Connect with us

Nasional

Kedaulatan Geopolitik Maritim dalam Asta Cita Prabowo–Gibran: Kebangkitan Menuju Kejayaan Bangsa

Published

on

Blitar – Kecaman Kementerian Luar Negeri China atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar polemik diplomatik. Peristiwa tersebut menjadi penanda runtuhnya wibawa hukum internasional di hadapan kekuatan global. Ketika hukum diinjak oleh negara adidaya dan dunia memilih diam, laut kerap menjadi medan pertama perebutan kuasa.

Dalam konteks ini, Nusantara tidak berada di pinggir sejarah. Nusantara justru berada di pusat geopolitik maritim dunia.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko (5/1/2025), menegaskan bahwa setiap fase kekacauan global hampir selalu diikuti oleh perebutan jalur laut strategis.

“Bangsa kepulauan seperti Indonesia selalu diuji di saat dunia bergejolak. Laut kita bukan hanya jalur dagang, tetapi ruang penentu masa depan bangsa,” tegasnya.

Indonesia menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus menjadi jalur utama energi dan logistik global. Ketika hukum internasional dilemahkan, kedaulatan maritim Nusantara berpotensi direduksi menjadi sekadar kepentingan lalu lintas global.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan bukanlah romantisme sejarah, melainkan kesadaran geopolitik. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu Sriwijaya dan Majapahit tidak lahir dari kekuatan darat semata, melainkan dari dominasi maritim dan kedaulatan laut.

Kebangkitan hari ini bermakna:

  • Laut kembali menjadi pusat peradaban
  • Negara hadir melindungi rakyat maritim
  • Nusantara tidak tunduk pada hegemoni kekuatan global

“Kejayaan Nusantara lahir ketika laut menjadi alat persatuan dan kemakmuran, bukan medan eksploitasi,” ujar Bayu.

Bung Karno menegaskan bahwa kebangkitan bangsa harus berpihak pada rakyat kecil. Dalam konteks maritim, Marhaenisme adalah keberpihakan pada nelayan, pelaut, dan masyarakat pesisir.

Marhaenisme maritim berarti:

  • Laut dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat
  • Rakyat maritim menjadi subjek pembangunan
  • Penolakan terhadap kolonialisme gaya baru di laut

Tanpa Marhaen yang berdaulat di lautnya sendiri, kebangkitan bangsa hanya akan menjadi jargon elite tanpa pijakan sosial.

Asta Cita Prabowo–Gibran memberikan kerangka kebijakan strategis bagi kebangkitan Nusantara, antara lain:

  • Kedaulatan nasional, dengan laut sebagai garis depan
  • Kemandirian ekonomi, berbasis ekonomi maritim rakyat
  • Pertahanan kuat, melalui penguasaan wilayah laut
  • Peran global Indonesia, berbasis geopolitik maritim

Asta Cita menegaskan bahwa kejayaan bangsa mustahil dicapai tanpa kedaulatan laut. Indonesia kini berada di titik penentuan sejarah.

Jika laut dikuasai, Nusantara bangkit. Jika laut diabaikan, Nusantara kehilangan masa depan.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan adalah keberanian politik untuk berdiri tegak di laut sendiri, menolak dominasi asing, serta menegakkan keadilan sosial bagi rakyat maritim.

Sebagaimana hukum sejarah bangsa kepulauan:

Siapa menguasai lautnya, ia berdaulat.

Siapa memuliakan rakyat maritimnya, ia berjaya.

Dan siapa menjaga Nusantara, ia menulis sejarahnya sendiri. (By/Jk)

Jawa Timur

Pj Sekda Soeroto Pastikan Pelayanan dan Roda Pemerintahan Tulungagung Tetap Jalan 

Published

on

TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung tetap menggelar apel pagi. Meski situasi pemerintahan tengah menjadi sorotan publik, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung tetap berjalan normal.

Usai bupati telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (11/04) malam lalu.

Hal ini ditegaskan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Soeroto. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti atau mengalami kendala apapun.

“Terkait pelayanan masih tetap dijalankan seperti biasanya. Terkait pimpinan, kita masih menunggu keputusan dari pusat. Kalau sudah ada, akan kita tindak lanjuti,” ujar Soeroto saat diwawancarai di kantor Pemkab, pada Senin (13/4) usai memimpin apel ASN.

Ia juga menjelaskan soal ketidakhadiran 11 pejabat Pemkab Tulungagung dalam apel pagi hari ini. Menurutnya, kemungkinan mereka masih dalam perjalanan kembali ke Tulungagung.

“Mungkin mereka masih dalam perjalanan,” terang Soeroto.

Sebelas pejabat tersebut berstatus sebagai saksi dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan telah diizinkan oleh lembaga antirasuah untuk pulang.

Pasca OTT KPK pada Jumat malam (10/4/2026), roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dipastikan tetap berjalan normal. Pelayanan publik pun berlangsung seperti biasa.

Meski enam ruangan di lingkungan Pemkab dan Dinas PUPR masih disegel KPK, Soeroto memastikan hal itu tidak mempengaruhi pelayanan.

“Kinerja, bekerja tetap seperti biasa. Pelayanan tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Pun, pihaknya juga menyampaikan ruangan-ruangan yang disegel tersebut belum bisa digunakan. Para staf diarahkan untuk menggunakan ruangan lain agar tetap bisa bekerja.

“Ruangan belum bisa digunakan, tapi staf tetap bekerja di ruangan lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, enam ruangan yang disegel tersebut antara lain:

Ruang pengadaan barang jasa,

Ruang rapat bagian pengadaan barang jasa di Pemkab

Ruang bidang Sumber Daya Air (SDA)

Ruang bidang Bina Marga

Ruang staf administrasi Bina Marga

Ruang kepala Dinas PUPR

Selain itu, Pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaning Bongso tempat berlangsungnya OTT KPK—hingga Senin ini (13/4/2026) masih tertutup untuk umum. (DON/ Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Kota Kerahkan 281 Personel Gabungan Amankan Halal Bihalal Perguruan Silat

Published

on

K0TA BLITAR – Polres Blitar Kota mengerahkan sebanyak 281 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan Halal Bihalal yang digelar salah satu perguruan silat di wilayah hukumnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif, pada Minggu (12/04).

Ratusan personel tersebut terdiri dari unsur Polri, Satpol PP, Pamter serta instansi terkait lainnya. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, penjagaan di lokasi kegiatan, hingga patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya pada kegiatan masyarakat yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

“Kami mengedepankan pengamanan terpadu dan humanis, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Kegiatan Halal Bihalal tersebut dihadiri ratusan anggota perguruan silat dari berbagai daerah wilayah kota Blitar. Selama pelaksanaan, situasi terpantau aman dan terkendali tanpa adanya insiden yang menonjol.

Polres Blitar Kota juga menghimbau seluruh peserta untuk terus menjaga persaudaraan serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang berpotensi memicu konflik.

Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif di wilayah Kota Blitar.(Jef/Hms)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Laksanakan Program Polisi Go to School

Published

on

BLITAR – Polres Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan diri dengan generasi muda melalui program unggulan Polisi Go to School. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjadi pembina upacara bendera di SDN 2 Kalipang,  Kademangan pada Senin (13/4).

Program Polisi Go to School merupakan salah satu upaya Polri untuk membangun kedekatan dengan para pelajar sekaligus memberikan edukasi sejak dini tentang pentingnya kedisiplinan dan perilaku positif di lingkungan sekolah.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kapolsek Lodoyo Timur AKP Nur Wasis menyampaikan bahwa kehadiran anggota Polri sebagai pembina upacara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin kepada siswa sejak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta memberikan pemahaman kepada para siswa agar menjauhi perilaku negatif seperti bullying di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Dalam amanatnya, petugas juga memberikan imbauan kepada para siswa agar saling menghormati sesama teman, menjaga kerukunan, serta berani melaporkan kepada guru apabila terjadi tindakan perundungan.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan para siswa yang terlihat antusias mengikuti jalannya upacara.

Diharapkan, melalui program ini, hubungan antara Polri dan dunia pendidikan semakin erat serta mampu menciptakan generasi muda yang disiplin dan berkarakter. (Jef/Hms)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending