TULUNGAGUNG— Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung mendesak penghentian sementara program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini disampaikan menyusul insiden keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung, Hendri Dwiyanto, menegaskan bahwa penghentian sementara bukanlah bentuk penolakan kebijakan, melainkan langkah darurat untuk melindungi siswa.

“Sebelum ada kejelasan apa yang sebenarnya terjadi, sementara MBG harus dihentikan total. Jangan ada satu pun makanan dibagikan ke sekolah sebelum sistem ini dibenahi dari hulu ke hilir,” ujar Hendri dalam pernyataan resminya, pada Kamis (16/10).

Dalam pernyataannya, LMP menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi sebelum program MBG dapat dijalankan kembali:

1. Transparansi Publik: LMP mendesak pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), Bupati Tulungagung, serta jajaran dinas terkait, untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik.

2. Kejelasan Hukum: LMP meminta Kapolres Tulungagung untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan, termasuk hasil uji laboratorium, untuk mengungkap penyebab pasti insiden keracunan.

3. Penyelidikan Legislatif: LMP mendorong DPRD Tulungagung untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan,” tegas Hendri.

LMP menilai insiden ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem MBG, mulai dari proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

Pihaknya juga mengkritik lemahnya pengawasan teknis dalam pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya standar penyajian gizi dan keberadaan ahli gizi bersertifikasi di setiap penyedia MBG.

“Kalau pemerintah tidak berani bertindak tegas pada penyedia yang abai, keracunan seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.

LMP berkomitmen untuk mengawal proses investigasi dan mendampingi korban. Mereka menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata dan perbaikan sistem yang konkret, bukan sekadar klarifikasi.

“Kami tidak butuh klarifikasi kosong. Kami ingin tindakan. Mulai dari penghentian sementara, penyelidikan tuntas, hingga reformasi total sistem MBG,” tutup Hendri.

Insiden keracunan ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat pada program yang menyentuh hajat hidup banyak orang, terutama ketika yang menjadi sasaran adalah anak-anak sekolah. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Derasnya gelombang aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di Tulungagung menyita perhatian publik. Meski sebagian besar mengusung isu-isu kerakyatan, tak sedikit pihak mempertanyakan: benarkah aksi-aksi ini murni demi rakyat, atau justru dikendarai kepentingan pribadi dan politik tertentu?

Pertanyaan tersebut menjadi tema utama dalam diskusi publik bertajuk “Aksi Demo di Tulungagung: Membela Rakyat atau Kepentingan Pribadi?” yang digelar di Echo Coffee, Jalan Pangeran Anatasari, Kenayan, Tulungagung, pada Senin (13/10/2025).

Diskusi ini disiarkan langsung melalui kanal Perkasa FM Live Streaming dan mendapat respons luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya:

• Ahmad Dardiri, salah satu Korlap Pejuang Gayatri
• Rahmad Putra Perdana, Korlap Aksi Wonorejo 212
• H. Hery Widodo, S.H., M.Hum, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
• Dr. Khoirul Anam, S.H., S.Sy., C.L.A, Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Tulungagung

Gayatri: Wadah Perjuangan Terbuka untuk Masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Dardiri, yang akrab disapa Abah Dardiri, menegaskan bahwa Gayatri adalah aliansi terbuka yang tidak membatasi siapa pun untuk bergabung.

“Gayatri adalah satu aliansi yang terbuka. Siapa pun bisa masuk. Ini adalah wadah bagi masyarakat Tulungagung untuk bersama-sama melakukan sesuatu demi kebaikan daerah kita,” tegasnya.

212 Wonorejo: Gerakan Rakyat yang Tak Bisa Dihentikan.

Sementara itu, Rahmad Putra Perdana, Korlap 212 Wonorejo, menyoroti upaya beberapa pihak yang dinilainya berusaha membungkam gerakan rakyat.

“Perjuangan 212 itu dari rakyat dan akan bergerak sampai titik penghabisan. Banyak oknum yang takut dengan pergerakan ini, sehingga berusaha menggagalkan aksi. Padahal kami bergerak untuk memperjuangkan hak rakyat, termasuk soal akses jalan di sekitar Waduk Wonorejo,” jelasnya.

Demonstrasi Adalah Hak Demokratis.

Menanggapi dinamika aksi-aksi massa di Tulungagung, Dr. Khoirul Anam menekankan pentingnya menjaga semangat demokrasi.

“Aksi demonstrasi itu sah selama tidak anarkis. Justru itu bagian dari peningkatan kualitas demokrasi. Soal membela siapa, itu tergantung penilaian publik. Yang jelas, rakyat butuh kepastian dari seorang pemimpin,” kata pengamat hukum dan politik Universitas Tulungagung ini.

Pemimpin Diuji Saat Masalah Datang.

Sementara itu, H. Hery Widodo selaku Ketua FKDM menyampaikan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya.

“Seorang pemimpin harus bisa mengatasi semua problem yang ada. Harus ada solusi. Karena jadi pemimpin itu berat. Di situlah letak ujiannya,” tegasnya.

Refleksi dan Harapan.

Diskusi berlangsung kondusif dan membuka ruang refleksi terkait aksi-aksi masyarakat yang marak terjadi belakangan ini di Tulungagung.

Apakah demonstrasi tersebut benar-benar murni membela kepentingan rakyat atau sekadar menjadi alat kepentingan pribadi menjadi pertanyaan yang terus bergulir di ruang publik.

Namun satu hal yang disepakati para narasumber, bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menyerap aspirasi dengan bijak dan merespons secara tepat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. (And/Red)

SURABAYA— Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur kembali mencatat kemajuan signifikan dalam proses identifikasi korban peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo.

Hingga Senin (13/10/2025), dua kantong jenazah kembali berhasil teridentifikasi dengan hasil match terhadap dua data Ante Mortem (AM).

Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. dr. M. Khusnan Marzuki, dalam keterangan resminya menyampaikan, kedua jenazah tersebut teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, medis, serta properti atau barang kepemilikan yang ditemukan bersama korban.

“Pada hari ini, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap dua kantong jenazah yang cocok dengan data Ante Mortem,” ungkap Kombes Pol Khusnan,Senin (13/10).

Adapun hasil identifikasi tersebut diantaranya adalah:

1. Kantong jenazah dengan nomor PM RSB B-041 teridentifikasi melalui metode DNA, medis, dan properti, cocok dengan nomor AM 025 atas nama Khafa Ahmad Maulana (15), laki-laki, warga Jl. Cendana RT 004 RW 003, Ngawen, Sidayu, Gresik, Jawa Timur.

2. Kantong jenazah dengan nomor PM RSB B-055 teridentifikasi melalui metode yang sama, cocok dengan nomor AM 038 atas nama Irham Ghifari (16), laki-laki, warga Katerungan RT 006 RW 001, Krian, Sidoarjo.

Dengan tambahan 2 korban tersebut, hingga hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima.

Kabiddokkes Polda Jatim menjelaskan, berdasarkan data Ante Mortem, tercatat ada 63 korban yang dilaporkan hilang, dan saat ini masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan.

Ia mengatakan, di kamar jenazah saat ini masih terdapat 9 kantong jenazah yang menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

“Target kami, seluruh proses identifikasi bisa segera tuntas. Semua bahan dari post mortem sudah kami kirim ke Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pusdokkes Polri. Harapan kami minggu-minggu ini selesai, tapi tentu tergantung dari kondisi sampel, apakah ada yang rusak atau memerlukan waktu tambahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol Khusnan menerangkan bahwa dari sembilan kantong jenazah yang tersisa, sebagian berisi body part.

“Untuk yang belum teridentifikasi, ada 8 dari data ante mortem, dan yang 9 ini sebagian merupakan body part yang belum ada perintah pengiriman sampel. Harapan kami dalam 3 sampai 4 hari ke depan semuanya sudah selesai, mohon waktu,” pungkasnya.

Dengan kerja keras tim DVI Polda Jatim bersama seluruh instansi terkait, proses identifikasi korban terus berjalan secara profesional, hati-hati, dan penuh ketelitian, demi memberikan kepastian kepada keluarga korban tragedi Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo. (DON)