Kedaulatan Geopolitik Maritim dalam Asta Cita Prabowo–Gibran: Kebangkitan Menuju Kejayaan Bangsa

Blitar – Kecaman Kementerian Luar Negeri China atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar polemik diplomatik. Peristiwa tersebut menjadi penanda runtuhnya wibawa hukum internasional di hadapan kekuatan global. Ketika hukum diinjak oleh negara adidaya dan dunia memilih diam, laut kerap menjadi medan pertama perebutan kuasa.

Dalam konteks ini, Nusantara tidak berada di pinggir sejarah. Nusantara justru berada di pusat geopolitik maritim dunia.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko (5/1/2025), menegaskan bahwa setiap fase kekacauan global hampir selalu diikuti oleh perebutan jalur laut strategis.

“Bangsa kepulauan seperti Indonesia selalu diuji di saat dunia bergejolak. Laut kita bukan hanya jalur dagang, tetapi ruang penentu masa depan bangsa,” tegasnya.

Indonesia menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus menjadi jalur utama energi dan logistik global. Ketika hukum internasional dilemahkan, kedaulatan maritim Nusantara berpotensi direduksi menjadi sekadar kepentingan lalu lintas global.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan bukanlah romantisme sejarah, melainkan kesadaran geopolitik. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu Sriwijaya dan Majapahit tidak lahir dari kekuatan darat semata, melainkan dari dominasi maritim dan kedaulatan laut.

Kebangkitan hari ini bermakna:

• Laut kembali menjadi pusat peradaban
• Negara hadir melindungi rakyat maritim
• Nusantara tidak tunduk pada hegemoni kekuatan global

“Kejayaan Nusantara lahir ketika laut menjadi alat persatuan dan kemakmuran, bukan medan eksploitasi,” ujar Bayu.

Bung Karno menegaskan bahwa kebangkitan bangsa harus berpihak pada rakyat kecil. Dalam konteks maritim, Marhaenisme adalah keberpihakan pada nelayan, pelaut, dan masyarakat pesisir.

Marhaenisme maritim berarti:

• Laut dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat
• Rakyat maritim menjadi subjek pembangunan
• Penolakan terhadap kolonialisme gaya baru di laut

Tanpa Marhaen yang berdaulat di lautnya sendiri, kebangkitan bangsa hanya akan menjadi jargon elite tanpa pijakan sosial.

Asta Cita Prabowo–Gibran memberikan kerangka kebijakan strategis bagi kebangkitan Nusantara, antara lain:

• Kedaulatan nasional, dengan laut sebagai garis depan
• Kemandirian ekonomi, berbasis ekonomi maritim rakyat
• Pertahanan kuat, melalui penguasaan wilayah laut
• Peran global Indonesia, berbasis geopolitik maritim

Asta Cita menegaskan bahwa kejayaan bangsa mustahil dicapai tanpa kedaulatan laut. Indonesia kini berada di titik penentuan sejarah.

Jika laut dikuasai, Nusantara bangkit. Jika laut diabaikan, Nusantara kehilangan masa depan.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan adalah keberanian politik untuk berdiri tegak di laut sendiri, menolak dominasi asing, serta menegakkan keadilan sosial bagi rakyat maritim.

Sebagaimana hukum sejarah bangsa kepulauan:

Siapa menguasai lautnya, ia berdaulat.

Siapa memuliakan rakyat maritimnya, ia berjaya.

Dan siapa menjaga Nusantara, ia menulis sejarahnya sendiri. (By/Jk)