembatasan. Itu menjadi salah satu hal yang akan kami dalami,” katanya.

Selain itu, DPRD menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Pak Dur di kepolisian. Namun, lembaga legislatif tersebut berharap proses penegakan hukum berlangsung transparan dan memenuhi rasa keadilan.

Audiensi Berlangsung Tegang

Audiensi berlangsung cukup dinamis dan beberapa kali diwarnai adu argumentasi antara peserta aksi dengan anggota DPRD. Ketidakhadiran perwakilan PJT I dalam forum turut memicu kekecewaan peserta aksi karena pertanyaan utama mengenai dasar hukum portal dan retribusi belum mendapat jawaban langsung.

Suasana rapat sempat memanas sebelum akhirnya audiensi ditutup sekitar pukul 13.00 WIB. DPRD Kabupaten Malang menyatakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan PJT I untuk mencari titik terang atas polemik Bendungan Lahor yang kini menjadi perhatian publik. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Published

on

BANYUWANGI – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.

Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11).

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan.

Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.

“Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk,” ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.

Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.

Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

“Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan,” terang Brigjen Budi.

Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.

Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).

Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut.

Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (Hms/DON)

Continue Reading

Seputar Tulungagung

Hari Jadi ke-821 Tulungagung, Plt Bupati Ahmad Baharudin Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Daerah Lebih Sejahtera

Published

on

TULUNGAGUNG – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821 menjadi momentum bagi pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan meningkatkan komitmen dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., saat menyampaikan Wedhar Sabda Bupati dalam rangkaian upacara adat Bersih Nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, pada Rabu (18/11).

Mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Loh Jinawi”, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari jadi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, semangat perjuangan para leluhur, khususnya Prajurit Lawadan yang tercatat dalam Prasasti Lawadan pada 18 November 1205 Masehi, harus terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Nilai perjuangan, pengorbanan, ketekunan, serta persatuan yang diwariskan para pendahulu dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini.

“Semangat para leluhur harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan memberikan pengabdian terbaik bagi Kabupaten Tulungagung,”  ujarnya dalam rangkaian peringatan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Tantangan Pendidikan Jadi Perhatian

Dalam Wedhar Sabda tersebut, Ahmad Baharudin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan perkembangan positif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada 2025 tercatat mencapai 5,75 persen. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada 2026 tercatat sebesar 5,73 persen, dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,25 persen.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian bersama.

Salah satunya berkaitan dengan sektor pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sebanyak 6.938 anak tidak bersekolah di Kabupaten Tulungagung.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena akses pendidikan yang layak merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi penerus daerah.

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dapat kembali memperoleh hak pendidikan secara layak.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD Marsono, wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam acara Bersih Nagari, (dok/Dim)

Empat Prioritas Pembangunan Tulungagung

Untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, Ahmad Baharudin menegaskan empat prioritas utama yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan sekaligus penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Ketiga, mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.

Keempat, memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ahmad Baharudin, keempat prioritas tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas, mengembangkan potensi daerah, dan mengawal pembangunan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mengedepankan semangat kebersamaan. Potensi sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi yang dimiliki Tulungagung harus menjadi kekuatan untuk mewujudkan daerah yang semakin maju dan berdaya saing.

Bersih Nagari Jadi Momentum Memperkuat Pengabdian

Menutup Wedhar Sabda, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat menjadikan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki terhadap daerah melalui kerja nyata dan pengabdian sesuai peran masing-masing.

Peringatan Bersih Nagari, menurutnya, bukan hanya menjadi ruang untuk melestarikan tradisi dan menghormati sejarah leluhur, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi masa depan.

“Dirgahayu Kabupaten Tulungagung ke-821. Jaya-jaya wijayanti nir ing sambekala, ati lathi pakarti nyawiji,” pesannya.

Melalui semangat Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bergerak bersama, saling mendukung, dan mengambil bagian dalam pembangunan.

Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang maju, mandiri, sejahtera, dan Loh Jinawi tidak hanya menjadi harapan, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja bersama dan kontribusi nyata seluruh masyarakat.(DIM/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bapenda Blitar Tegaskan Pendataan SISMIOP PBB Gratis, Dugaan Pungutan Rp350 Ribu di Sidorejo Disorot

Published

on

BLITAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar menegaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dipungut biaya dari masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya aduan mengenai dugaan penarikan uang sebesar Rp350 ribu per bidang tanah dalam kegiatan SISMIOP di Dusun Kakarejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada Tahun Anggaran 2026.

Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Blitar, Imam Solichin, menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SISMIOP tidak membebani masyarakat dengan biaya apa pun.

Menurut Imam, pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah disosialisasikan kepada masyarakat. Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan kepada warga dalam proses pendataan tersebut.

“Dalam pelaksanaan SISMIOP tidak ada beban biaya kepada masyarakat. Kegiatan ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kami tegaskan sekali lagi, dalam pendataan tersebut tidak ada pungutan,” ujar Imam Solichin, saat dihubungi pada Rabu (18/11).

Penegasan Bapenda tersebut menjadi penting di tengah munculnya aduan masyarakat terkait dugaan penarikan uang sebesar Rp 350 ribu untuk setiap bidang tanah di Desa Sidorejo.

Informasi dugaan pungutan itu sebelumnya disampaikan Ormas BIDIK DPD Jawa Timur setelah menerima aduan warga. Dalam aduan tersebut, seorang kepala dusun berinisial SL disebut-sebut sebagai pihak yang diduga melakukan penarikan uang dalam kegiatan SISMIOP.

Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ormas BIDIK melalui pertemuan Ketua DPD Jawa Timur, Sultan Abimanyu, dengan Camat Ponggok, Yudho Ismaryanto, pada Jumat (13/11) lalu.

Dalam pertemuan itu, Sultan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta agar dugaan penarikan dana tersebut ditelusuri melalui mekanisme pengawasan pemerintahan.

Menurut Sultan, setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang transparan, serta peruntukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak Kecamatan Ponggok disebut akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

Ormas BIDIK DPD Jawa Timur juga berencana membawa aduan masyarakat tersebut ke Inspektorat Kabupaten Blitar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, persoalan itu juga berpeluang diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH).

Sultan menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar dan tujuan penarikan uang yang dipersoalkan.

“Kami ingin persoalan ini menjadi terang. Kalau memang pungutan itu memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sah, silakan dijelaskan secara terbuka kepada warga. Namun, apabila tidak memiliki dasar yang jelas, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga meminta agar proses penelusuran dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta fakta di lapangan, bukan berdasarkan asumsi maupun kepentingan tertentu.

Di sisi lain, penegasan Bapenda Kabupaten Blitar mengenai tidak adanya biaya dalam pendataan SISMIOP menjadi salah satu hal penting untuk diklarifikasi dalam mengungkap aduan tersebut.

Apabila terdapat penarikan uang yang dikaitkan dengan kegiatan pendataan SISMIOP, perlu dipastikan siapa pihak yang melakukan penarikan, apa dasar hukumnya, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.

Hingga berita ini disiarkan, dugaan pungutan Rp350 ribu per bidang di Desa Sidorejo masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun ada atau tidaknya pelanggaran dalam persoalan tersebut.

Bapenda Kabupaten Blitar telah menegaskan bahwa pendataan SISMIOP PBB tidak membebani masyarakat dengan biaya. Sementara itu, klarifikasi dari Pemerintah Desa Sidorejo dan pihak yang disebut dalam aduan masih diperlukan agar persoalan ini dapat terungkap secara objektif.

Transparansi dalam pelaksanaan pendataan objek pajak menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan sekaligus terhindar dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. (JK/Red)

Continue Reading

Trending