KKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi lokal dan tidak membuka ruang bagi praktik monopoli maupun kendali oleh kelompok usaha tertentu.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran dari Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) terkait dominasi pengusaha mandiri dalam proses bisnis matching antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan supplier pangan, pada Sabtu (8/11) lalu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menuturkan bahwa kegiatan bisnis matching justru bertujuan memperluas akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), bukan pelaku usaha besar.

“Supplier yang diundang adalah UMK binaan dari berbagai perangkat daerah. Harapannya mereka mampu menangkap peluang peningkatan omset melalui suplai berkelanjutan ke SPPG,” jelas Khusna melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (11/11).

Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, tengah menyampaikan keterangan saat menemui perwakilan aksi GPI, di ruang transit Kantor Bupati Blitar, (dok/JK).

Pun, Pemkab juga menekankan bahwa SPPG diarahkan untuk mengutamakan kerjasama dengan UMK yang berada di wilayah terdekat, selama mampu memenuhi standar kualitas, kuantitas dan keamanan pangan.

Bahkan, Ia juga memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan koperasi dan BUMDes dalam rantai pasok MBG.

“Ini bukan pergeseran peran koperasi. Justru bisnis matching ini menjadi ruang memperkuat kapasitas koperasi dan BUMDes. Dari 25 koperasi yang hadir, 5 di antaranya adalah KMP, dan 10 BUMDes,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan peran tersebut, Khusna menyampaikan pemkab mendorong koperasi agar meningkatkan kesiapan dan tata kelembagaan sehingga mampu bergerak cepat menangkap peluang usaha dari program MBG.

”Selain itu, pembinaan dan pendampingan akan dilakukan secara berkala melalui dinas koperasi dan UMKM,“ tegasnya.

Untuk mencegah praktik mafia pangan atau permainan harga, Pemkab akan mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Dorongan penggunaan bahan baku lokal diharapkan mempersempit ruang distributor besar mendominasi pasar.

Menanggapi keluhan pedagang kantin sekolah yang melaporkan penurunan pendapatan, Pemkab menilai masih ada peluang usaha melalui penjualan makanan ringan dan minuman yang tidak termasuk dalam paket MBG.

“Kantin masih bisa menyediakan jajanan sehat dan minuman. Diperlukan inovasi dari pihak kantin agar tetap diminati siswa,” pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu pengurus KKMP, Swantantio Hani Irawan, menyampaikan bahwa kekhawatiran muncul karena pada pertemuan bisnis matching terbaru, sebagian besar supplier yang hadir merupakan pelaku usaha mandiri, bukan koperasi.

“Kami mendukung program MBG, terutama semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun kami tidak ingin koperasi hanya menjadi penonton atau sekadar pelengkap dalam rantai pasok. Koperasi harus tetap dilibatkan sebagai institusi ekonomi rakyat sesuai amanat Inpres 9/2025,” ujar Tiyok panggilan karibnya yang juga sebagai ketua LSM LASKAR ini.

Ia menekankan bahwa koperasi memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan hasil tani, UMK, dan produksi lokal secara kolektif, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

“Koperasi bukan sekadar unit dagang, tetapi wadah pemerataan ekonomi. Karena itu kami meminta ruang kolaborasi yang lebih jelas dan mekanisme pembinaan yang terarah,” tambahnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo