Connect with us

Nasional

Mantan Direktur KPK: Mengimbau Agar Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Oleh Ajakan Demonstrasi

Published

on

JAKARTA, 90detik.com Setelah pemilu berlangsung, kini seluruh mata tertuju pada Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko memberikan pandangan terkait situasi politik saat ini.

Menurutnya, pihak yang bersengketa, baik dari kubu 01 maupun 03, sebenarnya sudah mengetahui hasil dari quick count, real count, dan pleno form C1 tidak akan terlalu berbeda jauh.

“Hal ini membuat keduanya pesimis untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) karena sulit untuk membuktikan kecurangan dengan saksi yang kuat”, tegasnya, Kamis(22/2).

Tak hanya itu, Sujanarko juga menyoroti selisih suara yang cukup besar antara pihak 02 dengan 01 dan 03, hampir mencapai 40 hingga 50 juta suara.

Ia pun menilai bahwa untuk memperoleh keraguan hasil pemilu dan memicu putaran kedua, membutuhkan kurang lebih 10 juta suara tambahan, hal yang cukup sulit untuk dicapai.

Selain itu, ia juga menyoroti kekuatan politik di DPR yang cenderung didominasi oleh parpol pendukung pemerintah. Sehingga semakin susah mengambil jalan politik.

Hak angket maupun interpelasi sebetulnya juga hak DPR yg digunakan untuk mengkritisi pemerintah/presiden, KPU ini lembaga independen tidak dibawah presiden sehingga hak DPR ini bisa digunakan salah alamat.

Disisi lain, proses persidangan di MK selalu proses keadilan dihubungkan dengan perolehan angka-angka yang didapat oleh kontestan pemilu.

Sehingga, ada tendensi dilakukan langkah demontrasi baik di KPU, Bawaslu dan MK saat perhitungan atau persidangan di MK.

Sementara itu, potensi demontrasi dimulai dari isu yang menyatakan kecurangan PRA TPS sesuatu yg sangat sulit dibuktikan.

”Untuk itu kami mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam merespon ajakan demo, karena berpotensi memicu konflik horizontal,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang oportunistik.

“Jangan mudah terprovokasi, karena pada akhirnya, kebijakan yang diambil akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat”, pintanya. (Red)

Papua

Wali Kota Sorong Tegaskan Prioritas Pendidikan Gratis di Papua: “Makan Gratis Tak Usah, SDM Unggul Harus Didahulukan”

Published

on

Kota Sorong PBD— Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., menegaskan bahwa prioritas utama pembangunan di Papua, khususnya di Kota Sorong, harus berfokus pada pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak Papua.

Menurutnya, pendidikan adalah pondasi utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sementara program makan gratis tidak usah dan dapat disesuaikan dengan kondisi anggaran dan prioritas pembangunan jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Lobat saat penyerahan alat kedokteran laparoskopi lengkap dengan kamera dan monitor dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong kepada RSUD Selebesolu, Jumat (31/10/2025), di Jl. Selebesolu II No.1, Kilometer 12, Kelurahan Kawalu, Distrik Sorong Timur.

Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan, “Pemerintah daerah harus fokus pada hal yang paling mendasar, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan gratis adalah bentuk nyata keberpihakan kita kepada rakyat. Kalau pendidikan sudah kuat, makan bergizi bisa kita atur kemudian.”

Ia menambahkan, pendidikan gratis bukan hanya soal membebaskan biaya sekolah, tetapi juga memastikan kualitas pengajaran, infrastruktur, serta pemerataan akses pendidikan hingga pelosok Papua.

“Kami ingin anak-anak Papua tumbuh menjadi generasi cerdas, sehat, dan siap bersaing. Itu investasi masa depan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Lobat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun daerah.

Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, akademisi, maupun sektor swasta, untuk bersinergi dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di Papua Barat Daya.

“Kita ingin membangun masyarakat yang tidak hanya sehat secara jasmani, tapi juga cerdas dan berdaya saing. Karena itu, kami memutuskan untuk memperkuat sektor pendidikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Penyerahan alat laparoskopi tersebut juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam memperkuat pelayanan kesehatan modern.

Dengan teknologi ini, tindakan medis dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan minim risiko, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit daerah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Ketua TP-PKK Kota Sorong, Yemima Elizabeth Windesi Lobat, S.KM., M.AP., para dokter, tenaga medis.

Wali Kota saat menutup sambutannya dengan harapan agar alat tersebut dirawat dengan baik dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kita tidak mau alat ini hanya menjadi pajangan. Mari manfaatkan dengan penuh tanggung jawab demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi warga Kota Sorong,” pungkasnya. (Timo/Red)

Continue Reading

Papua

Wali Kota Sorong Serahkan Alat Laparoskopi ke RSUD Selebesolu: Komitmen Majukan Kesehatan dan Fokuskan Pendidikan Gratis untuk Papua

Published

on

Sorong PBD — Pemerintah Kota Sorong kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Jumat (31/10/2025), Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., didampingi Plt. Ketua TP-PKK, Yemima Elizabeth Windesi Lobat, S.KM., M.AP., secara resmi menyerahkan alat kedokteran laparoskopi lengkap dengan kamera dan monitor kepada RSUD Selebesolu Kota Sorong.

Acara penyerahan berlangsung di halaman rumah sakit, Jl. Selebesolu II No.1, Distrik Sorong Timur.

Dalam sambutannya, Wali Kota Lobat menyampaikan bahwa penyerahan alat ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam peningkatan operasional rumah sakit, tetapi juga bagian dari upaya percepatan transformasi layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berstandar tinggi di Kota Sorong.

“Dengan adanya alat laparoskopi ini, tindakan medis bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan minim risiko bagi pasien. Teknologi ini mendukung proses penyembuhan yang lebih singkat dan meningkatkan kenyamanan masyarakat,” ungkapnya.

Selain menyoroti peningkatan layanan kesehatan, Wali Kota Sorong juga menyampaikan pandangannya mengenai arah prioritas pembangunan di Papua, terutama dalam konteks program nasional.

Ia menegaskan bahwa pendidikan gratis harus menjadi fokus utama, karena pendidikan merupakan kunci lahirnya sumber daya manusia unggul.

“Saya berpendapat bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa membuat program makan gratis di Papua. Yang paling penting adalah memastikan setiap anak Papua mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Kalau pendidikan sudah kuat, makan bergizi akan mengikuti,” ujar Lobat di hadapan tamu undangan.

Pemerintah Kota Sorong, lanjutnya, akan terus berupaya memperkuat kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Kedua sektor tersebut dianggap sebagai dua pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Papua Barat Daya.

Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, dokter, perawat, dan teknisi kesehatan yang selama ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi.

“Dengan teknologi baru, kita juga harus meningkatkan kompetensi dan pelatihan. Pemerintah siap mendukung peningkatan kapasitas SDM agar dapat menguasai peralatan modern dengan baik,” tuturnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penyerahan simbolis alat laparoskopi kepada pihak rumah sakit.

Dalam suasana penuh haru, Wali Kota menyampaikan harapannya agar alat tersebut menjadi berkat bagi masyarakat.

“Semoga alat ini membawa manfaat besar bagi warga Sorong. Ini adalah bukti nyata komitmen kita: membangun kesehatan yang kuat, dan menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan Papua,” tutupnya. (Timo/Red)

Continue Reading

Nasional

Kumpulkan Kepala Daerah PDIP se-Jatim di Blitar, Megawati Tegaskan Tanggung Jawab Moral Pemimpin kepada Rakyat

Published

on

BLITAR – Suasana hangat namun penuh makna menyelimuti Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Blitar, pada Jumat (31/10). Di tempat bersejarah yang telah berdiri lebih dari satu setengah abad ini.

Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memimpin pertemuan tertutup dengan seluruh kepala daerah PDIP se-Jawa Timur.

Rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu dihadiri pula oleh jajaran ketua DPC dan DPD PDIP se-Jawa Timur. Pertemuan eksklusif ini berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan diakhiri dengan jamuan makan bersama.

Meski agenda resmi tak diumumkan secara terbuka, sejumlah kepala daerah memberikan gambaran tentang pesan penting yang disampaikan Megawati.

Salah satunya datang dari Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito.

Menurut Mas Dhito, Megawati menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan rakyat sebagai pondasi kekuatan politik dan moral.

“Prinsipnya kami para kepala daerah itu punya hutang budi kepada 10,6 juta orang yang dulu memperjuangkan republik ini,” ujarnya usai pertemuan.

Lebih dari sekadar arahan politik, Megawati disebut memberikan wejangan yang sarat nilai historis dan kebangsaan.

Ia mengingatkan para pemimpin daerah untuk selalu meneladani semangat perjuangan para pendiri bangsa dan tidak melupakan amanah rakyat.

Pertemuan di Blitar ini juga dianggap simbolis, mengingat kota ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Proklamator Bung Karno, ayahanda Megawati.

Dari kota penuh sejarah ini, Megawati seolah kembali menyalakan api pengabdian kepada bangsa melalui pesan moral kepada para kader yang kini memimpin di daerah. (JK/Red)

Continue Reading

Trending