Menu

Mode Gelap
Beri Apresiasi, Pemkot Blitar Gelar Undian PBB-P2 Tahun 2023 Tingkatkan Kerjasama Pendidikan Indonesia dan Jerman, Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhaar Tulungagung Berkunjung ke Jerman Pelaku Pencurian Mobil Berhasil Diringkus Polisi, Ini Modusnya… Rakorbin SSDM Polri, Biro SDM Polda Jatim Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Nasional · 22 Feb 2024 WIB ·

Mantan Direktur KPK: Mengimbau Agar Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Oleh Ajakan Demonstrasi


 Mantan Direktur KPK: Mengimbau Agar Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Oleh Ajakan Demonstrasi Perbesar

JAKARTA, 90detik.com Setelah pemilu berlangsung, kini seluruh mata tertuju pada Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko memberikan pandangan terkait situasi politik saat ini.

Menurutnya, pihak yang bersengketa, baik dari kubu 01 maupun 03, sebenarnya sudah mengetahui hasil dari quick count, real count, dan pleno form C1 tidak akan terlalu berbeda jauh.

“Hal ini membuat keduanya pesimis untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) karena sulit untuk membuktikan kecurangan dengan saksi yang kuat”, tegasnya, Kamis(22/2).

Tak hanya itu, Sujanarko juga menyoroti selisih suara yang cukup besar antara pihak 02 dengan 01 dan 03, hampir mencapai 40 hingga 50 juta suara.

Ia pun menilai bahwa untuk memperoleh keraguan hasil pemilu dan memicu putaran kedua, membutuhkan kurang lebih 10 juta suara tambahan, hal yang cukup sulit untuk dicapai.

Selain itu, ia juga menyoroti kekuatan politik di DPR yang cenderung didominasi oleh parpol pendukung pemerintah. Sehingga semakin susah mengambil jalan politik.

Hak angket maupun interpelasi sebetulnya juga hak DPR yg digunakan untuk mengkritisi pemerintah/presiden, KPU ini lembaga independen tidak dibawah presiden sehingga hak DPR ini bisa digunakan salah alamat.

Disisi lain, proses persidangan di MK selalu proses keadilan dihubungkan dengan perolehan angka-angka yang didapat oleh kontestan pemilu.

Sehingga, ada tendensi dilakukan langkah demontrasi baik di KPU, Bawaslu dan MK saat perhitungan atau persidangan di MK.

Sementara itu, potensi demontrasi dimulai dari isu yang menyatakan kecurangan PRA TPS sesuatu yg sangat sulit dibuktikan.

”Untuk itu kami mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam merespon ajakan demo, karena berpotensi memicu konflik horizontal,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang oportunistik.

“Jangan mudah terprovokasi, karena pada akhirnya, kebijakan yang diambil akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat”, pintanya. (Red)

Artikel ini telah dibaca 46 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tindaklanjuti Perkap, Irjen Sandi Nugroho Terbitkan Aturan Terkait SOP Jajaran Humas Polri

22 April 2024 - 13:16 WIB

Pimpin Rakernis, Kadiv Humas Minta Jajaran Jaga Kepercayaan Masyarakat ke Polri

22 April 2024 - 09:07 WIB

Seorang Pria Di Tangkap Polisi Di Pos Ronda, Ada Apa?

18 April 2024 - 10:21 WIB

Polisi Berhasil Amankan Seorang Residivis yang Melakukan Percobaan Pencurian Kotak Amal

18 April 2024 - 09:58 WIB

Pastikan Keamanan Arus Balik Lebaran, Kapolri Patroli Udara Jalur Tol

15 April 2024 - 09:39 WIB

Indonesia Kirim Wakil di Semua Sektor Bulu Tangkis pada Olimpiade Paris 2024

12 April 2024 - 16:14 WIB

Trending di Nasional