Mantan Direktur KPK: Mengimbau Agar Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Oleh Ajakan Demonstrasi

JAKARTA, 90detik.com– Setelah pemilu berlangsung, kini seluruh mata tertuju pada Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko memberikan pandangan terkait situasi politik saat ini.

Menurutnya, pihak yang bersengketa, baik dari kubu 01 maupun 03, sebenarnya sudah mengetahui hasil dari quick count, real count, dan pleno form C1 tidak akan terlalu berbeda jauh.

“Hal ini membuat keduanya pesimis untuk berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) karena sulit untuk membuktikan kecurangan dengan saksi yang kuat”, tegasnya, Kamis(22/2).

Tak hanya itu, Sujanarko juga menyoroti selisih suara yang cukup besar antara pihak 02 dengan 01 dan 03, hampir mencapai 40 hingga 50 juta suara.

Ia pun menilai bahwa untuk memperoleh keraguan hasil pemilu dan memicu putaran kedua, membutuhkan kurang lebih 10 juta suara tambahan, hal yang cukup sulit untuk dicapai.

Selain itu, ia juga menyoroti kekuatan politik di DPR yang cenderung didominasi oleh parpol pendukung pemerintah. Sehingga semakin susah mengambil jalan politik.

Hak angket maupun interpelasi sebetulnya juga hak DPR yg digunakan untuk mengkritisi pemerintah/presiden, KPU ini lembaga independen tidak dibawah presiden sehingga hak DPR ini bisa digunakan salah alamat.

Disisi lain, proses persidangan di MK selalu proses keadilan dihubungkan dengan perolehan angka-angka yang didapat oleh kontestan pemilu.

Sehingga, ada tendensi dilakukan langkah demontrasi baik di KPU, Bawaslu dan MK saat perhitungan atau persidangan di MK.

Sementara itu, potensi demontrasi dimulai dari isu yang menyatakan kecurangan PRA TPS sesuatu yg sangat sulit dibuktikan.

”Untuk itu kami mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam merespon ajakan demo, karena berpotensi memicu konflik horizontal,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang oportunistik.

“Jangan mudah terprovokasi, karena pada akhirnya, kebijakan yang diambil akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat”, pintanya. (Red)