Connect with us

Nasional

Lepas Tim Taekwondo Garbha Presisi Ke Vietnam, Irwasum Polri: Jaga Nama Baik Institusi dan Negara, Junjung Sportivitas

Published

on

JAKARTA – Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengukuhkan dan melantik Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Garbha Presisi, Senin (02/12/2024) di Jakarta.

Selain melantik Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Garbha Presisi, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga sekaligus melepas 30 personil Polri yang terdiri dari 22 atlet, dan 8 orang tim pendamping yang terdiri Ketua, wakil ketua tim, Manager, pelatih serta asisten pelatih yang menghantarkan tim taekwondo Indonesia Garbha Presisi untuk bertanding ke Vietnam. Tim tersebut telah melaksanakan pemusatan latihan di Semarang selama lebih dari sebulan sejak awal November lalu.

Dalam amanatnya, Komjen Pol Dedi berpesan kepada para atlet agar membawa nama baik institusi dan juga negara.

”Sebagai bagian dari tim Polri, kalian akan membawa nama besar institusi kita ke pentas internasional di Vietnam. Ini bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang kebanggaan, kehormatan, dan tanggung jawab kita sebagai wakil bangsa Indonesia. Kalian adalah perwakilan Polri yang akan menunjukkan semangat disiplin, sportivitas, dan keberanian kepada dunia, ”bakar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Lebih lanjut Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri memiliki Komite Olahraga Polri (KOP). KOP adalah sebuah wadah yang penting dalam memastikan pembinaan dan penjaminan hak-hak yang dimiliki oleh para atlet Polri yang berprestasi.

Dengan adanya KOP diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengembangan bakat olahraga di kalangan anggota Polri, serta terciptanya lingkungan yang kondusif bagi para atlet untuk meraih prestasi secara maksimal.

”Setiap keringat yang kalian teteskan selama latihan dan setiap rasa lelah yang kalian lalui, menjadi bukti perjuangan yang sudah kalian lewati. Jangan pernah ragu pada kemampuan kalian, karena kalian adalah yang terbaik. Ingatlah bahwa di setiap tendangan, pukulan, dan strategi yang kalian terapkan, ada doa dan dukungan dari seluruh jajaran polri dan masyarakat indonesia, ”tambah Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Irwasum Polri juga mengingatkan para atlet agar menunjukkan karakter seorang atlet sejati, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

Ini bukan kali pertama tim Taekwondo Garbha Presisi Polri berlaga di kejuaraan Taekwondo internasional. Pada bulan Agustus 2024 lalu, Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri yang terdiri dari 18 anggota Polri meraih 14 medali emas, 5 perak dan 5 perunggu dalam Kejuaraan Taekwondo Malaysia International Championship 2024.

Masih di bulan Agustus, Tim Taekwondo Garuda Bhayangkara Presisi Polri juga mencetak prestasi dengan meraih 6 medali emas, 8 medali perak dan 8 medali perunggu di ajang Heroes Taekwondo International Championship, Bangkok, Thailand.

Turut hadir dalam pelantikan dan pelepasan atlet taekwondo Indonesia Garbha Presisi ke Vietnam, Sekjen Koni Pusat Tb Lukman Djajadi, Sekjen PBTI Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim, Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Karowatpers SSDM Polri Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto. (DON)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

Published

on

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).

“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.

Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla

Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.

Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal

Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:

* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.

* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.

* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.

* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.

Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.

Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat

Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.

Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)

Continue Reading

Nasional

POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

Published

on

JAKARTA – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.

Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.

Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya.

Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.

“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya,“ujarnya.

“Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)

Continue Reading

Jawa Timur

PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

Published

on

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).

Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.

Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.

Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.

“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.

Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.

Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.

Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)

Continue Reading

Trending