Papua
Kepala Dinas Sosial PBD Resmi Tutup Pelatihan Anyaman 2025: Dorong Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Mama-Mama Papua
Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak resmi menutup kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Anyaman) Tahun 2025 yang berlangsung selama lima hari di Hotel Sahid Mariat, Jalan Ahmad Yani, Distrik Sorong Kota, Jumat (28/11/2025). Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial PBD, Dr. Anace Nauw, SH, MA, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.
Kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu implementasi nyata visi Gubernur Papua Barat Daya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat, khususnya mama-mama Papua.
Ketua panitia kegiatan, Markus Solossa, S.Sos, yang juga Kabid Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan teknik dasar anyaman menggunakan bahan lokal berjalan dengan baik dan penuh antusiasme peserta. Materi pelatihan meliputi:
- Teknik dasar anyaman dari bahan lokal
- Pengenalan pola dan desain kerajinan
- Dasar-dasar usaha, kecil dan pemasaran
- Praktik langsung serta evaluasi kemampuan peserta.
Selama pelatihan, peserta menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka mampu menghasilkan berbagai produk anyaman, memperkuat jaringan komunikasi antarpeserta, dan mendapat penilaian positif dari instruktur.
“Produk yang dihasilkan memiliki potensi nilai jual. Peserta antusias dan aktif. Kami akan terus melakukan pendampingan bagi mama-mama Papua, terutama yang telah mengikuti pelatihan ini,” ujar Solossa.
Dalam penyampaiannya, Markus Solossa juga menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak akan melepas peserta begitu saja setelah pelatihan selesai. Tenaga pendamping kesejahteraan sosial (TKSK) di berbagai distrik akan dilibatkan untuk membantu perkembangan usaha peserta di lapangan.
Dinas Sosial juga telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa penyediaan bahan penunjang, alat, dan peralatan produksi yang akan diusulkan melalui program tahun 2025–2026. Hal ini menjawab kebutuhan peserta yang menginginkan penggunaan bahan lokal dan dukungan mesin produksi untuk meningkatkan kualitas produk.
“Kami akan mencari mitra usaha yang siap menampung hasil karya mama-mama Papua. Potensinya besar, apalagi Papua Barat Daya merupakan pintu wisata seperti Raja Ampat, tempat turis dari mancanegara melihat langsung hasil kerajinan masyarakat kita,” tambahnya.
Hotel Sahid Mariat telah menyatakan kesediaan bekerja sama menampilkan produk mama-mama Papua sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif lokal.
Kepala Dinas Sosial, Dr. Anace Nauw, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melihat langsung potensi masyarakat. Ia menekankan bahwa pelatihan ini selaras dengan visi misi Gubernur dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Anace berpesan agar pemerintah daerah terus membuka ruang pemasaran, termasuk membangun kerja sama dengan hotel-hotel di Sorong serta meminta pihak pengelola bandara menyediakan ruang khusus menampilkan produk kerajinan mama-mama Papua.
“Saya mau kita punya spot khusus di bandara, terutama lantai 2, supaya hasil anyaman mama-mama Papua dilihat dan dibeli oleh pengunjung dari seluruh Nusantara dan mancanegara. Ini bagian penting dari pendampingan, bukan hanya melatih lalu melepas,” tegasnya.
Anace juga meminta agar tahun depan program tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pemberian modal dan bahan baku, pendampingan produksi, hingga pembukaan akses pasar yang konsisten.
Dalam arahannya, Anace dan tim Dinas Sosial menyoroti perlunya pembentukan sanggar atau kelompok usaha untuk memaksimalkan penggunaan mesin produksi yang direncanakan akan dibeli tahun depan. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat bekerja secara berkelompok, lebih produktif, dan lebih mudah ditangani oleh pendamping pemerintah.
“salah satu contoh di kabupaten Wamena sudah menggunakan mesin untuk menghasilkan kerajinan tingkat tinggi. Kita juga harus bisa. Mesin tidak bisa diberikan kepada satu orang, tetapi harus digunakan dalam kelompok. Kita akan rencanakan pengadaan empat mesin untuk dua kabupaten peserta tahun ini,” jelasnya.
Tahun ini peserta berjumlah 20 orang, masing-masing 10 dari Sorong Selatan dan 10 dari Maybrat. Tahun depan, peserta akan diambil dari kabupaten lain di Papua Barat Daya, sehingga program ini terus berkembang dari tahun ke tahun.
Pelatihan Sebagai Bagian dari Visi Besar Pembangunan Papua Barat Daya
Anace menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis tradisi dan budaya lokal. Ia memberikan apresiasi kepada para peserta yang rela meninggalkan keluarga dan anak demi mengikuti pelatihan selama lima hari penuh.
“Ini pekerjaan mulia. Mama-mama Papua ini adalah pelaku utama ekonomi keluarga. Mereka sudah berkorban datang dan tinggal lima hari di hotel demi belajar. Pemerintah sangat menghargai dan akan terus mendukung,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan serupa menjadi agenda rutin tahunan yang tidak hanya melatih, tetapi juga memastikan hasil pelatihan benar-benar berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan.
Dengan ditutupnya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif berbasis anyaman. Ke depan, pemerintah akan memperluas cakupan pelatihan, memperkuat pendampingan, membuka akses pasar, hingga memfasilitasi penggunaan teknologi mesin untuk meningkatkan kualitas produksi mama-mama Papua. (Tim/Red)
Papua
7 Tahun Buron, Pulan Wonda Akhirnya Dibekuk: Satgas Cartenz Tegakkan Hukum Profesional dan Transparan
Jayapura — Setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tersangka Pulan Wonda alias Kamenak kini menjalani proses hukum lanjutan di Jayapura. Tersangka sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Pada Sabtu (4/4/2026), tersangka dipindahkan ke Jayapura dan tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 10.25 WIT dengan pengawalan personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026.
Proses pemindahan dilakukan sesuai standar operasional prosedur, dengan pengawalan ketat serta tetap memperhatikan hak-hak tersangka, termasuk pendampingan oleh pihak keluarga.
Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, AKBP Andria, S.I.K. saat ditemui media pada Sabtu (4/4) menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan.
“Proses pemindahan tersangka berlangsung aman dan sesuai prosedur. Pengawalan dilakukan secara ketat, serta seluruh tahapan dijalankan secara profesional dan transparan, dengan tetap memenuhi hak-hak tersangka, termasuk pendampingan keluarga,” ujarnya.
Setibanya di Jayapura, tersangka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura untuk menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari prosedur penanganan.
Menurut AKBP Andria, langkah tersebut merupakan bagian dari standar penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan.
“Setibanya di Jayapura, tersangka langsung menjalani pemeriksaan medis. Ini menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan yang bersangkutan,” jelasnya.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menambahkan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.
“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.
Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.
AKBP Andria juga menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
“Ke depan, tersangka akan menjalani BAP dan proses penyidikan akan terus dikembangkan. Fokusnya adalah memastikan setiap tahapan berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.
Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menyatakan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. (Red)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Rata-Rata IQ 78: Bukan Sekadar Penghinaan, Tetapi Juga Disorot sebagai Potensi Celah Korupsi
Rifqi Firmansyah Disorot: Dari Ketua KADIN ke Bursa Wabup, Tersandung Isu Tunggakan Sewa Aset Daerah
Ditengah Sorotan Kasus OTT Bupati Tulungagung, 320 Pesilat Ramaikan Kejuaraan Piala DPRD Tulungagung
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi2 minggu ago16 Orang Digelandang KPK di Tulungagung, Harta Bupati Tembus Rp20 M
Redaksi1 hari agoRifqi Firmansyah Disorot: Dari Ketua KADIN ke Bursa Wabup, Tersandung Isu Tunggakan Sewa Aset Daerah
Nasional2 minggu agoGeger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini
Redaksi1 minggu agoPNS Tulungagung ‘Melawan’: Seruan Terbuka Guncang Kasus Bupati, Tuntut Hukum Tanpa Ampun
Nasional2 minggu agoOTT KPK Guncang Tulungagung: 16 Pejabat Diamankan, Bupati Turut Terseret
Nasional1 minggu agoKPK Tetapkan Bupati Tulungagung & Ajudannya Sebagai Tersangka, Langsung Ditahan
Redaksi2 minggu agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi2 minggu agoKPK Sita Uang Ratusan Juta dari OTT Bupati Tulungagung: Belasan Orang Diperiksa Intensif