Connect with us

Jawa Timur

Korban Bom Gereja di Surabaya Terima Penghargaan dari Polri

Published

on

SURABAYA, 90detik.com Mabes Polri memberikan penghargaan dan tali asih kepada sejumlah petugas yang menjadi korban bom gereja di Surabaya yang terjadi pada Mei 2018 silam.

Diantara mereka yang menjadi korban bom gereja itu salah satunya adalah Ipda Ahmad Nurhadi.

Anggota Polrestabes Surabaya yang bertugas sebagai Panit Sabhara Polsek Gubeng kala itu berjaga di gereja yang berada di Jalan Ngagel Madya nomor 1 Surabaya.

Ipda Ahmad Nurhadi menceritakan ulang terkait peristiwa kelam yang dialaminya 6 tahun yang silam saat menjalankan tugasnya.

Mulai dari ledakan bom yang keras hingga jasad dan pecahan kaca yang berserakan di setiap sudut Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB) Surabaya.

Perwira pertama Polri berusia 51 tahun itu mengatakan, saat itu ia bertugas menjaga Gereja SMTB Surabaya bersama rekannya, Aiptu Junaedi.

Ia mengungkapkan sebelumnya tak ada firasat akan terjadi apa – apa kala itu. Kondisi cuaca yang cerah dan situasi yang ia lihat seperti halnya kegiatan gereja saat melaksanakan ibadah.

Saya tak menyangka bakal menjadi salah satu sasaran ledakan bom teroris yang sedang berada di dekat pos jaga Gereja SMTB Surabaya,”ungkapnya usai terima penghargaan dari Mabes Polri di Surabaya, Senin (22/4).

Ledakan Bom yang kencang itu rupanya membuat Ipda Ahmad terjatuh dan tak sadarkan diri beberapa menit.

Saya sempat pingsan dan ketika kondisi setengah sadar, pandangan saya menjadi gelap,”kenang Ipda Ahmad.

Ia berusaha berdiri, namun kedua kakinya sulit digerakkan. Seringkali, ia hanya mendengar suara tangisan histeris hingga teriakan sejumlah orang yang meminta pertolongan.

Usai petugas gabungan tiba di lokasi, Ipda Ahmad langsung dilarikan ke RSU dr Soetomo Surabaya dan menjalani perawatan intensif selama 3 bulan.

Di sela-sela perbincangan dengan awak media, Ny. Nunung Ivana ( isteri Ipda Ahmad ) mengaku ikhlas dengan insiden itu, meskipun ia mengaku sempat kaget saat mendapat kabar suaminya turut menjadi korban atas insiden Bom Gereja SMTB Surabaya.

Setiap hari seperti ini, Mas (beraktivitas dengan kursi roda), sebagai anggota Polri sudah kewajiban suami saya untuk melindungi masyarakat saat bertugas,” kata Ivana yang mendampingi suami saat diundang pada acara penyerahan penghargaan.

Wanita berusia 42 tahun itu mengaku selalu mendampingi Ipda Ahmad setiap waktu. Terlebih, saat harus menerima kenyataan pahit lantaran Ipda Ahmad harus menjalani operasi sebanyak enam kali gegara buta permanen dan patah tulang di kedua kakinya.

Kendati tak dapat melihat lagi, Nunung mengaku masih tersimpan keinginan dan impian besar untuk Ipda Ahmad.

Harapannya pun kian menguat usai dokter meyakinkan dirinya bahwa Ipda Ahmad bisa kembali berjalan seperti sedia kala.

“Alhamdulillah, sampai sekarang masih dinas, sudah tidak di Polsek Gubeng, sekarang di Polrestabes Surabaya. Cuma sekarang cuti berobat bareng Pak Kapolres dan jajaran setiap bulan,”terangnya.

Begitu pula Ipda Ahmad, ia mengaku telah mengikhlaskan apa yang menimpanya. Ia pun memiliki secercah harapan.

Bahkan, sejumlah bantuan pengobatan hingga dukungan dari sejumlah pihak, terutama dari Polri membuatnya kian optimis menjalani hidup.

Menurutnya, instansi kepolisian masih memberikan haknya, mulai gaji, tunjangan hingga membantu perawatan dan pengobatannya ke Singapura usai matanya tak berfungsi gegara serpihan bom yang mengenai sarafnya.

“Beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan dan rekan-rekan dinas saya atas perhatiannya pada kami sekeluarga, masih perhatian dan membantu berobat, saya bersyukur sekali. Karena setiap saya berobat dan ada keperluan apa selalu dijemput dan dibantu sepenuhnya, saya sangat terbantu,” tuturnya terharu.

Ia lantas menyampaikan dukungan dan pesan-pesan kepada sejumlah personel Polri yang berdinas di lapangan.

Menurutnya, personel kepolisian yang berdinas di mana pun dan dalam kondisi apapun, harus selalu hati-hati, waspada, dan selalu semangat.

Rekan-rekan saya di lapangan harus hati-hati, jangan underestimate, harus tetap waspada dengan sekeliling, tetap semangat melakukan tugas, jangan kendor, tapi harus tetap mengayomi dan melayani masyarakat dengan semangat,” tambah Ahmad.

Menurutnya, pemberian tali asih secara simbolis kali ini merupakan wujud bahwa Polri memberikan dukungan penuh kepadanya dan para Polisi yang menjadi korban bom 2018 silam. Ia bersyukur atas perhatian yang diterimanya. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

Ketua PWI Trenggalek: Halangi Wartawan Bisa Dijerat 2 Tahun Penjara

Published

on

TRENGGALEK, – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Trenggalek, Hardi Rangga, mengecam keras ancaman oknum pengacara terhadap wartawan media online lokal.

Pelaporan pidana mengintai jika aksi intimidasi melalui voice note WhatsApp yang memaksa take down berita dalam 24 jam, terus berulang.

“Beritamu tarik, en… Saya kasih waktu 1×24 jam karena tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Hardi, menirukan ancaman yang diterima wartawan pada Sabtu (12/7) kemarin.

Suara itu diduga berasal dari kuasa hukum oknum perangkat Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, menanggapi pemberitaan tertentu.

Bagi Hardi, tindakan ini bukan sekadar intimidasi, melainkan pelanggaran kriminal. Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers mengancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp500 juta bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalis.

“Ini upaya membredel dan mengkerdilkan kewajiban pers, padahal mekanisme klarifikasi sudah diatur hukum, Hak Jawab,“ tegasnya.

Hardi menjelaskan, Hak Jawab adalah jalan hukum yang sah jika pemberitaan dianggap keliru. Individu/lembaga terdampak berhak meminta media menerbitkan tanggapan resmi bukan mengancam jurnalis.

“Mengancam wartawan itu tindakan primitif dan inkonstitusional. Sebagai pengacara, mestinya paham aturan main,” sindirnya.

Peringatan keras ini sekaligus alarm bagi publik, intervensi terhadap kemerdekaan pers bukan hanya melukai demokrasi, tapi juga berisiko kurungan penjara. (DON/red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Orang Tua Pasien Keluhkan RS Trisna Medika Tulungagung: Layanan Buruk, Biaya Fantastis

Published

on

TULUNGAGUNG, – Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh salah satu orang tua pasien bayi terhadap pelayanan di Rumah Sakit Trisna Medika Tulungagung.

Selama dua hari menjalani perawatan, sejak tanggal 12 hingga 13 Juli 2025, sang bayi dikabarkan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Hal ini bermula dari kondisi bayi mengalami bengkak pada tali pusar dan sering muntah. Sementara biaya pengobatan yang ditagihkan mencapai angka mencengangkan, yakni Rp 2.100.000.

Orang tua pasien menilai pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit tidak maksimal dan terkesan asal-asalan.

Mereka juga mempertanyakan transparansi rincian pembiayaan, yang diduga mengandung data fiktif atau tidak sesuai dengan layanan yang diberikan selama masa perawatan.

“Kami merasa sangat kecewa. Dua hari dirawat, kondisi anak kami tidak ada perubahan. Tapi kami malah dibebani biaya yang tidak masuk akal,” ungkap orang tua pasien, yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada Minggu (14/07).

Kondisi ini membuat keluarga pasien akhirnya meminta agar sang bayi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Iskak Tulungagung, dengan harapan mendapatkan penanganan yang lebih baik dan transparan.

Namun, kasus ini memantik sorotan publik mengenai pentingnya pengawasan terhadap standar pelayanan dan akuntabilitas biaya rumah sakit, khususnya yang melayani pasien anak dan bayi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Rumah Sakit Trisna Medika belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan tersebut. (DON/red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

BLT Tertunda, 1.040 Warga Miskin Tulungagung Menanti Rp1,8 Miliar

Published

on

TULUNGAGUNG,- Sudah memasuki pertengahan Juli 2025, namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 1.040 warga miskin di Kabupaten Tulungagung belum juga cair. Padahal, dana sebesar Rp. 1.872.000.000 telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025.

BLT yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, menjadi harapan penting bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, hingga kini bantuan itu masih mandek di meja birokrasi.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Wahid Masrur, mengakui bahwa proses penyaluran belum terlaksana karena masih menunggu harmonisasi aturan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Ada penyesuaian aturan yang harus diharmonisasi pasca pergantian kepemimpinan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com, pada Sabtu (12/7) melalui saluran WA.

Dana BLT ini direncanakan akan dicairkan satu kali dalam tahun anggaran 2025. Namun, Wahid tak menyebut kapan waktu pasti pencairan itu akan dilakukan.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Teguh Abianto, pernah menyebut bahwa penyaluran diperkirakan dapat dimulai sejak Mei 2025, dengan catatan SK penetapan penerima dari Bupati sudah terbit.

Fakta bahwa hingga Juli bantuan belum juga diterima membuat warga mulai kehilangan kepercayaan.

“Kalau sudah jelas penerimanya, dan anggarannya ada, kenapa tidak dicairkan? Jangan-jangan ada yang ditutupi,” ujar salah satu calon penerima yang enggan disebutkan namanya.

BLT yang semestinya diberikan setiap tiga bulan sekali kini justru belum tersentuh sama sekali. Situasi ini menambah tekanan bagi warga miskin yang sedang bergulat dengan kebutuhan pokok harian.

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan ini sangat penting.

Publik pun mendesak agar Pemkab Tulungagung segera membuka transparansi dan mempercepat pencairan, agar dana yang seharusnya menolong rakyat kecil tidak terhenti hanya karena urusan administratif.(Abd/Don)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending